SMPN 3 Tangsel

KPAI : PPDB 2018 langgar hak anak untuk dapat pendidikan di sekolah negeri

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dorong pemerintah khususnya Kemendikbud dan Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018.

Kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018, perlu dievaluasi agar lebih dapat menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah sehingga tahun depan ada perbaikan dalam sistem PPDB.

Awalnya, sistem yang menurut Mendikbud Muhajir Effendy ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Karena, rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.  Nilai UN  dalam sistem zonasi bukan untuk membuat rangking  masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan. Sehingga tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya.

Namun sayangnya,  dalam prakteknya Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB ini, justru banyak menimbulkan kehebohan di masyarakat.

Antrian PPDB di Tangsel

Antrian ratusan orang tua siswa di Pokso 5 PPDB Kota Tangerang Selatan, Kamis (5/7/2018).

Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Lisyarti, terkait PPDB  tahun ini, KPAI telah menerima beberapa pengaduan dan juga menganalisis berbagai kasus PPDB yang terjadi di banyak daerah, dan diberitakan di berbagai media massa. Di antaranya soal minimnya sosialisasi Kemdikbud dengan para Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, maupun sosialisasi dinas pendidikan setempat ke masyarakat atau orang tua siswa calon peserta didik baru.

Akibatnya, karena minimnya sosialisasi serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu penduduk dan kartu keluarga yang menjadi salah satu syarat dalam sistem ini, banyak anak kehilangan haknya mengakses sekolah terdekat karena kesalahan orang tua yang kurang peduli pada dokumen kependudukan tersebut.

“Terkait hal ini, KPAI telah menerima pengaduan dari Medan, Cibinong, Bekasi dan beberapa daerah lainnya,” ungkap Retno, Jakarta, Rabu siang (11/7).

Lanjut Retno, mengenai  kewajiban sekolah  menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah atau provinsi paling sedikit 20 % dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM, juga telah menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti KIS, KIP dan KKS.

“Kata paling sedikit membuat daerah dan sekolah tidak bisa menolak ketika jumlahnya sudah 20%, karena tidak ada batas maksimal,” ujar Retno.

Retno pun menilai, selain itu sebagian masyarakat telah memanfaatkan peluang akibat dari lemahnya kontrol pemberian SKTM oleh kelurahan setempat, sehingga banyak salah sasaran. Orang mampu mendadak mengaku miskin. Terkait ini, KPAI menyampaikan apresiasi kepada Gubenur Jawa Tengah yang sudah memerintahkan pihak sekolah untuk melakukan verifikasi faktual terhadap siswa yang mendaftar di jalur yang menggunakan SKTM.

“Dari Hasil verifikasi ada 78.065 SKTM yang dianggap palsu dan dibatalkan penerimaannya, sehingga untuk  PPDB SMA/SMK  bisa kembali dibuka, pengumumannya pun mundur waktunya,” ungkap Retno.

Ketentuan radius terdekat  tempat tinggal  dari sekolah dan ketimpangan jumlah sekolah di suatu zonasi mengakibatkan banyak anak kehilangan haknya untuk dapat bersekolah di sekolah negeri.

“Adanya ketimpangan atau tidak meratanya jumlahnya sekolah negeri di suatu wilayah mengakibatkan anak-anak di wilayah yang tidak ada sekolah negeri terdekat akan kehilangan hak bersekolah di sekolah negeri. Misalnya di desa Bojongkulur, kabupaten Bogor adalah desa berpenduduk terpadat sekabupaten Bogor tapi tidak ada SMP dan  SMA negeri di desa itu, akibatnya anak-anak di desa Bojongkulur harus mendaftar di sekolah desa tetangga yang kuotanya hanya 5%.  Selain Bogor, juga ada keluhan dari Bandung, Bali, dan Gresik terkait ketimpangan jumlah sekolah negeri,” beber Komisioner KPAI Retno.

Retno juga mengungkapkan bahwa, ada kawasan yang padat penduduk tetapi hanya ada satu SMP negeri atau bahkan tidak punya SMP negeri. Dengan sistem zonasi, mungkin kuotanya sudah penuh untuk siswa yang rumahnya radius 500 meter dari rumah atau bahkan kurang dari 500 m. “Misalkan kuota zonasi adalah 200 siswa, yang mendaftar 500, maka 300 orang tidak diterima hanya kalah oleh jarak. Siswa yang rumahnya radius 500 meter kalah oleh siswa yang radius 499 meter,” urainya.

Hal lain terkait PPDB tahun 2018 ini, adalah nilai UN  hanya digunakan jika ada dua siswa mempunyai jarak yang sama. Banyak orangtua mengeluhkan bahwa hasil perjuangan anaknya berbulan-bulan untuk UN jadi sia-sia. Karena, siswa yang nilai rata-rata UN 9 kalah oleh siswa yang nilai rata-rata UN 5 hanya karena beda jarak rumah sekian meter saja.

Terkait munculnya berbagai masalah dan keluhan sistem zonasi pada PPDB tahun 2018, KPAI merekomendasikan perlu adanya perbaikan sistem dan mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim.  Karena, Kelemahan utama sistem zonasi adalah tidak meratanya standar nasional pendidikan di semua sekolah dan kuota daya tampung siswa di setiap wilayah yang belum jelas distribusinya.

“Sistem zonasi akan sangat bagus kalau sudah meratanya jumlah sekolah negeri di setiap wilayah  atau daerah di Indonesia,” kata Retno.

Dia pun menyarankan, kalau pemerintah daerah dan pemerintah provinsi wajib melakukan pemetaan sekolah yang tepat sehingga anak-anak yang tinggal di wilayah minim sekolah negeri bisa tetap terfasilitasi, misalnya dengan kebijakan zona bersebelahan. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ppdb-online-tangsel

Dindikbud Tangsel : Ayo serentak ikut uji coba sistem PPDB online SMP

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMP pada 4-7 Juli ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com