Gelar Mr No Comment Kabid PTKN Disperindag Tangsel

“Mr No Comment”, gelar tak resmi untuk Kabid PTKN Disperindag Kota Tangsel

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – “No comment is a commet”. No comment merupakan ungkapan terburuk dalam PR (public relation).  Ungkapan ini sering digunakan untuk merespon pertanyaan wartawan, ketika responden tidak ingin menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Hal inilah yang dilakukan Kabid PTKN Disperindag Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Munara saat menjawab pertanyaan beberapa orang wartawan di acara sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran tertib niaga bagi pelaku usaha, dan masyarakat.

Munara yang diminta para wartawan untuk memberikan keterangan terkait kegiatan tersebut selalu menghindar, serta tutup mulut dan pergi meninggalkan awak media yang mengerumuninya.

“Coba tanyakan kepada panitia penyelenggara kegiatan saja, saya is oke sajalah,” ucap Munara sambil berlalu dan masuk ke dalam mobilnya, Rabu (21/2).

Menurut  salah seorang wartawan media online, yang bertugas melakukan liputas di Kota Tangsel, bahwa apa yang dilakukan Kabid PTKN Munara ini sering melakukan hal yang sama, “Dalam pengamatan kami di sepanjang tahun 2017 lalu, Munara sering sekali menghindar kalau berhadapan dengan wartawan, ia selalu berujar “no comment” saat ditanya, ungkap Tedjo, Kamis (22/2).

“Aneh memang, di era keterbukaan informasi publik seperti saat ini masih ada pejabat publik yang pelit omongan,”  kata Tedjo.

Apa yang dilakukan Munara ini, menurut Tedjo mengingatkannya kepada, Desy Ratnasari. Perempuan asal Sukabumi, beberapa dekade lalu, yang tidak resmi menyandang gelar “Miss No Comment”.

“Gelar ini diberikan oleh wartawan kepada Desy, karena sering menghindari pertanyaan wartawan, dan berujar maaf, no comment. Karenya, dia dan kawan-kawan seprofesinya akan memberikan gelar yang sama “Mr no comment” kepada Munara,” katanya.

Menanggapi sikap Munara, pengamat kebijakan publik, Puji  Iman Jarkasih, yang juga menjabat sebagai  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Paragon mengatakan, sebagai pejabat publik seharusnya Kabid PTKN Munara menjawab pertanyaan wartawan yang diberikan kepadanya, bukan menghindar.

“Bagi para pejabat yang menolak untuk memberikan informasi kepada publik, maka sesuai pasal 11 UU KIP, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar  Rp 5 juta atau kurungan badan 1 tahun penjara. Begitu juga dengan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, barang siapa yang menghambat atau menghalang-halangi tugas wartwan, akan dikenakan sanksi, denda Rp 500 juta atau kurungan badan 2 tahun penjara,” kata Puji. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Urban Farming 2 Ha di Tangsel

Dua hektar lahan tidur di Tangsel akan dijadikan kawasan urban farming

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Melalui program Bina Lingkar Kampu, “Penataan dan Pengelolaan Kawasan Integrated ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com