Kemendagri BSSN

Mendagri : Program single identity number harus dikukung semua pihak

Jakarta, SUARA TANGERANG  –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemanfaatan Data Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan KTP Elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala BSSN Djoko Setiadi, di Auditorium Reobiono Kertopati, Kantor BSSN, Jakarta Selatan, Senin, (19/11).

Menurut Tjahjo urgenitasnya MoU pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) diharapkan terealisasinya program single identity number.

“Mou Kemendagri dengan BSSN sangat penting sekali menyangkut Pileg dan Pilpres dan keperluan Kementerian/Lembaga serta kepentingan masyarakat lainnya. Dari sekitar 263 juta penduduk Indonesia bisa diakses jika ada ijin dan Mou. Sebagai contoh kemarin Kemendagri membantu Inafis Polri di RS Kramat Djati mengidentifikasi korban Lion Air JT 610, ternyata banyak ditemukan  penumpang yang membeli tiket tidak menggunakan nama lengkap apalagi mencantumkan NIKnya mudah diidentifikasi, itu salah satu contohnya” beber Tjahjo.

Lebih lanjut, Ia juga mengharapkan paling lambat tahun depan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sudah single identity number dengan NIK bisa diakses untuk keperluan apapun. Kami sudah bekerjasama dengan K/L, swasta, dan lembaga lainnya. Kami proaktif dengan semua lembaga yang ada dan harus didukung juga dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-el yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat juga.

“ Apabila ada perubahan data kependudukan ke depan masyarakat bisa memperbarui lagi identitas data penduduk termasuk status menikah atau belum, pindah alamat,  ijazah ataupun pendidikan dan sebagainya. Artinya tidak ada perubahan NIK” ujarnya.

Tjahjo menegaskan bahwa prinsipnya data dari Kemendagri fix tidak mungkin mengeluarkan NIK baru, kalau faktor keamanan kami terjamin tidak mungkin Ditjen Dukcapil Kemendagri mengeluarkan NIK baru atau ganda.

“Kemendagri terus mendorong data kependudukan yang saat ini sekitar 263 juta yang ada tersedua rapi dalam database kependudukan. Kemendagri terus merapihkan data kependudukan dengan selalu bekerjasama dengan K/L lainnya. Karena ini penting karena data kependudukan harus didukung semua pihak”, pungkasnya. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Tangsel raih penghargaan HAM

Tangsel raih penghargaan Kota Peduli HAM tiga kali berturut-turut

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali meraih penghargaan dari Kementrian Hukum ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com