Khotib ke DDP KNPI

Pasca ke BK DPRD Banten, Khotibyani minta DPP KNPI tunda pelantikan Rano Alfath

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Pasca melaporkan Mohammad Rano Alfat ke Badan Kehormatan DPRD Banten karena diduga telah melanggar Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Selasa, (13/6) lalu oleh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Khotibyani.

Dalam beberapa hari ke depan Khotibyani berencana akan menemui Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk menyampaikan surat agar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Banten periode 2017-2020 tidak dilantik.

“DPP KNPI tidak boleh melakukan pelantikan karena persoalan hukum ketua terpilih DPD KNPI Banten di BK DPRD Banten masil dalam proses, kita harus tunggu dulu putusan BK seperti apa? dibolehkan atau tidak anggota DPRD menjabat sebagai Ketua KNPI.” kata Khotib saat ditemui di sekretariat HMI Cabang Tangerang Raya. Kamis, (15/6)

Lanjut Khotib, “Kita harus menghargai proses hukum yang ada dan menjunjung tinggi pertaruran perundang-undang di republik ini, kalo nanti anggota DPRD tidak boleh menjabat ketua KNPI ya tinggal pilih saja mau KNPI apa anggota DPRD,” tutup Khotib

Perlu diketahui Rano Alfath dilaporkan Khotibyani mantan Ketua Umum HMI Cabang Tangerang Raya ke Badan Kehormatan DPRD Banten, yang menilai terpilihnya Rano Alfath sebagai Ketua KNPI Banten bertentangan dengan ketentuan pasal 350 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 atau yang biasa disebut dengan MD3. (MS)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mendagri

Jamin hak pilih di Pilpres, Mendagri minta warga pro aktif merekam data

Semarang, SUARA TANGERANG – Pemerintah akan bekerja keras menjamin hak pilih warga di pemilihan presiden ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com