BREAKING NEWS
Stop Kekerasan pada anak

LBH Situmeang minta Pemkab Tangerang serius perhatikan masalah perlindungan anak

Tangeramg, SUARA TANGERANG  –  Anak di Kabupaten Tangerang harus merdeka dari ‘penjajahan’ kekerasan fisik maupun  pshikis.  Kata Anri Saputra Situmeang  dalam release LBH Situmeang yang diterima suaratangerang.com, Kamis (17/8).

Menurut Anri, seharusnya di usia kemerdekaan ke-72 ini, anak Indonesia, khususnya anak di Kabupaten Tangerang sudah bebas dari ‘penjajahan’ berupa kekerasan fisik maupun pshikis.

Namun, kenyaataannya  anak di Kabupaten  Tangerang masih ‘terjajah’ secara fisik, pshikis. Kasus kekerasan seksual yang dialami SM (15) siswi kelas 1 SMA , di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang,  yang diperkosa ayah tirinya hingga hamil, adalah contoh kasus yang memilukan .

Lanjut Anri, tak hanya SM kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Cikupa, seorang anak berusia 17 tahun, diperkosa ayak kandungnya hingga hamil 7 bulan,  dan kasus lainnya yang tidak dipublikasikan di media massa.

“Karenanya, kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Tangerang untuk ikut peduli dengan nasib anak-anak yang menjadi korban kekerasan di fisik, pshikir dan kekerasan seksual di kabupaten ini,” kata Anri, Kamis (17/8).

Lanjut Anri, melihat banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Kabupaten Tangerang, maka sudah seharusnya secara khusus pemerintah kabupaten mengeluarkan regulasi dalam peraturan daerah (Perda) tentang perlingdungan anak melengkapi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Keberadaan perda tersebut dirasa sangat mendesak, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  UU No. 35 Tahun 2014, “Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Tutur Anri, mengutip salah satu ayat dalam UU PA No.35 Tahun 2014.

Kemudian, di dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Tambahnya.

Bahkan, di dalam Pasal 22 berbunyi
”Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Yang menjadi pertanyaan kami  adalah, sampai sejauhmanakah kepala daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tangerang memerhatikan masalah perlindungan anak  di wilayahnya, “ucap Anri.

Karena itu, kami minta kepada Pemerinta dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Tangerang  untuk secara serius memerhatikan masalah perlindungan anak di wilayah ini, agar mereka  semua bebas merdeka, lepas dari kejahatan secara pshikis dan fisik. (1st /*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ini saran mantan Wakil Ketua KPK Zulkarnain soal RUU Kejaksaan

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Mantan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain ikut menyoroti revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com