Hizbut Tahrir Indonesia

Bubarkan HTI, pemerintah dianggap buat keresahan baru

Tangerang Selatan, SUARA TANGERANG – Sikap pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang akan membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai justru melahirkan keresahan baru di tengah masyarakat.

Keputusan tersebut, terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Padahal dari aktifitasnya, HTI yang berada di Indonesia sejak tahun 1980-an hanya bergerak dalam gerakan dakwah syi’ar Islam, sehingga jauh dari tujuan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mereka ini kan ormas dakwah, justru mereka (HTI), sedang mengimplementasikan nilai sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Mensyi’arkan ajaran agama itu boleh dan dilindungi, siapapun dan agama manapun, jangan dijadikan ketakutan berlebihan, seolah-olah mereka mau buat kekacauan. Mereka legal dan terdaftar kok,” tutur Usamah Hisyam, Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Serpong, Tangsel, Selasa (9/5) siang.

Masih kata Usamah, pemerintah harus mengevaluasi keputusan pembubaran tersebut. Hal demikian, untuk mencegah munculnya penafsiran liar di masyarakat yang menganggap kebijakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo banyak melukai hati ummat islam.

“Ya kita berharap Kemenko Polhukam mau mengevaluasi ini, didialogkan secara persuasif, undang tokoh ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja menyatakan tak ada masalah dengan HTI, kenapa tiba-tiba muncul keputusan seperti ini, jangan membuat keresahan baru yang melukai perasaan ummat,” imbuh Usamah.

Sebagaimana diketahui, untuk dapat menjatuhkan sanksi, pemerintah harus terlebih dulu memastikan apakah suatu Ormas terbukti melanggar peraturan yang ada. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013, daftar larangan itu termuat pada Bab XVI berisi Pasal 59 dengan empat ayat yang memiliki rincian masing-masing.

Adapun sanksi pada Ormas tercantum pada Bab XVII UU Nomor 17 Tahun 2013. Bab ini mencakup Pasal 60 sampai Pasal 82, hingga sampai makna kata “Membubarkan” bisa terjadi, artinya ada langkah berjenjang yang mutlak harus dijalankan pemerintah. Sanksi dimaksud harus dimulai dari surat peringatan tertulis pertama, penghentian kegiatan, dan baru sampai pada makna “Pembubaran”.

Untuk Ormas yang tak berbadan hukum, upaya itu membutuhkan pendapat dari Mahkamah Agung (MA). Sedangkan bagi Ormas yang berbadan hukum, sanksi terberat harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan mensyaratkan langkah administratif dari level terendah hingga tertinggi.

“Pertanyaannya, Kemenko Polhukam sudah melalui tahapan itu belum, ada prosedur yang dilompati, sehingga masyarakat curiga ini ada motif lain,” kata Usamah.

Sementara itu, Kepala Kesbangpolinmas Tangsel, Azhar Syam’un kepada suaratangarang.com menyampaikan, pihaknya masih akan menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait pembubaran organisasi HTI.

“Sebelum ada keputusan HTI akan dibubarkan, organisasi tersebut sering beraudiensi dengan Kesbangpolinmas,” kata Azhar.

Jika sudah ada keputusan resmi pembubaran HTI dari pusat , lanjut Azhar, baru kami bertindak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. (H3n/YCR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

DPC Gelora Pamulang

Rangkul Padepokan TIGERLY, Gelora DPC Pamulang siap tarung menangkan Ben-Pilar

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Partai Gelora Tangsel DPC Pamulang, Rabu (16/9) mengunjungi Padepokan TIGERLY ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com