Siswa Tangsel Raih Medali O2SN SD di Medan

Raih 2 medali di O2SN 2017, Kadisdikbud Tangsel apresiasi prestasi pelajar Tangsel

Tangsel, SUARA TANGERANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Taryono merasa bangga dan mengapresiasi keberhasilan atlet pelajar asal Kota Tangsel yang berhasil meraih juara dalam Olimpiade Olahraga Sains Nasional (O2SN) 2017 di Medan.

“Alhamdulillah, bangga dan apresiasi kepada para juara, para pembina dan pembiming. Semoga ini menjadi motivasi untuk berkerja dan terus berprestasi,” kata Taryono, Sabtu siang (9/9).

Dua pelajar asal Kota Tangsel yang memeroleh juara dalam O2SN 2017 yang dilaksanakan sejak tanggal 3 – 9 September itu, antara lain, Bryant meraih medali emas, siswa SD Harapan Bangsa Pamulang, dan Rivai meraih medali perak, siswa SD Islam Kaafah Serpong.

Menurut keterangan Taryono, dari tiga medali yang diperoleh kontingen O2SN SD provinsi Banten, 2 di antaranya atlet asal Kota Tangsel, Byant dan Rivai.

“Satu medali emas oleh Bryant dan 2 medali perak, dimana 1 diantaranya diperoleh Rivai,” ucap Taryono.

Mantan Sekdisdikbud Kota Tangsel ini pun beharap, keberhasilan Brynt dan Rivai di ajang O2SN SD 2017 dapat menjadi movitasi bagi pelajar lainnya di Tangsel. (1^st/*)

