BREAKING NEWS
BPSK Tangsel Tetap Bersidang Meski Honor Tak Dibayar

Delapan bulan honor tak dibayar, BPSK Tangsel masih tetap bersidang

Tangerang Selatan, SUARA TANGERANG  – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keppres Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan BPSK pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo dan Kota Tangerang Selatan serta Keputusan Menteri Perdagangan RI  nomor 622/V-DAG/KEP/3/2014 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dimana pada salah satu pasal dalam Keppres itu disebutkan, bahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 32 Tahun 2016, BPSK Kota Tangsel dipaksa mengikuti aturan tersebut, dimana biaya operasional, honor majelis, dan lain lain menjadi beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Padahal, menurut Wakil Ketua BPSK Tangsel Junaidi, seharusnya pijakan hukum yang dipakai BPSK adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak berkaitan langsung dengan UU ASN No. 32 tersebut, karena 2/3 (dua per tiga) majelis ‘Ad hock’ BPSK terdiri dari profesional dibidangnya.

Tarik menarik pada kondisi perundang-undangan tersebut mengakibatkan hampir lumpuhnya BPSK Tangsel karena unsur majelis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlihat ‘ogah-ogahan’ menjalankan fungsinya sebagai Hakim di BPSK.

Ditambahkan Junaidi, dampak lain dengan adanya peralihan perturan itu adalah dibekukannya BPSK di Kabupaten Tangerang.

Tetapi yang mengejutkan, majelis persidangan dari unsur swasta masih menerima pengaduan dan menjalankan persidangan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Terkait dinamika yang terjadi BPSK Tangsel akibat tidak sinkronnya payung hukum atas hal-hal yang melandasi eksistensi BPSK, Junaidi mengungkapkan bahwa pihak BPSK Tangsel telah melayangkan surat ke Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten. Namun, menurutnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari para pihak terkait. Bahkan, ketika wartawan  mencoba melakukan konfirmasi dengan Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah melalui WhastApp (WA) belum memberikan penjelasannya.

“Kami sudah berkirim surat sejak awal tahun meminta hak kami untuk dibayarkan kepada Pemprov Banten baik melalui, Gubernur, Kadis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Banten dan DPRD provinsi Banten, tapi sampai sekarang masih tidak jelas kapan honorer kami dibayarkan” kata Junaidi selaku Wakil Ketua BPSK Tangsel.

Melihat kondisi yang sudah hampir delapan bulan berjalan, sepertinya Pemerintah Provinsi Banten memang tidak peduli dengan kondisi konsumen yang sering mengalami hal hal yang merugikan atas prilaku dari oknum pelaku usaha yang berniat tidak baik dalam menjalankan usahanya. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wali Kota Arief buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Radio Republik Indonesia

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah hadir sekaligus membuka acara ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com