SMA Negeri 1 Semarang

Dinilai janggal, KPAI akan dalami kasus pemecatan sepihak 2 siswa SMA Negeri 1 Semarang, Jawa Tengah

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan atas peristiwa pemecatan dua siswa SMA Negeri 1 Semarang, Jawa Tengah.

AN dan AP diduga telah melakukan tindak kekerasan fisik kepada siswa junior dalam sebuah kegatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) pada November 2017 lalu. “Dugaan kekerasan tersebut terungkap dari video yang ada di telepon genggam siswa lainnya, saat sekolah melakukan razia Hp.

Oleh KPAI, pemecatan tersebut dinilai janggal, tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan anak kehilangan hak atas pendidikan di SMAN 1 Semarang, sehingga terjadilah perlawanan terhadap keputusan sekolah.

Berkaitan dengan kasus tersebut, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Lisyarti kepada wartawan menyampaikan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, maka KPAI akan mendalami kasus ini  dan berkoordinasi segera dengan pihak-pihak terkait.

“KPAI juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa pemecatan dua siswa berinisial AN dan AP oleh SMAN 1 Semarang mengingat kedua siswa sudah di kelas akhir. Sebagai siswa kelas XII maka seharusnya saat ini keduanya sedang menempuh ujian praktek dan bersiap mengikuti Ujian Sekolah, USBN dan UNBK. Logikanya, seluruh data dapodiknya  sudah berada di SMAN 1 Semarang dan sudah sulit pindah data ke sekolah lain,” kata Retno, di Jakarta, Kamis (1/3)..

Lanjut Retno, KPAI akan segera bersurat kepada Gubenur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  untuk meminta penjelasan terkait prosesur mengeluarkan siswa apakah sesuai dengan tata tertib sekolah dan sejalan dengan SOP dalam mengeluarkan siswa pelanggar tata tertib sekolah.

“Selain itu, KPAI akan meminta penjelasan, pertimbangan apa yang digunakan sekolah dalam menggeluarkan dua siswa di saat sudah kelas XII, hanya tinggal 2 bulan lagi kedua anak tersebut menempuh ujian akhir,” ujar Retno.

Dia pun mengungkapkan bahwa, KPAI akan menemui para siswa yang dikeluarkan (2 orang) maupun yang diskorsing  (7 orang) untuk didengar suaranya. “KPAI akan menanyakan langsung kronologi kejadiannya dari mulai LDK sampai proses pemecatan siswa oleh pihak sekolah. Penjelasan para siswa  akan dikonfirmasi dengan penjelasan pihak sekolah,” ungkapnya.

Komisioner KPAI ini pun mengingatkan bahwa meskipun seorang anak terbukti bersalah  atau melanggar aturan sekolah sekalipun, namun hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan harus tetap dijamin oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi dan jajarannya, apalagi siswa yang dikeluarkan sudah berada di kelas akhir. “Seharusnya kedua anak tersebut sibuk mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir, namun saat ini justru sibuk memperjuangkan nasibnya,” kata Retno yang menyangkan sikap dan keputusan pihak sekolah. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pemkot Lepas Kontingen GSI ke Tingkat Nasional

Pemkot Tangsel lepas kontingen GSI ke tingkat nasional

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Kontingen sepak bola putra Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan bertanding ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com