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Dukung TEI 2021, BNI siapkan berbagai terobosan
Jakarta, SUARA TANGERANG – Seiring membaiknya prospek perekonomian global yang diperkirakan akan mulai terjadi pada tahun depan, maka dalam rangka menangkap peluang peningkatan kinerja ekspor non migas di tanah air, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI kembali menggelar Trade Expo Indonesia 2021 atau TEI Digital Edition 2021. Inilah kesempatan yang dibuka bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembeli dari pasar global, tanpa perlu pameran di luar negeri. Eksibisi perdagangan lintas batas negara terbesar di Indonesia ini akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara daring pada 21 Oktober 2021 hingga 4 November 2021 (Online Interactive) dan secara offline pada 21 Oktober – 20 Desember 2021. Berbeda dari TEI sebelumnya, perhelatan kali ini dilengkapi oleh terobosan – terobosan yang disiapkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, sebagai banking partner TEI 2021. Menteri Perdagangan RI Muhammad Luthfi mengatakan, Pemerintah memberi kesempatan luas bagi para pelaku usaha, terutama segmen Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) untuk mempromosikan produk-produknya melalui event ini. Dengan demikian, ajang ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya kinerja ekspor non migas di tengah masih berlangsungnya pandemic Covid – 19. “TEI 2021 yang ke-36 ini bertemakan Reviving Global Trade yang diharapkan dapat menggairahkan kembali perdagangan global yang sempat mengalami kelesuan akibat Covid-19,” ujarnya dalam Opening Ceremony 36th TEI 2021, Jakarta, Senin (27/9/2021). Luthfi menekankan, TEI 2021 penting karena keunggulan ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi global dan permintaan dari negara-negara mitra dagangnya. “Secara khusus, nilai ekspor bulanan Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah Indonesia yaitu mencapai USD 21,42 miliar, dengan nilai ekspor non migas mencapai USD 20,36 miliar,” paparnya. Pada penyelenggaraan TEI 2021 ini, BNI ikut berpartisipasi sebagai official bank partner. Ini merupakan wujud nyata dukungan BNI terhadap upaya Pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekspor non migas, terutama melalui para pelaku usaha di segmen UMKM. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, peran BNI dalam mendorong kinerja ekspor non migas di masa pandemi ini diantaranya dengan menyediakan dukungan yang dapat membantu UMKM RI naik kelas Go Global melalui BNI Xpora. Dengan memanfaatkan BNI Xpora, UMKM dapat meningkatkan kapabilitas, mendapatkan akses pengetahuan digital, hingga memperluas pasar ke mancanegara. Oleh karena itu, BNI mengembangkan tagline: Go Productive, Go Digital, dan Go Global. Dengan Go Productive, BNI menyediakan perangkat produktivitas bisnis yang terintegrasi melalui kolaborasi dengan start up, serta menyediakan layanan cepat, dan solusi keuangan terintegrasi melalui pembiayaan, pembiayaan supply chain, pembiayaan perdagangan, OAF, transaksi, dan produk lainnya. Sedangkan Go Digital, BNI memfasilitasi UMKM dengan menyediakan digital platform yang terintegrasi. Sementara Go Global, BNI menyediakan akses pasar dengan berkolaborasi dengan beberapa kementerian, antara lain Kemenkop, KemenBUMN, Kemendag, Bea Cukai, BKPM, Kemenlu, e-commerce, asosiasi perdagangan global, dan pihak swasta lainnya. Konsultasi Perbankan Pada ajang ini, BNI juga menyiapkan Banking Advisory dimana disediakan fitur live chat khusus pengunjung TEI yang ingin menanyakan solusi perbankan. “BNI sebagai partner strategis Kementerian Perdagangan, senantiasa akan mendukung setiap program kerja kemendag khususnya untuk peningkatan ekspor dan UMKM,” ungkap Royke. Ia mengungkapkan, untuk mendorong kinerja ekspor non migas, BNI mempunyai jaringan luar negeri yang luas, sebagai competitive advantage dibanding perbankan nasional lain. “Kedepannya, BNI akan memperkuat peranan Kantor Cabang Luar Negeri sebagai sumber International funding, mengantarkan eksportir Indonesia go global, serta membawa investasi ke Indonesia (Foreign Direct Investment),” ujarnya. Selain itu, melalui Kemendag, BNI ikut mendorong pasar ekspor RI lewat kerja sama dengan skema imbal dagang B2B terhadap 35 negara mitra proyek percontohan. Sehingga, hal ini dapat memberikan tambahan nilai ekspor, menghemat devisa, serta mengatasi dan membantu kesulitan ekonomi bagi pelaku ekspor dengan skala yang kecil. “Tentunya sebagai perbankan solusi financing, advisory, channeling business, BNI hadir sebagai one stop solution,” urainya. Adapun keunggulan BNI di segmen perbankan internasional diantaranya terlihat dari capaian kinerja bisnis trade finance Perseroan, dimana volume ekspor hingga Agustus 2021 tumbuh 79,32% yoy dan impor tumbuh sebesar 74,10% yoy. Kinerja BNI juga sejalan dengan Pertumbuhan Ekspor Non Migas Indonesia sebesar 37,03% dan Impor Non Migas Indonesia sebesar 49,39% pada periode yang sama. (1st/*)
