Partai partai

Politikus Transferan Versus Politikus Ideologis

SUARA TANGERANG – Menjelang pemililihan legislative ramai ramai para politikus yang duduk di senayan kasak kusuk, pasalnya gosip “transfer” bagi anggota dewan yang duduk semakin kencang, mareka yang duduk  bisa di “transfer” dengan harga 5 milyar hingga 10 milyar, asal mau pindah partai.

Sementara itu ada anggota partai yang sudah tidak diusung lagi sebagai calon legislatif oleh partainya, tidka mau juga pindah walaupun sudah ditawari uang milyaran rupiah.Dua fenomena ini menarik di pemilu 2019, pasalnya pemilu 2019 semakin besar costnya dan peluang partai untuk lolos Treshold 4 persen semakin mengecil, mengingat  pertarungan semakin keras.

Lalu mengapa caleg pertahana menjadi sasaran “transfer” Karena caleg pertahana memeiliki kans yang besar untuk duduk kembali, mereka telah membina daerah pemilihannya selama 5 tahun. Saat reses maupunsaat ada kegiatan di dapilnya masing masing. Dan mereka menanggap partai tidak berkontribusi untuk dirinnya , bahkan dirinyalah yang berkontribusi buat partai.

Mengapa ini terjadi ?, karena partai politik tidak dibiayai negara sehingga mereka meminta sumbangan dari para anggota dewan yang duduk di DPR RI. Jaid wajar jiak anggaota dewan merasa besar sendiri, karena mereka yang menyusui partai.

Berbeda dangan anggota dewan yang memiliki ikatan ideologis dengan partainya,biasanya mereka yang membangun partai dari awal, dan memiliki kedekatan emosional. Tapi biasanya para politikus ideologis ini memiliki kemampuan dan juga kritis terhadap manajemen partainya. Dan kadang kadang tidak disukai oleh pengurus partai yang lainya, karena dianggap mbalelo atau kritis. Sialnya mereka juga  rata rata tidak memiliki uang yang cukup tapi memiliki suara yang cukup kuat dan potensi untuk membesarkan partainya.

Tentu saja para caleg ideologis lebih di butuhkan partai, ketimbang caleg non ideologis, hanya karena memiliki uang semata. Sementara demokrasi di Indonesia semakin mahal. Sehingga wajar jiak partai yang ingian memiliki kekuasaan yang uat melakukan “transfer”  kepada caleg pertahana non ideologis. Hal ini disebabkan demokrasi yang menuntut, siapa yang banyak duduk menjadi anggota dewan dialah yang memiliki bagragaining kekuasaan yang lebih.Bahkan jika model caleg transferan ini berhasil maka ini akan menjaid model barudi lima tahun kedepan. Dan ini sangat membahayakan demokrasi kita.

Karena mereka masuk  partai bukan karena persamaan ideologis tapi atas keinginan berkuasa terus menerus tanpa punya prinsip prinsip pembelaaan terhadap rakyat dengan ideologi pancasila yang diusung. Baginya uang adalah segalanya, dan akhirnya suara rakyat seperti “dibeli” setiap lima tahun sekali.

Partai yang memiliki sponsor yang besarlah yang bisa memenangkan pertarungan ini. Ujungnya Indonesia dikuasai oleh sponsor sponsor yang membiayai pemilu dan akhirnya tamatlah demokrasi pancasila, menjadi demokrasi pasar, dimana semua diahitung berdasarkan transaksional. Saat kita kembali merenungkan untuk

membuat peraturan yang menyelamatkan demokrasi Indonesia dari demkrasi pasar, dengan memiliki aturan yang melarang seorang anggota dewan yang duduk lansung pindah partai pada tahun itu juga , tapi diberi waktu lima tahun kedepan, untuk pindah partai. Sehingga kesempatan untuk tranfer semakin menipis.

Ditulis Oleh : Helmi Adam, Direktur Syafaat Foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Dawam Rahardjo

Dawam, guru para intelektual

SUARA TANGERANG – Dorongan menulis kenangan tentang Pak Dawam demikian kuat. Namun selalu juga ragu. ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com