Akhwil Ramli SH

Ketua LPHI desak Pjs Wali Kota Tangerang hentikan prakterk pungli PTSL oknum lurah

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG  – Ketua LSM Pembela Hak Indonesia ( LPHI ) Akhwil Ramli SH, mendesak Pjs Wali Kota Tangerang untuk menghentikan praktek pungutan liar (pungsli) yang dilakukan oknum lurah dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut Ramli, seharusnya lurah sebagai aparatur pemerintah wajib menjalankan serta mensukseskan program ini bukan malah sebaliknya.

Karena itu, ia meminta kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait terkait dugaan praktek  pungli ini dengan mengambil langkah – langkah hukum untuk melakukan pengusutan, penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan keterlibatan lurah dalam kasus tersebut.

“Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang juga bagian dari Tim Satgas Saber Pungli yang dibentuk berdasar Perpres No.87/2016 dan mempunyai fungsi dalam penegakan hukum,  seharusnya dapat lebih serius dalam menangangi kasus dugaan pungli yang telah merugikan masyarakat, terlebih kemarin terjadi operasi tangkap tangan terhadap pegawai Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat dikembalikan,”kata Akhwil, Minggu ( 15/4).

Oleh sebabnya, ia berharap jika memang lurah tersebut diduga terbukti turut ambil bagian dalam bancakan yang banyak merugikan masyarakat ini, maka perbuatan lurah tersebut harus dijerat dan diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Tegakkan hukum, jangan tebang pilih siapa pun dia, jika memang tersandung dalam artian diduga melakukan praktek pungli harus segera diproses secara hukum,”jelasnya.

Telah diberitakan sebelumnya, Lurah Paninggilan, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang diduga memungut biaya dari warga untuk program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya itu mengaku pihaknya dipungut biaya sebesar 2 juta rupiah untuk mendapatkan program PTSL tersebut.

“Kita dipungut biaya bervariasi, ada yang dua juta hingga tiga juta rupiah, dan masyarakat di sini sudah mulai kesal dengan keadaan tersebut, katanya gratis ini kok malahan bayar,”katanya kepada wartawan Rabu (11/4) lalu.

Untuk memungut biaya tersebut, ia menuding lurah menggunakan tangan orang lain dari salah seorang anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau Pokmas untuk selanjutnya disetorkan kepada lurah.

“Pokmasnya bilang sendiri sama kami, ini duit buat lurah, dan parahnya lagi itu Pokmas ngga kebagian, dan melaporkannya ke Kejaksaan”jelasnya.

Salah seorang anggota Pokmas yang juga enggan disebutkan namanya membenarkan perihal lurah yang telah dilaporkan ke Kejaksaan ini.

Bahkan menurutnya sudah banyak masyarakat di kelurahan Paninggilan yang diminitai klarifikasi oleh pihak kejaksaan terkait dugaan tersebut.

“Termasuk kami juga telah dimintai klarifikasi oleh kejaksaan, ini sebenarnya masalah kecil yang terlalu dibesar – besarkan, intinya mah ada beberapa masyarakat yang kecewa dengan kinerja BPN yang lamban dalam membuat sertifikat sehingga ada gesekan antar panitia dan warga,”jelasnya.

Sementara itu Mas’ud Lurah Paninggalan saat dikonfirmasi via pesan singkatnya membenarkan perihal dirinya dilaporkan, bahkan ia menyebut bukan hanya dirinya yang dilaporkan ke Kejaksaan. “Yang di Bahkan ia menantang wartawan untuk membuka identitas warga yang melaporkannya ke kejaksaan agar pihaknya dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan.

“Kalau anda mau klarifikasi tidak sepihak. Kelompok masarakat saya cari tau siapa yang melapor. Tunjukan identitasnnya ke saya biar duduk bareng. Permasalahannya apa dan di mana. Mereka merasa dirugikan dengan saya,”kata Mas’ud dalam pesan singkatnya. Kamis ( 12/4).

Menurutnya hal tersebut dinilai perlu, lantaran semua permasalahan itu sudah selesai jauh sebelumnya.

“Sebetulnya sudah clear,”pungkasnya . (T’6or)

Baca Juga : Diduga lakukan pungli PTSL, Lurah Paninggilan dilaporkan ke Kejaksaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ahli waris Sair bin Nian

Ahli waris Sair bin Nian gugat Wali Kota Tangsel dalam perkara penguasaan tanah

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) digugat ahli waris Sair bin ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com