Pemkot Tangerang gelar vaksinasi bagi pemulung di TPA Rawa Kucing
Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkkot) Tangerang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menggelar vaksinasi bagi komunitas pemulung dan pelapak, acara tersebut didukung juga oleh Danone Indonesia yang ikut berpartisipasi memberikan sembako kepada para pemulung yang mengikuti vaksinasi, acara digelar di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing Kota Tangerang, Selasa (28/9). Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tihar hadir pada kegiatan vaksinasi bagi pemulung dan pelapak di lingkungan TPA Rawa Kucing Kota Tangerang tersebut. “Hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat beraktivitas di sekitar TPA Rawa Kucing yang khusus masyarakat berkegiatan memulung,” ucap Wali Kota Arief saat ditemui dilokasi. “Terima kasih juga kepada Danone Indonesia yang turut mendukung dan teman – teman tim kesehatan yang terus konsisten membantu penanganan pandemi ini melalui kegiatan vaksinasi,” tambahnya. Arief menuturkan, masyarakat yang mengikuti vaksinasi berjumlah 645 orang yang akan diberikan vaksinasi bermerk Pfizer untuk dosis pertama. “Alhamdulillah kita melihat berjalan dengan lancar, tadi saya tanya langsung kebanyakan mereka takut divaksin, tapi sekarang mereka sudah merasakan sendiri ternyata tidak sakit dan aman,” tutur Arief. Lebih lanjut, Arief berharap kepada masyarakat yang sudah divaksin bisa mensosialisasikan kepada masyararakat dan lingkungan terdekat mereka bahwa vaksin itu aman dan baik untuk pencegahan keterpaparan Covid-19. “Saya harap mereka yang sudah divaksin bisa sosialisasikan kepada yang lain di lingkungannya supaya mau divaksin agar kekebalan komunal dapat segera terbentuk dan tentunya untuk lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas di tengah pandemi Covid-19,” harapnya. Arief juga mengungkapkan, bahwa capaian vaksinasi di Kota Tangerang per tanggal 27 September 2021 untuk dosis 1 sudah berada di angka 1,187,335 atau 80,3 % sedangkan dosis ke 2 di angka 664,306 atau 44,9 %. “Semoga kedepannya ini bisa lebih masif, sesuai arahan Bapak Presiden juga kita juga menyisir masyarakat yang belum divaksin dengan melakukan door to door,” pungkas Wali Kota Tangerang. (1st/*)
OJK dan Industri Jasa Keuangan gelar bulan inklusi keuangan pada Oktober 2021
Jakarta, SUARA TANGERANG – Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan terus berupaya mendorong akses keuangan kepada masyarakat yang diyakini bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan kembali menggelar kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) secara terintegrasi, masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dari tanggal 1 s.d. 31 Oktober 2021, dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa”. Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menjelaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. “Bulan Inklusi Keuangan digelar sebagai salah satu upaya mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan. Dengan semakin terbukanya akses keuangan masyarakat, penggunaan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat” kata Tirta. Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan ini, lanjut Tirta diharapkan juga mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit/pembiayaan serta penggunaan produk atau layanan jasa keuangan serta untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap budaya menabung dan mempublikasikan program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Selama 2021 hingga September ini, OJK terus melakukan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat secara virtual kepada masyarakat dengan jumlah kegiatan sekitar 1.000 di berbagai daerah dengan jumlah materi sebanyak 295 konten. Selain itu, sosialisasi inklusi keuangan juga terus dilakukan di berbagai daerah oleh 307 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui sejumlah kegiatan seperti KUR Klaster dan business matching untuk UMKM. Kemudian untuk meningkatkan inklusi di kalangan pelajar, OJK terus mendorong program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang menargetkan 70 persen pelajar Indonesia memiliki rekening tabungan perbankan di tahun ini. OJK juga sedang menyiapkan konten-konten edukasi keuangan melalui learning manajemen system yang menampilkan modul-modul edukasi semua sektor jasa keuangan seperti perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan fintech yang bisa diakses secara elektronik. Berbagai program BIK 2021 akan berfokus pada: Penjualan produk/jasa keuangan berinsentif melalui pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward; Fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro, antara lain melalui kegiatan business matching; Pameran jasa keuangan yang dapat dilakukan secara virtual, menyesuaikan dengan kondisi lokasi pelaksanaan kegiatan; Pembukaan rekening, polis dan lainnya; Kegiatan edukasi keuangan antara lain melalui kegiatan webinar; dan/atau Kampanye dan publikasi