PBB Tolak Dana Haji Digunankan Pemerintah

PBB tolak dana haji digunakan Pemerintah biayai infrastruktur

Jakarata, SUARA TANGERANG – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya menolak keputusan Pemerintah untuk menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat yang terhimpun di dalamnya digunakan Penerintah untuk membiayai infrastruktur.

Yusril mengatakan, dana haji yang kini disimpan oleh Pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan atau cicilan ONH yang dibayarkan oleh calon haji.

“Dana yang kini jumlahnya melebihi 80 trilyun itu seyogianya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (28/7).

Pemetintah Jokowi menurut Ketua Umum PBB itu kini memang tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3% yang ditetapkan undang-undang.

“Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan,” ucap Yusril.

Yusril juga mengatakan, penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang kesemuanya tentunya adalah utang negara. Pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penghunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya.

Pemerintah seharusnya bicara dengan DPR, MUI dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut.

Walaupun Jokowi menyebutkan dana haji sebesar itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, Yusril berpendapat, semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam

Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji.

“Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka,” kata dia.

Sebelumnya, keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7).

Keinginan Jokowi tersebut disambut positif anggota BPKH Anggito Abimanyu yang mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu. Menurut dia, ada Rp 80 triliun dana haji yang siap diinvestasikan. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Rampungkan berkas pencalonan, Benyamin-Pilar Saga siap fight di Pilkada Tangsel

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG  – Bakal calon wakil wali kota Tangsel Pilar Saga Ichsan hari ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com