Yusril Ihza Mahendra

HTI akan ajukan uji materil Perpu Perubahan Ormas ke MK

Jakarta, SUARA TANGERANG – Hizbut Tahir Indonesia (HTI) akan mengajukan uji materil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rencana HTI ini diungkapkan Ismail Yusanto setelah melakukan pertemuan dengan Yusril Ihza Mahendra, pada Rabu (12/7) siang, usai Pemerintah mengumumkan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas Nonor 17 Tahun 2003. HTI memutuskan memberi kuasa kepada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materil atas Perpu tersebut yang diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Yusril Ihza Mahendara langkah yang ditempuh HTI ini akan disusul oleh beberapa ormas lain, yang sama-sama menganggap Perpu ini merupakan kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, Perpu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan.

“Kewenangan absolut Pemerintah untuk secara sepihak membubarkan Ormas sebagaimana diatur dalam Perpu No 2 Tahun 2017 adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena kebebasan berserikat adalah hak warganegara yang dijamin oleh UUD 1945. Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya, “jelas Yusril, Jakarta, Rabu (12/7).

Selain pertimbangan di atas, Yusril berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45. Perpu hanya bisa diterbitkan dalam “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.

Tafsir tentang kegentingan yang memaksa itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan adanya kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang tetapi undang-undangnya belum ada, atau undang-undangnya ada tapi tidak memadai. Sementara waktu sangat mendesak sehingga akan memerlukan waktu yg lama untuk menyusun UU dengan persetujuan DPR.

“UU No. 17 Tahun 2003 itu lebih daripada lengkap mengatur prosedur sanksi administratif sampai pembubaran Ormas. Tapi Pemerintah dengan Perpu No 2 Tahun 2017 ini justru memangkasnya, dengan menghapus kewenangan pengadilan dan  memberi kewenangan absolut pada Pemerintah untuk secara subyektif menilai adanya alasan yang cukup untuk membubarkan ormas,” jelas YIM sapaan akrab Yusril Ihza Mahendra.

Lebih lainjut ia mengatakan, Perpu ini juga mengandung tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. ”Adanya tumpang tindih ini bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945,” kata Yusril. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ICW: Ada rekam jejak Rahayu Saraswati di kasus ekspor benur

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Dugaan keterlibatan Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rahayu ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com