program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif. Sebagai rangkaian kegiatan dari BIK 2021, juga akan diselenggarakan pameran produk/jasa keuangan FinExpo BIK 2021 secara virtual pada tanggal 18 Oktober s.d. 2 November 2021 yang dapat diakses masyarakat melalui website dan mobile phone pada alamat www.finexpo-bik2021.id. FinExpo BIK 2021 merupakan platform bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi program promo, reward, edukasi keuangan dan kegiatan selama BIK 2021. Tirta mengharapkan, melalui kegiatan BIK 2021 dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta memberi kemudahan untuk membuka akses keuangan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Pergadaian, Dana Pensiun, Fintech, serta e-commerce sehingga dapat memberikan dampak positif dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir tahun 2024. (1st/*)
DP 0%, Sebuah Janji yang Ditepati
SUARA TANGERANG – Macam-macam orang menilai sukses atau gagalnya kepala daerah. Ada yang beranggapan kepala daerah sukses kalau gaul. Banyak senyum, rajin nyapa dan berpakaian ala warga. Apalagi kalau suka bersepeda, ini dianggap bentuk hidup yang bersahaja. Yang lain melihat dari infrastruktur. Jembatan layang dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Apalagi kalau tidak menggunakan anggaran negara, itu tandanya hebat. Pintar cari duit dan bagus kerjasamanya dengan pihak swasta. Jika umumnya tingkat sukses kepala daerah dilihat dari satu-dua hal, beda dengan Anies Baswedan. Ada 23 janji yang akan jadi ukuran. Diluar 23 janji juga akan jadi sorotan. Rakyat punya begitu banyak obyek untuk menilai Anies. Angka dan jumlahnya jelas, dan ini terukur. Rakyat diberikan bahan untuk menilai. Dan mungkin hanya Anies, satu-satunya kepala daerah yang bisa diceklis daftar janjinya oleh rakyat. Salah satu janji itu adalah DP 0%. Setelah Dirut PT. Sarana Jaya, BUMD yang mengerjakan rumah DP 0%, ditahan KPK, kesan yang muncul seolah program DP 0% gagal. Lawan politik membidik obyek ini, dan mencoba mempengaruhi mindset publik. Hal biasa dalam pertarungan politik, apalagi Anies telah dianggap paling berpeluang untuk menjadi presiden 2024. Dalam hal ini, perlu sedikit menggunakan logika. Supaya rasionalitas tetap lurus dan terjaga. Begini, apakah kalau presiden diturunkan, seperti kasus Soekarno, Soeharto dan Gus Dur, program negara juga dianggap gagal? Ketika ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ditetapkan jadi tersangka, apakah MK gagal menjalankan tugasnya? Menteri di-OTT, apakah semua program kementerian otomatis gagal? Perlu diluruskan. Pertama, ini soal logika berpikir. Kasus personal, beda dengan kasus institusional. Di institusi, yang berlaku sistem. Kalau ada yang maling, itu oknum. Ini sangat personal. Institusi tetap jalan dengan semua programnya, dan tidak bisa dianggap gagal karena ulah oknumnya. Di partai, ada saja yang ketangkap KPK. Partainya tetap jalan dengan semua program politiknya. Oknumnya yang diminta bertanggung jawab secara personal. Soal ada tidaknya aliran dana ke partai? Sejauh ini tidak pernah diusut. Tidak pernah atau tidak berani? Kedua, lihat datanya. Gagal atau tidaknya sebuah program, harus diukur dari data. Jangan lihat medsos. Bisa kacau. Di medsos, orang ngigau saja viral. Apalagi ngigaunya sambil bernyanyi. Viral banget! Data, itu hakim yang adil. Dia gak bisa bohong. Setiap orang bisa lihat, melakukan verifikasi, lalu membuat kesimpulan terukur sebagai penilaian akhir. Gak perlu selalu dengerin omongan orang di medsos, karena kadang banyak ngacaunya. Terutama jika yang bicara orang yang lagi belajar politik. Saking semangatnya, kadang gak paham apa yang diomongin. Perlu filter dengan sedikit kecermatan dan kecerdasan. DP 0% itu satu dari 23 janji gubernur DKI. Bahkan termasuk janji yang banyak disorot. Ini memang perlu terus dikawal agar janji itu ada kepastian untuk ditunaikan oleh gubernur. Karena ini janji politik. Mesti juga harus berlaku untuk janji-janji politik kepala daerah yang lain. Tagih! Data yang diungkapkan oleh kepala Dinas Perumahan bahwa yang telah terbangun berkaitan dengan DP 0% diantaranya adalah Nuansa Pondok Kelapa: ada 780 unit. Perumnas/Bandar Kemayoran ada 38 unit. Sentraland Cengkareng 124 unit, Tahun 2022 targetnya rampung 400 unit di Tower Swasana Pondok Kelapa, 860 di Nuansa Cilangkap, 540 Pasar di Senen Blok VI, dan 35 Mahata di Lenteng Agung. Berapa jumlahnya? Silahkan belajar menghitung. Dari data ini, dan juga target 2022, seolah mempertegas bahwa program DP 0% sama sekali tidak terpengaruh dengan “kasus personal” Dirut PT Sarana Jaya yang menjabat sejak era Ahok. Bahkan saat dipanggil KPK sebagai saksi, Anies bilang: dalam konferensi persnya bahwa keterangan yang disampaikan dapat memjadi bahan yang membantu masalah korupsi tersebut semakin terang benderang. Gak boleh ada dusta! Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Apapun komentar dan kesan yang sejumlah orang kemukakan, DP 0% tetap berjalan sesuai rencana. Orang Betawi bilang: Gak Ngaruh. Rumah mana yang gak ada tikusnya? Sebersih dan semewah apapun, di got depan/samping rumah tetap ada tikusnya. Ada tikus kecil, ada juga tikus besar. Tikus besar mainannya besar. Tikus kecil, projek dan korupsinya juga kecil. KPK tahu mana tikus, mana yang bukan. Kita percaya, KPK gak akan melakukan hal yang bukan-bukan. Artinya, saksi dan tersangka gak akan ketukar. Kalau tersangka menghilang, itu lain urusan. Kembali soal DP 0%, tetap harus berpatokan pada data. Hanya dengan data, kita bisa melihat semuanya secara obyektif. Tanpa data, otak dan hati bisa buta. Kalau buta, bisa ngingau dan nyanyi di jalan raya. Jakarta, 28 September 2021 Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.
