Airin APEKSI

Rakernas Apeksi, Airin: Perlunya perlindungan hukum bagi pejabat daerah dalam melakukan inovasi pembangunan

Malang, SUARA TANGERANG – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke XII Asosia Pimpinan Daerah Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan tema “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional” ini berlangsung di Akasia Ballrom Savana Hotel and Convention, Malang, padad Rabu (19/7).

Acara yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Pimpinan KPK, Basaria Panjaiata ini juga diikuti oleh puluhan Wali Kota seluruh Indonesia yang sekaligus menjadi peserta Rakernas.

Menurut Wali Kota Malang, Mochamad Anton selaku tuan rumah, dirinya berharap pelaksanaan Rakernas APEKSI ini mampu menguatkan jejaring pemerintah daerah khususnya pemerintah kota dalam rangka menopang dan memerkokoh nilai-nilai dan semangat kebangsaan, membawa sinergitas antar kebijakan-kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di daerah.

“Semangat pembangunan di daerah adalah semangat untuk mengembakan kreatifitas dan inovasi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu selaras dengan doktrin pelayanan publik yang prima, transparan dan cepat. Namun, sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, sering kali terganjal oleh beberapa regulasi yang tidak sesuai dengan  kondisi real di lapangan,” kata Anton, Rabu (19/7).

Lanjutnya, karena itu mendapat dukungan dari pemerintah pusat secara hukum agar pemerintah daerah dapat berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan pembangunan di  daerahnya masing-masing.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam sambutannya pada acara tersebut mengatakan dipilihnya tema “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional” ini dianggap penting untuk dibicarakan dalam Rakernas APEKSI ke XII di Kota Malang.

“Tema ini perlu diangkat sekaligus untuk memeroleh penjelasan dari pemerintah pusat perihal kebijakan nasional tentang tata laksana perlindungan hukum kepada para penyelenggara pemerintah daerah,” kata Airin, Malang, Rabu (19/7).

Airin juga menjelaskan bahwa Rakernas APEKSI ini juga membahas beberapa topik lain yang dirasa sangat strategis dan aktual untuk dibahas yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu total manajemen ekonomi dan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dan swasta.

“Dua hal ini menjadi sangat penting dibicarakan karena terkait erat dengan upaya pemerintah daerah mencari solusi dalam pengembangan proses pembangunan daerah,” ujar Airin.

Airin pun berharap semoga diakhir Rakernas APEKSI ke XII tahun 2017  ini, sesuai dengan topik yang dibahas ada hal-hal yang perlu dirumuskan sebagai rekomendasi Rakernas, yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah oleh kepala pemerintah tahan di daerahnya  masing-masing. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Putus rantai penyebaran COVID-19, KPK kembali swab test seluruh pegawai

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan tes swab RT-PCR (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com