Hentikan sodetan Cisadane

YAPELH minta Pemkab Tangerang hentikan sodetan Cisadane oleh Summarecon

Kabupaten Tangerang, SUARA TANGERANG  – Berdasarkan surat rekomendasi tertanggal 30 November 2017 tentang penertiban saluran buangan milik PT Sumarecon dari Situ Cihuni ke Sungai Cisadane, yang di sampaikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) kepada Buapati Tangerang.

Bahwa Pemkab Tangerang, diminta bantuannya untuk melakukan penghentian dan penindakan untuk mengembalikan sodetan seperti sebelumnya. Surat yang berisikan rekomendasi penyetopan serta pengembalian seperti sedia kala itu, ditandatangani oleh Kepala BBWSCC Jarot Wijioko.

Deny Dellu Try Permana Kordintor aksi dari Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (YAPELH) meminta kepada Pemkab Tangerang selain melakukan penyetopan, tapi juga diminta supaya menindak pihak Sumarecon agar mengembalikan kondisi saluran sodetan yang telah dibangun tersebut kembali seperti sediakala.

“Pemkab Tangerang melalui Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum dan perundang undangan wajib menindaklanjuti surat rekomendasi dari BBWSCC tersebut,” kata Deny, Senin (12/2).

Menurutnya, bila pihak Pemkab Tangerang tidak melakukan penindakan maka terlalu banyak kesalahannya. Ketika ditanya apa saja kesalahan yang dibuat oleh Pemkab Tangerang dengan tegas Deny menjelaskan, yang pertama Pemkab Tangerang dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanahkan dalam Undanga – undang otonomi daerah, Undang – undang Sumber Daya Air dan Permen PU No 26 tahun 2015.

“Padahal sudah jelas, bahwa berdasarkan Permen PUPR No 26 tahun 2015 itu pad pasal 5 dijelaskan bahwa pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin berdasrakan rekomendasi teknis yakni izin pengalihan alur sungai dari Mentri PUPR,” terangnya.

Sementara itu Gemala Susanti Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Ciliwung (BBWSCC) mengatakan, selain telah memberikan sangsi teguran BBWSCC juga meminta kepada Pemkab Tangerang dan pengembang PT Sumarecon untuk mengembalikan kondisi sodetan itu sebagaimana sediakala.

“Kami sudah memberikan sangsi berupa teguran dan meminta untuk mengembalikan lagi seperti semula,” ujar Susan melalui pesan singkatnya.

Seperti diketahui, pada 7 November 2017 Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (YAPELH) melakukan aksi penutupan dengan cara membantangka spanduk yang bertuliskan “ Pak Presiden PT Sumarecon Nyodet Cisadane Seenaknya Neh Segera Tindak, Biar Ngerti kalau NKRI masih Punya Hukum “. (H3r)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

GP Anshor Kanwil Depkum HAM Banten

Kanwil Kemenkumham – GP Anshor Banten gelar pengajian dan istighosah di Lapas Kelas IIA Tangerang

Tangerang, SUARA TANGERANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham ) Banten menggelar ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com