BPJS Kesehatan gandeng KPK tumbuhkan budaya anti gratifikasi program JKN–KIS
Jakarta, SUARA TANGERANG – Sebagai apresiasi terhadap upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti memberikan penghargaan kepada mitra kerja/fasilitas kesehatan dan sejumlah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BPJS Kesehatan di tingkat kedeputian wilayah dan kantor cabang, Senin (27/09). “BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui Program Pengendalian Gratifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja kita,” kata Ghufron dalam acara Penghargaan UPG BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang digelar secara daring tersebut. Di tingkat kedeputian wilayah, UPG BPJS Kesehatan yang menerima penghargaan antara lain Kedeputian Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara; Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi; serta Kedeputian Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sementara di tingkat cabang, penghargaan tersebut diterima oleh Kantor Cabang Soreang, Kantor Cabang Waingapu, dan Kantor Cabang Jember. Ghufron menjelaskan, Program Pengendalian Gratifikasi tidak hanya melibatkan pihak internal BPJS Kesehatan, melainkan juga pihak eksternal dan stakeholders JKN-KIS seperti mitra fasilitas kesehatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan juga menyelenggarakan Lomba TikTok dan Vlog Anti Gratifikasi yang diharapkan menjadi sarana sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait upaya pengendalian gratifikasi di BPJS Kesehatan. “Lomba ini diharapkan mampu mendorong awareness dan dukungan mitra kerja BPJS Kesehatan terhadap penerapan pengendalian gratifikasi. Sebab, penerapan pengendalian gratifikasi tidak hanya merupakan komitmen dari diri sendiri maupun seluruh organ di BPJS Kesehatan, tetapi juga harus dilandasi kesadaran bersama dari para stakeholders JKN-KIS,” kata Ghufron. Lomba Tiktok Anti Gratifikasi BPJS Kesehatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari fasilitas kesehatan, mitra kerja dan stakeholders JKN-KIS lainnya. Juara pertama diraih oleh Puskemas Pandanaran Jawa Tengah, juara kedua adalah Klinik Cerme Gresik Jawa Timur, dan juara ketiga diperoleh RSUD Cimacan Jawa Barat. Sementara dalam Lomba Vlog Anti Gratifikasi, juara pertama berhasil disabet Puskemas Madukara Jawa Tengah, juara kedua diraih RSUD Sayang Cianjur Jawa Barat, dan juara ketiga disandang oleh Puskesmas Karanggeneng Jawa Timur. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan, UPG BPJS Kesehatan tersebut memiliki peran strategis dan membutuhkan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Ia pun optimis, dengan tingginya komitmen seluruh duta BPJS Kesehatan selama ini dalam bertugas menjalankan Program JKN-KIS, ia yakin, BPJS Kesehatan akan mampu mengelaborasikan dan mengembangkan kualitas pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS. “Mari kita bersama-sama berkomitmen melaksanakan pencegahan dan pemberantasan gratifikasi di BPJS Kesehatan, sebagai bentuk upaya mewujudkan tata kelola (good governance) yang bersih dan berwibawa dengan melibatkan partisipasi aktif dari para mitra BPJS Kesehatan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan pemerintah terkait lainnya, dunia usaha dan masyarakat,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Syarief Hidayat turut mengapresiasi BPJS Kesehatan yang dari tahun ke tahun berupaya menyempurnakan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya. Bahkan menurutnya, BPJS Kesehatan telah melakukan terobosan dengan mengadakan penghargaan UPG BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang belum banyak diadakan oleh kementerian/lembaga lain. “Kami sudah melakukan evaluasi terhadap apa saja yang telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam mengendalikan gratifikasi. Bahkan pada tahun 2020, BPJS Kesehatan masuk dalam daftar top five kementrian/lembaga dengan UPG terbaik. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kedepannya, seperti melakukan deteksi komponen titik-titik rawan gratifikasi dan menyusun mitigasi resiko terhadap titik-titik rawan gratifikasi yang berpotensi timbul ketika memberikan layanan kepada masyarakat. Terima kasih BPJS Kesehatan sudah mendukung KPK mewujudkan budaya anti gratifikasi di Indonesia,” ujarnya. (1st/*)

