Kekerasan guru di Purwokerto

FSGI : Sanksi kepada siswa harus bersifat mendidik, bukan dengan kekerasan

Jakarta, SUARA TANGERANG – Dunia pendidikan kembali dihebohkan oleh viralnya video pemukulan seorang siswa SMK Kesatrian Purwokerto oleh gurunyanya sendiri. Video yang menunjukkan seorang guru sedang menampar siswanya dengan sangat keras, bahkan diperkuat dengan video lain yang menunjukkan bahwa korban mencapai 9 siswa.

“Tentu saja peristiwa ini kembali mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Segenap pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini,” ujar Sekjen FSGI Heru Purno,  Sabtu, (21/4).

Menurut Heru, FSGI memandang kasus ini sebagai fenomena gunung es yang setiap saat dapat menjadi masalah besar di setiap sekolah di tanah air. Jika pemerintah dan masyarakat pendidikan tidak serius menanganinya, maka kekerasan dalam pendidikan masih akan terus terjadi bahkan di dalam kelas yang seharusnya menjadi tempat yang  aman dan nyaman bagi peserta didik.

Kata Heru,  adanya anggapan baik dari orang tua maupun guru bahwa mendisiplinkan anak harus dengan kekerasan adalah hal yang keliru. “Jika ada anggapan seperti itu, maka akan selalu ada korban kekerasan di sekolah atau di luar sekolah dan sulit memutus mantai rantai kekerasan tersebut,” ujarnya.

Karena itu, apapun alasannya tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan. Apalagi tindakan itu dilakukan oleh guru terhadap siswanya.

Sekjen FSGI ini kemudian menuturkan, bahwa prilaku guru yang melakukan tindak kekerasan  adalah tindakan yang tidak mencerminkan kompetensi kepribadian sehingga diragukan keguruannya . Kompetensi kepribadian seorang guru itu memiliki indikator, di antaranya kepribadian yang mantap dan emosi yang stabil .” Adapun esensinya yaitu bertindak sesuai dengan norma hukum , norma sosial , norma agama dan peraturan perundangan yang berlaku,” urai Heru.

Tak jauh beda dengan rekan seprofesi dan organisasinya, Mansur, pengurus daerah FSGI di Mataram NTB, berpandangan ,dalam melaksanakan tupoksinya, guru harus dibekali kemampuan manajemen pengelolaan kelas, karena setiap guru pasti akan menghadapi anak yang perilakunya agresif dan sulit diatur.

“Memberikan sanksi kepada siswa haruslah bersifat mendidik, bukan dengan kekerasan. Siswa yang dianggap tidak tertib harus dibina dan diberikan sanksi berupa disiplin yang positif. Menampar siswa yang tidak tertib bukan merupakan displin yang positif, tetapi justru melanggar UU Perlindungan Anak,”urai Mansur.

Guru pelaku harus didampingi organisasi profesinya

Karena kasus tindak kekerasan oknum guru terhadap siswanya di Purwokerto merupakan tindakan yang berpotensi tindak pidana dan menjadi kewenangan kepolisian ,  maka selanjutnya penyelesaiannya masalah ini diserahkan pada mekanisme hukum yang berjalan dan harus dihormati.

“Akan tetapi  organisasi profesi guru yang menaungi guru pelaku harus memberikan pendampingan hukum terhadap oknum guru tersebut, sehingga proses hukum berjalan secara professional dan adil,” ujar Wakil Sekjen FSGI,  Fahriza Marta Tanjung.

Hal tersebut lanjur Fahriza, sesuai dengan UUGD pasal 39 ayat 1 disebutkan ” Pemerintah , Pemerintah Daerah , masyarakat, organisasi profesi , dan / atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas “.

Selain itu, FSGI mengingatkan bahwa Kemenristekdikti,  kususnya LPTK, untuk membekali mahasiswa calon guru dengan praktek- praktek terbaik dalam menumbuhkan minat dan disiplin siswa dalam belajar. Sehingga ketika calon guru menjadi guru dan melaksanakan tugas di lapangan yang sebenarnya, mereka tidak gagap ketika menghadapi siswa yang indisipliner.

Sikap FSGI

Pertama, posisi FSGI dalam kasus ini adalah tetap konsen dengan perlindungan terhadap profesi guru dan masa depan pendidikan di Indonesia. FSGI konsisten pada salah satu fungsi organisasi profesi sesuai amanat UU no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang harus melindungi anggotanya dari segala bentuk pelemahan profesi dan atau kriminalisasi, tetapi dalam waktu bersamaan FSGI juga taat azas dan aturan sehingga siapapun termasuk guru, apabila melanggar aturan dan tidak sesuai dengan norma pendidikan, apalagi dapat mengancam dan membahayakan keselamatan anak didik tentu saja FSGI akan berada di pihak korban.

Kedua, terkait dengan HAM (Hak Asasi Manusia), ternyata  banyak guru yang beranggapan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama mendisiplinkan  tidak akan melanggar HAM, karena merasa setiap orang juga dilindungi HAM. Guru lupa bahwa pada saat dirinya bertugas/mengajar guru adalah representasi negara sesuai UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang berfungsi sebagai aparatur Negara ataua pejabat publik yang wajib menghormati dan melindungi Hak Asasi orang lain/muridnya, yang karena itu guru tidak sedang dilindungi oleh HAM.

Ketga, dalam ketentuan PP No. 74 Tahun 2008, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma/peraturan, tetapi jelas disebutkan bahwa sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.  Jadi jelaslah bahwa Hukuman dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal tidak dapat dibenarkan, dan bahkan berpotensi menjadi tindakan pidana, yaitu  melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. (rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Jokowi Perpres pelibatan TNI

Presiden Jokowi tegaskan pentingnya peningkatan cadangan devisa untuk perkuat ketahanan ekonomi

Jakarta, SUARA TANGERANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa peningkatan cadangan devisa sangat penting ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com