Retno Lisyarti KPAI

KPAI : Dampak psikologis anak harus jadi pertimbangan dalam membuat kebijakan

Jakarta, SUARA TANGERANG – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP/MTs tahun 2018 yang berlangsung 23-26 April 2018, masih menyisahkan banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diperbaiki Kementrian terkait .

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai UNBK SMP/MTs dengan segala kebijakan yang terkait dengannya merupakan kebijakan tak siap, dan berpotensi pada gangguan spikologi anak.

Karenanya, KPAI menyampaikan keprihatinan atas kasus server Kemdikbud untuk UNBK yang mengalami masalah di hari pertama UNBK SMP/MTs sehingga mengakibatkan keterlambatan UNBK di berbagai sekolah, di beberapa daerah di Indonesia.

“Keterlambatan tidak sekedar 30 menit seperti disampaikan para pejabat Kemdikbud, karena KPAI menerima laporan dari orangtua yang anaknya mengikuti UNBK SMP, keterlambatan mencapai 3.5 jam. Ujian sesi 1 yang seharusnya dimulai jam 7.30 molor hingga pukul 11.00 WIB. Akibatnya sesi 2 dan 3 juga molor waktunya. Da, ujian sesi 3 berakhir sekitar pukul 18.00 Wib. Tentu saja anak-anak kelelahan menunggu dan berdampak pula pada psikologis mereka,” kata Komisioner KPAI BIdang Pendidikan, Retno Lisyarti, Rabu (25/4).

KPAI juga menyayangkan penjelasan beberapa pejabat Kemdikbud yang menyatakan bahwa server Kemdikbud bermasalah karena kelebihan beban, dimana peserta UNBK SMP melonjak hingga 100%, yaitu  mencapai 4.3 juta peserta.

“Kalau sudah tahu peserta UNBK melonjak drastis, mengapa Kemdikbud tidak mengantisipasi dari awal, sehingga server anjlok mestinya tidak terjadi. Kemdikbud cara kerjanya harus preventif bukan reaktif,” ujar Retno.

Retno pun menyampaikan, kalau KPAI mendukung upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan,  termasuk kualitas ujian nasional, namun upaya-upaya tersebut harus memiliki perspektif anak. Potensi dampak psikologis anak harus menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.

Karena itu, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP), terutama standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga proses pembelajaran HOTS dapat dilaksanakan di berbagai sekolah. “Sehingga kalau proses pembelajarannya sudah HOTS maka adil jika soalnya juga HOTS,” imbuh Retno.

Menurutnya, pemerintah jangan berpikir bahwa meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan kesulitan soal, bukan meningkatkan kualitas pendidik dan sarana prasarana pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Atal S Depari

Atal S Depari, visi baru PWI lima tahun ke depan

Jakarta, SUARA TANGERANG – Gerak langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lima tahun ke depan, di ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com