Sempat jadi polemik, Gubernur Banten serahkan hadiah sayembara Tugu Pamulang
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan hadiah Sayembara Desain Tugu Pamulang, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Ahmad Yani No.158, Serang, Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Senin (27/9). Sayembara Desain Tugu Pamulang yang digelar beberapa waktu lalu ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Tak heran jika peserta yang mengikuti sayembara ini terdiri dari 1.013 berbagai kalangan masyarakat. “Alhamdulillah baru saja kita ikuti kegiatan pemberian hadiah, walaupun memang tidak cukup besar, tapi ini saya melihat bahwa ada responsif dari teman-teman di Pamulang maupun di Banten untuk ikut serta, bahkan berduyun-duyun, karena pesertanya sampai seribu lebih. Jadi itulah bentuk kontribusi atau partisipasi warga Banten terhadap pembangunan yang ada di Banten,” kata Gubernur yang akrab disapa WH. Dikatakan Gubernur WH, sayembara desain Tugu Pamulang merupakan ide dari dirinya sendiri dalam menjawab polemik atau perang opini di tengah masyarakat yang menginginkan desain tugu Pamulang itu disesuaikan dengan kehendak masyarakat. “Keberdaan tugu ini sempat jadi polemik atau perang opini. Maka, saya bilang jalan keluarnya, ya sudah buka saja dengan mendorong dinas PUPR untuk minta pendapat publik. Biar pembangunan tugu ini juga mendapat legitimasi dan pengakuan dari masyarakat. Terlibat dan melibatkan, itulah yang namanya partisipasi masyarakat. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena dengan dukungan masyarakat insya Allah proyek akan lebih bermanfaat,” katanya. Gubernur berharap dari hasil pembangunan tugu Pamulang itu, kelak bisa bermanfaat banyak untuk masyarakat. Tidak ada lagi perang opini dan lain sebagainya, karena desainnya juga dari masyarakat. Diakui Gubernur WH, pembangunan yang sebelumnya merupakan langkah cepat dalam menangani kekumuhan akibat tumpukan sampah. Sehingga bisa dikatakan itu dibangun dalam situasi darurat. “Pada dasarnya memang yang kita lakukan untuk rakyat. Karena dulu itu dibangun dalam keadaan darurat keterpaksaan karena disitu dulu banyak sampah gak keurus. Dan saya juga telah melihat di lapangan, makanya saya tanya landasan filosofisnya,” katanya. Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan menyebut, pembangunan Tugu yang akan menghabiskan anggaran Rp200 juta tersebut akan dimulai pada minggu ketiga di bulan Oktober 2021. Adapun, untuk penyelesaiannya ditargetkan di akhir Desember 2021. Diempat yang sama tim dewan juri yang diwakili Ir. Agung Nugraha, mengatakan, peserta yang ikut serta dalam sayembara ini ada sebanyak 1013 peserta. Dikatakan Agung Nugraha, latarbelakang peserta sayembara ini terdiri dari berbagai kalangan, dari mulai pelajar hingga cleaning servis yang bisa menggambar ikut serta dalam sayembara ini. “Nomor peserta TGP655 juara pertama dan tunggal. Penilaian dilakukan secara objektif karena dewan juri tidak pernah kenal satu sama lain dengan peserta,” katanya. Sementara itu pemenang sayembara, Dedi dan Oma mengatakan, motivasi timnya mengikuti sayembara karena ingin terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Banten. (1st/*)
Pemprov Banten raih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama 2020
Jakarta, SUARA TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama Tahun 2020. Piala dan sertifikat penghargaan APE ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Jakarta, Kamis (23/9). Berdasarkan surat yang ditandatangani Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (MenPPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang ditujukan kepada Gubernur Banten, Provinsi Banten termasuk Provinsi yang akan menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dengan kategori Utama. “Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021 secara daring dengan menampilkan Piala dan Penghargaan yang akan diterima. ” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim via akunnya di laman https://www.facebook.com/WH.WahidinHalim/. “Selain Provinsi Banten, seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten juga menerima Penghargaan APE Tahun 2020,” terang WH, Senin (27/9). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 diberikan terhadap sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L), Provinsi, dan Kabupaten/Kota. APE merupakan bentuk penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan dan stakeholder Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Untuk APE 2020, verifikasi lapangan dilaksanakan dengan metode daring sejak 15 Maret hingga 7 April 2021 lalu. Sebelum proses verifikasi, setiap instansi telah melakukan pengisian formulir evaluasi implementasi PUG di wilayah atau lingkungannya melalui aplikasi. PUG merupakan indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (1st/*)
Rendahnya angka vaksinasi di Banten sejalan dengan pasokan vaksin dari Pemerintah Pusat
Kota Serang, SUARA TANGERANG Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, rendahnya angka vaksinasi di sejumlah daerah di Provinsi Banten sejalan dengan rendahnya pasokan vaksin dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah yang dimaksud. Hal tersebut disampaikan Andika saat menggapi disorotnya sejumlah daerah di Banten yang angka vaksinasi Covid-19-nya masih rendah oleh Presiden Joko Widodo dalam pengarahan kepada Forkopimda se-Banten saat kunjungan kerja di Banten , Selasa (21/9) lalu. “Ini karena distribusi dari pusatnya masih terbatas. Kalau kami di Provinsi, Pusat kirim berapa ya langsung kami distribusikan ke kabupaten/kota,” kata Andika menjawab pertanyaan pers usai meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka Serentak oleh Aliansi Mahasiswa Nasional di kampus UIN SMH Banten, Kota Serang, Rabu (22/9) kemarin yang juga disaksikan Presiden Jokowi secara virtual tersebut, dan turut bersama Andika, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto. Dikatakan Andika, dari target sekitar 18 juta dosis vaksinasi Covid 19 di Provinsi Banten, Pemerintah Pusat baru mengalokasikan sekitar 8,5 juta dosis. “Targetnya kan 70 persen penduduk, jadi sekitar 9 juta penduduk. Artinya kita butuh 18 juta dosis untuk meng-cover dua kali dosis. Sementara alokasi dan distribusi dari Pusat untuk Banten baru 8,5 juta dosis,” kata Andika. Dikatakan Andika, Pemprov Banten sendiri telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya Selasa lalu di Kota Serang, agar daerah-daerah penyangga ibukota Negara seperti Provinsi Banten diprioritaskan alokasi dan distribusi vaksinnya. Menurutnya, prioritas Pemerintah Pusat kepada DKI Jakarta selama ini tidak akan berjalan dengan baik hasilnya, jika daerah penyangganya tidak ikut diprioritaskan. “Kan percuma kalau Jakarta clear juga, kalau orang Tangerang yang banyak beraktivitas di Jakarta belum ter-cover (vaksin Covid-19),” imbuhnya. Mengutip data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, selanjutnya Andika mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Banten saat ini telah menjangkau sebanyak 3,6 juta lebih sasaran atau 39,56% telah divaksinasi dosis pertama. Dan sebanyak 2 juta lebih sasaran atau 20,55% telah mendapatkan dosis kedua dari total sasaran sebanyak 9.229.383 sasaran. Pada kesempatan tersebut Andika juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada TNI/Polri serta pihak kampus dan mahasiswa yang secara terus menerus telah bahu membahu mengejar target vaksinasi pemerintah daerah. “Seperti yang hari ini, ini kan dosis kedua kelanjutan dari dosis pertama yang sudah dilakukan teman-teman Aliansi Mahasiswa Nasional dibantu TNI/Polri satu bulan sebelumnya,” kata Andika. