kominfo-rudiantara-aturan-sadap-kpk-telekomunikasi

Dukung pencegahan korupsi, Kominfo siapkan jalan keluar teknis penyadapan telekomunikasi

Jakarta, SUARA TANGERANG – Guna mendukung pengegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) saat ini tengah menimbang untuk menyiapkan aturan yang jelas mengenai intersepsi atau penyadapan telepon seluler. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Rabu (3/10) kemarin.

Menurut Rudiantara, selama ini telah banyak menerbitkan izin tentang aturan telekomunikasi. Dan saat ini memerlukan izin baru yang mengatur tentang penyadapan jaringan telekomunikasi.

“Dalam pelaksanaannya harus diikuti dengan aturan-aturan yang jelas.  Kalau perlu saya buatkan SK bersama atau aturan khusus apapun itu, nanti dicari jalannya, di sini banyak pakar hukum, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada,” kata Rudiantara usai silaturahmi antara Kemenkominfo dengan KPK serta perusahaan penyedia jasa telekomunikasi Indonesia, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/10).

Menteri Rudiantara, saa ini diperlukan pihak yang memiliki kompetensi di bidang regulasi telekomunikasi untuk menyusun tata cara intersepsi atau penyadapan alat telekomunikasi.  Bahkan, kata Menteri Rudiantara, pihak-pihak tersebut harus berani membuat terobosan untuk penegakan hukum yang menyangkut tata cara penyadapan alat telekomunikasi.

“Saya sudah beberapa kali bertemu dengan pimpinan KPK, saya yakin teman-teman teknik juga sudah sering ketemu. Ini barangkali ada semacam keraguan dari teman-teman operator di level teknis yang mendukung penegakan hukum di Indonesia,” ucap Rudiantara.

Menteri Rudiantara menuturkan, teknis penyadapan telekomunikasi tentu saja berhubungan dengan konektivitas sehingga perlu dibicarakan aturan pelaksanaanya dari sisi regulasi.

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan agar setiap operator seluler tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agus Rahardjo berharap, peraturan penyadapan alat telekomunikasi juga dapat segera terealisasi.

Agus Rahardjo mengaggap, regulasi itu akan membuat KPK lebih fleksibel saat memulai penyadapan dengan tidak perlu harus minta persetujuan pengadilan dulu. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pelaku Curas Mahasiswi UIN Jakarta

Dua pelaku curas mahasiswi UIN Jakarta dibekuk polisi

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Polres Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berhasil bekuk dua pelaku tindakan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com