Pengusaha Kontruksi Tangsel

Diduga, oknum ASN di DBRT Tangsel terlibat mainkan tender proyek

Tangerang Selatan, SUARA TANGERANG – Dugaan keterlibatan ASN yang berinisial DN di ULP dan DD di Dinas Bangunan dan Tata Ruang (DBTR) kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang ikut bermain dalam ternder proyek pembangunan fisik tahun anggaran 2017 sehingga membuat sejumlah pengusaha kontruksi berang.

Atas keterlibatan oknum ASN tersebut sebuah perusahan kontruksi yang terdapat dalam daftar hitam (blacklist) berhasil memenangkan tender untuk pengerjaan gedung SDN Paku Jaya dengan pagu anggaran Rp 10.2 miliar di tahun 2017.

Menurut salah seorang pengusaha kontruksi asal Tangsel, Duano Azir, ini benar-benar mengecewakan, karena tender tersebut telah diskenariokan dan telah menguntungkan segelintir orang (pengusaha) dari luar Tangsel.

“Tendernya sudah tidak kondusif, dan tidak berjalan secara semestinya, karena ada oknum ASN yang mengatur skenario pemenang ternder di Tangsel tersebut,” kata Duano.

Lanjut Duano, pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kontruksi Nasional (Appeknas) ini berencana akan membuat surat terbuka kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel untuk segera menggantikan posisi oknum ASN tersebut agar kedepannya proses tender di Tangsel dapat berjalan kondusif dan sesuai dengan aturan yang semestinya.

“Dari triwulan I dan II tahun 2017, tender-tender itu telah diatur oleh oknum ASN di DBTR, yakni DN dan DD. Keduanya diduga telah bekerja sama dengan pihak swasta berinisial DS dan DL yang menggunakan oknum aparat penegak hukum untuk memuluskan rencana mereka. Untuk itu, kami akan membuat surat terbuka kepada wali kota dan wakil wali kota agar segera menggantikan oknum-oknum ASN tersebut dari posisi dan jabatannya yang disandang saat ini untuk menciptakan kondusifitas tender di Tangsel,” ungkap Duano di halaman kantor DBTR Tangsel, Kamis (15/6).

Disebutkannya, PT Telaga Pasir Kuta yang dimenangkan dalam tender tersebut, sementara ini tengah tersandung masalah dengan pengerjaan proyek Rumah Sakit Dompu di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan irigasi Sungai Cidurian di Kabupaten Tangerang.

“Kami putra daerah yang tergabung dalam asosiasi pengusaha kontruksi di Tangsel merasa kecewa dengan proses tenderan yang tidak kodusif ini, “ kata perwakilan Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapensi) Tangsel Norodom, Caretaker Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Tangsel Sigar Silitonga dan beberapa pengusaha kontruksi lainnya, yang ikut menandatangi petisi dan surat pernyataan terbuka yang dibubuhi materai, yang akan segera disampaikan kepada walikota dan wakil walikota mengambil tindakan tegas dengan memecat oknum oknum tersebut. Jika tidak, maka kami akan demo ke kantor wali kota,” ucapnya.

Senada, Caretaker Kadin Tangsel Sigar Silitonga, proses tender di Tangsel telah diwarnai dengan skenario oknum ASN dari dinas yang memenangkan pengusaha tertentu. Seperti keganjilan yang ditemuinya dalam sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Dalam sistem tersebut terdapat hanya satu perusahaan yang terverifikasi. Padahal, bila perusahaan tersebut tidak lolos verifikasi maka tender tidak dimenangkan dan tidak akan dikerjakan.

“Tentang proses tender yang ada di Tangsel, saya amati memang ada skenario yang diatur tapi bila kita berbicara sesuai fakta di LPSE, mestinya dia mengundang 2 atau 3 perusahaan, karena kalau hanya 1 perusahaan yang diverifikasi belum tentu bisa menang dan kalau gugur artinya proses tender itu harus kembali diulang dan menambah pekerjaan,” ujar Sigar Silitonga yang juga hadir dalam aksi protes di kantor DBTR Tangsel.

Sigar juga menyayangkan, pengerjaan proyek di Tangsel kerap kali dikerjakan oleh pengusaha dari luar Tangsel. Padahal, bila setiap pengerjaan proyek di Tangsel dikerjakan oleh pengusaha asal Tangsel, selain dapat meningkatkan ekonomi Tangsel juga mendatangkan lapangan pekerjaan bagi warga Tangsel.

“Mestinya pemda memberikan kesempatan kepada pengusaha kontruksi asal  Tangsel. Tidak hanya orang / pengusaha luar saja. ketika diajak diskusi tentang pembangunan Tangsel oleh pemda, saya selalu menyampaikan agar pemda lebih mengutamakan pengusaha dari Tangsel selama hal tersebut tidak melanggar hukum,” ucapnya.

Sementara itu, menurut Norodom yang mewakili Gapensi Tangsel, mengatakan pemerintah kota harus segera menyikapi masalah ini, agar kedepannya proses tender di Tangsel dapat berjalan kondusif dan lancar. “Wali Kota harus tindak tegas oknum-oknum yang diduga terlibat dalam proses tender yang tidak sehat dan kondusif ini, dan apabila ada temuan segera diproses lebih lanjut secara hukum,” ujar  Norodom. (1st/abi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Tak penuhi syarat program RUTHL, rumah Nuraini tak bisa diperbaiki

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG –  Nuraini (42) warga Kampung Jaletreng RT 03/03, Kelurahan Serpong, Kecamatan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com