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyoroti rendahnya capaian vaksinasi di tiga daerah di Provinsi Banten. Ketiganya yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Ketiga daerah tersebut capaian vaksinasi masih di bawah 20 persen. Rinciannya, Kabupaten Serang capaian vaksinasi baru 16 persen kategori umum dan 2 persen kategori lansia. Kabupaten Lebak baru 17 persen kategori umum dan 4 persen kategori lansia. Sedangkan Pandeglang 18 persen kategori umum dan 6 persen lansia. (1st/*)
Gubernur WH laporkan ke Presiden soal capaian pembangunan dan penanganan Covid-19 di Banten
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan sejumlah capaian pembangunan dan penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporang Gubernur WH ini disampaikan saat saat menyambut Presiden Jokowi dalam Pengarahannya Kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang (21/9). Dalam kesempata tersebut Gubernur WH antara lain melaporkan, soal penyerapan anggaran Provinsi Banten sudah 48% serta pendapatan daerah dalam APBD Provinsi Banten sudah mencapai 65%. “Semoga rezekinya tidak terhalang oleh aktivitas penanganan Covid-19,” ungkapnya. Gubernur WH juga melaporkan realisasi investasi di Provinsi Banten menduduki posisi nomor 2 nasional serta capaian peningkatan produktivitas padi yang menduduki nomor 3 nasional. “Covid-19 sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Positif rate saat ini 6,3%. BOR Rumah Sakit sudah 4,2%. Tingkat kesembuhan 96%, yang meninggal kurang 2%,” lapornya terkait penangan pandemi di Provinsi Banten. Ditambahkan Gubernur WH, Provinsi Banten tetap melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, saat ini sudah mencapai 3,7 juta jiwa untuk dosis pertama. Hal itu tidak terlepas dari dukungan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, dan Bapak Kajati. Kami yakin, begitu datang 8 juta vaksin lagi, kami akan sanggup menyelesaikan,” ungkapnya. Di kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani yang ikut serta dalam kunjungan Presiden ke Provinsi Banten, dalam sambutannya mengapresiasi penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Covid-19 di Provinsi Banten. “Di Provinsi Banten ini alhamdulillah sudah berjalan cukup baik. Tadi saya datang bersama Presiden melihat pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas dan di Sekolah,” ungkapnya. “Alhamdulillah, anak-anak di Sekolah sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka, 50% yang hadir sudah divaksin satu kali dan tadi juga sudah berjalan dua kali walupun pembelajaran tatap mukanya baru berjalan 4 jam,” tambah Puan. Pada kesempatan tersebut juga, Ketua DPR RI menghimbau para Kepala Daerah di Provinsi Banten untuk bisa solid dan bergotong royong dalam mengatasi pandemi Covid-19 ke depan. Tidak mungkin hanya Pemerintah Pusat saja yang menjalankan peran tersebut. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam arahannya mengungkapkan saat ini adalah situasi keadaan yang tidak gampang bagi semua negara baik dari sisi kesehatan maupun ekonominya. Presiden kembali mengingatkan situasi pandemi Covid-19 yang sempat mencapai puncak dan kembali turun seperti saat ini dapat dijadikan pelajaran bersama bagi semua pihak. Presiden mengaku, pengalaman negara-negara lain seperti India, Inggris dan negara lainnya dalam penanganan Covid-19 menjadi referensi kebijakannya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Vaksinasi menjadi kunci untuk mengurangi risiko kematian akibat Covid-19. Meski kasus Covid-19 di Indonesia terus turun, Presiden mengajak seluruh pihak untuk tetap hati-hati. Waspada terhadap terjadinya peningkatan kasus Covid-19. “Kemudian masuk ke Banten, Banten ini juga bagus sekali. Tapi kalau saya ngomong bagus nanti jangan menjadikan kewaspadaan saudara-saudara berkurang. Ini sebuah data yang menunjukkan bahwa kasus di Provinsi Banten turun 97% dari puncak kasus yang ada,” ungkapnya. “Bagus semua, tapi hati-hati. Kita ini berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan dimana dia berada. Jangan sampai angka-angka yang bagus ini menyebabkan kewaspadaan kita hilang. Tekan terus dan pertahankan kasus serendah mungkin dalam jangka waktu yang lama. Sehingga barang itu akan hilang dari Provinsi Banten,” tambah Presiden. Dalam situasi saat ini, lanjut Presiden, yang perlu digenjot adalah vaksinasi Covid-19 serta mempersiapkan betul amunisi penanganan Covid-19 seperti obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, oksigen, dan sebagainya. “Strategi dalam situasi rendah seperti saat ini yang penting adalah deteksi melalui testing dan tracing. Kalau ketemu bawa ke isoter (isolasi terpusat, red),” ungkapnya. Terkait perekonomian, Presiden mengapresiasi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II (Q2) 2021 Provinsi Banten yang mencapai 8,95%. “Lompatan yang sangat tinggi setelah pada kuartal sebelumnya -0,44%. Kuartal pertama di bawah Nasional tapi pada kuartal keduanya di atas Nasional, yaitu 8,95% padahal Nasional 7,07%,” ungkapnya. “Kalau Covid-19 nya bisa dikendalikan seperti saat ini, kemungkinan perekonomian naik lagi akan mudah,” tambah Presiden. Sebelumnya, dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Banten, Presiden Joko Widodo meresmikan Pabrik Industri Baja Hot Strip Mill #2 PT Krakatau Steel (Persero). Pembangunan pabrik yang selesai pada bulan Mei 21 ini menelan investasi Rp 75 triliun. Berdiri di atas lahan seluas 25 ha, kapasitas produksi pabrik mencapai 1,5 jt ton per tahun untuk mengisi pangsa pasar industri otomotif di Indonesia. Mampu menghemat impor hingga Rp 29 triliun per tahun. Selanjutnya Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMAN 4 Kota Serang serta melakukan dialog pelaksanaan vaksinasi dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) virtual dengan Kepala SMAN 1 Ciomas Kabupaten Serang dan SMKN 1 Cilegon. Dalam dialog itu Presiden mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk siswa dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Provinsi Banten. Dari SMAN 4 Kota Serang, Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Singandaru Kelurahan Lontar Baru Kota Serang untuk selanjutnya melakukan Pengarahan Kepada Forkopimda se-Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang. (1st/*)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Pemkot Tangerang gelar vaksinasi bagi pemulung di TPA Rawa Kucing

