WH MoU dengan 8 Kepala Daerah di Banten

Gubernur WH tandatangani kerjasama optimalisasi pendapatan dan penertiban barang daerah

Serang, SUARA TANGERANG –  Gubenur Banten Wahidin Halim yang akrab disapa WH dan 8 Kepala Daerah di Provinsi Banten telah menandatangani kerjasama program penertiban barang milik daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten di Pendopo Gubenur Banten, pada Senin (13/5) kemarin.

Selain itu, Gubernur WH juga telah menandatangi kesepakatan bersama optimalisasi pendapatan daerah dengan Bank Jabar Banten ( bjb).

Melalui program kerja sama ini, diharapkan akan ada penertiban dan penguatan status hak atas tanah milik pemerintah daerah, sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaannya maupun pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

WH juga menyambut baik bimbingan yang diberikan KPK untuk menyukseskan program kerja sama ini. Menurutnya, sering kali ada gugatan hingga pendudukan fisik terhadap aset dan barang milik pemerintah daerah. Kerja sama dengan BPN ini diharapkan menjadi upaya agar aset atau barang daerah tidak hilang dan diakui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sering kali kalau untuk aset dan barang milik daerah ada gugatan dan ramai pendudukan fisik dan lain sebagainya. Sekarang kita akselerasi agar tidak ada aset yang hilang dalam perjalannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini juga menjelaskan, banyak aset Banten yang belum disertifikatkan, dan masih banyak potensi yang bisa digalih dengan kerjasama ini, terlebih jika dioptimalkan akan meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Sementara dari sisi aset barang milik daerah, secara adminitrasi, menurut WH perlu ada bukti fisik atau catatan tertentu terhadap aset atau barang daerah yang dimiliki. Selain itu, sertifikasi terhadap aset atau barang daerah tersebut perlu ada sebagai bukti hukum yang sah.

“Tertib administrasi, seperti tertib fisik dan buku. Tertib fisik, saya minta (misalnya) ada plang nama di setiap aset (tanah dan bangunan) yang kita punya. Kita juga perlu kartu indentitas barang untuk pengguna dan penguasa barang, jadi harus tercatatkan,” pintanya.

Semenetara itu,  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, yang juga hadir pada acara tersebut juga  menjelaskan, bahwa tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Ini tujuannya adalah mengoptimalkan bagaimana supaya pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan dan semua pajak-pajak ini bisa diawasi, semua terekap langsung masuk ke bank daerah, seperti Bank Jabar Banten (bjb) dalam hal ini,”ungkapnya.

Senada dengan Alexander Marwata, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal,mengatakan,bahwa saat ini masih banyak aset pemda kabupaten/kota dan provinsi yang belum mendapatkan kepastian hukum seperti dalam hal kepemilikan tanah.

“Ini menajdi PR kita bersama pengelolaan yang kurang komprehensif akan menimbulkan masalah, karena perolehan dari hasil tidak tertibnya administrasi zaman dahulu,” ujarnya. (rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kunker Kapolda Banten

Kunker Kapolda Banten ke Polresta Tangerang disambut Rampak Bedug

Tangerang, SUARA TANGERANG  – Kunjungan kerja (Kunker) Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsi Tohir Msi ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com