Akwil UPTD

Pertahankan UPTD, Ketua LPHI nilai Pemerintah Kota Tangerang langgar aturan

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG  – Pasca berlakunya Peraturan Mentri Dalama Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, mengharus seluruh kepala daerah atau pemangku kebijakan di Kota dan Kabupaten Se – Indonesia, untuk menghapus Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang ada di daerahnya masing – masing.

Kini, penerapan Permendagri itu menuai kritik, serta pro dan kontra dari berbagai pihak terhadap penerapannya.

Terlebih, masih ada beberapa Kota dan Kabupaten yang masih menggunakan jasa UPTD di daerahnya masing masing dengan berbagai alasan. Ada yang beranggapan bahwa itu hal yang biasa dan wajar, sedangkan yang lainnya menganggap itu tidak benar, karena Pemda setempat tidak mengikuti dan mentaati aturan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kota Tangerang misalnya, Pemkotnya  masih memakai jasa UPTD di lingkup pemerintahan kota yang saat ini dipimpin oleh penjabat sementara atau pelaksana tugas. Dengan masih memakai jasa UPTD tersebut, banyak pihak mulai mempertanyakannya, baik dari pemerhati kebijakan, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok lainya yang mengamati dan mengkaji keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tersebut.

Salah satunya Akwil Ramli, Ketua LSM Lembaga Pembela Hak Indonesia (LPHI) Kota Tangerang, yang meminta kepada pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Pendidikan harus mengacu kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

“Pemerintah Kota Tangerang harus mengikuti Permendagri tersebut, Dimana Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasian Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), juga peraturan perundang-undangan lainnya dan berkaitan satu dengan lainnya, yang tidak memperbolehkan untuk memakai jasa UPTD,” ujar Akwil, Jumat (4/5) lalu.

Menurut Akwil, bahwa pasal 1, angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah adalah Diskresi (kebijakan.red) keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, maka diperlukan suatu kebijakan atau upaya untuk upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan .

“Karena berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 24 UU No 30 Tahun 2014, Pejabat Pemerintah yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat. Seperti, sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dgn Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), berdasarkan alasan alasan yang objektif. Tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik,” jelas Akwil.

“Kemudian menurut pasal 25 ayat (1) dan (2) penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran yang menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara, wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Akwil menuturkan, di dalam menjalankan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah Kota Tangerang, dalam hal ini Wali Kota dengan menggunakan kewenangannya membuat Kebijakan membentuk UPTD dalam lingkungan Dinas Pendidikan.

“Bahwa dengan diberlakukannya Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasian Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di tingkat Kabupaten/Kota, di dalam diatur dan dijelaskan, setiap OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) tidak diperbolehkan membentuk UPTD. Dan, berarti jelas ini melanggar dan menabrak hukum yang berlaku,” bebernya

Akwil menjelaskan, selain karena peraturan Permendagri yang tidak memperbolehkan adanya UPTD di setiap daerah, Kota Tangerang juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Banten (Gubernur Banten) untuk membentuk UPTD Pendidikan walaupun UPTD tersebut hanya untuk 7 Kecamatan saja.

“Bahwa Gubernur Banten tertanggal 29 Januari 2018 dengan Nomor : 060/485 – Org/2018 perihal : Rekomendasi Pembentukan UPTD dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang, sudah menjawab surat Wali Kota Tangerang tanggal 10 November 2017 dan Nomor : 060/03967 – Org/2017 tanggal 23 November 2017 perihal ; Penyampaian Hasil Kajian Akademik UPTD, dengan mengacu pada pasal 20 ayat (1) dan (3) Permendagri No 12 Tahun 2017, mengeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada Wali Kota Tangerang  dan secara tegas dalam suratnya menyatakan Tidak Direkomendasikan Untuk Membentuk UPTD Pendidikan di Kecamatan (7 Kecamatan). Dan, itu berarti bahwa kebijakan Wali Kota Tangerang terkait pembentukan UPTD dinyatakan tidak sah. Dan menurut kami kebijakan Wali Kota tersebut beresiko akan menimbulkan implikasi hukum,” terangnya.

Akwil menambahkan, dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik di lingkungan pemerintah daerah kota Tangerang,  maka dengan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari LSM. Dirinya meminta klarifikasi kepada pejabat pemerintah terkait dengan pembentukan UPTD.

“Apa landasan dan dasar dibentuknya UPTD, apakah sudah dikonsultasikan dengan atasan (Gubernur) pembentukannya? Kemudian karena pembentukannya ini menyangkut politik anggaran, apakah DPRD sebagai lembaga politik yg mempunyai tugas dan kewenàngan dalam hal budgeting, legislasi dan pengawasan dilibatkan dan dimintakan persetujuannya? Dan, kenapa sampai sekarang UPTD tersebut masih berfungsi? Sebagai tambahan perlu kami sampaikan dan ingatkan juga bahwa dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintah Daerah (Pemda) bahwa setiap keputusan yang sudah dikeluarkan oleh pejabat pemerintah di tingkat lebih atas menyangkut kinerja pejabat haruslah ditaati,” tandas Akwil. (T’6or)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pelantikan Bupatati Tangerang Sachrudin ucapkan selamat

Zaki Iskandar – Mad Romli dilantik, Sachrudin ucapkan selamat

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin mengucapkan selamat atas dilantiknya ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com