BREAKING NEWS
Ferdinandus Setu

Kabupaten Nabire dan Dogiyai Kondusif, blokir layanan data dibuka

Jakarta, SUARA TANGERANG – Sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua yang sudah kondusif,  maka Pemerintah kembali  membuka blokir atas layanan data internet di kedua kabupaten tersebut, terhitung mulai Jumat malam (6/9) pukul 22.30 WIT.

Menurut  Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu  dengan tambahan 2 (dua) kabupaten tersebut, maka sudah 21 kabupaten di wilayah Provinsi Papua yang telah dibuka blokir atas layanan data internet, setelah sebelumnya 19 kabupaten dibuka pada 4 September 2019.

Ke-19 kabupaten di Provinsi Papua yang telah terlebih dahulu dibuka adalah kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi. ,” ungkap Ferdinandus Setu, Jakarta, Jumat (6/9).

“Untuk 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, dan Yahukimo masih terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan, ,” kata Ferdinandus Setu di Jakarta, Jumat (6/9). 

Sementara untuk wilayah Papua Barat, 3 (tiga) kabupaten/kota yakni Kota Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang belum dibuka blokir layanan data internet, masih akan terus dipantau dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan. 

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo  ini pun menyampaikan bahwa, sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus mulai menurun sejak 31 Agustus 2019. Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500. Distribusi hoaks terus menurun, 42 ribu url di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu url di tanggal 1 September 2019, dan akhirnya 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019. 

Oleh karena itu, Pemerintah kembali mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung. (rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Berlaku 1 Januari 2020, inilah tarif baru iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, SUARA TANGERANG – Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com