Tangsel dililit bentangan kabel fiber optik

Cegah kecelakaan, Pemuda Bersatu Kayu Agung Sepatan tutup jalan rusak dengan batu bexsos

BPJS Kesehatan gandeng KPK tumbuhkan budaya anti gratifikasi program JKN–KIS

BEM seluruh Indonesia turun ke jalan gelar aksi selamatkan KPK

Fadli Zon: Perlu regulasi untuk tutup segala bentuk peluang korupsi

Dukung TEI 2021, BNI siapkan berbagai terobosan

OJK dan Industri Jasa Keuangan gelar bulan inklusi keuangan pada Oktober 2021

Kontribusi saat pandemi, BSKJI Kemenperin galang 124 unit konsentrator oksigen

Jubir Yusril: Andi Arif jangan paranoid!

Dibuka Wagub Andika, Rakorda AMPG Banten kukuhkan kepengurusan pimpinan Pilar

Dubes Inggris: AUKUS tidak beri Australia senjata nuklir

Sempat jadi polemik, Gubernur Banten serahkan hadiah sayembara Tugu Pamulang

Pemprov Banten raih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama 2020

Rendahnya angka vaksinasi di Banten sejalan dengan pasokan vaksin dari Pemerintah Pusat

Ingin perpanjang SIM? Berikut lokasi SIM keliling Polda Banten hari ini

Edarkan sabu, RR (34) diamankan Ditresnarkoba Polda Banten

Hari kedua Operasi Patuh Maung 2021, 30 pelanggar ditilang, 138 diberi teguran simpatik

Kisah Dokter Beri Ivermectin kepada pasien Covid-19 di Indonesia

Terinspirasi Muhammad Salah, seorang suporter bola Inggris masuk Islam

Robocup 2018, Ichiro dan Barelang FC harumkan nama Indonesia

Musik Video: Yuk Vaksin telah ditonton 1.575 kali

CEO Tamasia sebut pengusaan bahasa asing mutlak hukumnya dalam dunia kerja

Inilah 5 pahlawan perempuan yang diabadikan dalam uang rupiah

Jaga kelistrikan PON XX Papua, PLN kerahkan ratusan petugas dari berbagai daerah

Menpora pastikan Upacara Pembukaan PON XX digelar meriah, dan tetap terapkan prokes yang ketat

Polri berangkatkan 100 Resimen Vaksinator Covid-19 ke PON XX Papua

DP 0%, Sebuah Janji yang Ditepati

Jangan Bernyanyi di Panggung yang Salah

Kata Anies Baswedan: “Ora Kolu”

Raih 2 medali di O2SN 2017, Kadisdikbud Tangsel apresiasi prestasi pelajar Tangsel

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Check Also

PPKM Level 3 di Tangsel dilanjutkan kembali hingga 4 Oktober