Nikahsirri com

Mensos Khofifah dan Senator Fahira kecam keberadaan situs nikahsirri.com

Jakarta, SUARA TANGERANG – Jagat net dikejutkan dengan kehadiran sebuah situs nyeleneh nikahsirri.com yang menawarkan pengentasan kemiskinan lewat Program Nikah Siri dan Lelang Keperawanan.

Program tersebut dipaparkan secara vulgar di situs yang rencananya pada 19 Oktober nanti akan melayani clientnya lewat aplikasi smartphone.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengecam keberadaan situs ini. Khofifah yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama itu menganggap situs nikahsirri.com berpotensi menjadi praktik pelacuran terselubung dengan modus agama. Karena itu, ia merekomendasikan situs tersebut segera diblokir.

“Nikah siri kok dijadikan komoditas. Apalagi di dalam situs tersebut terang-terangan menyebutkan lelang keperawanan yang dipromosikan secara online,” ungkap Khofifah dalam siaran pers yang diterima suaratangerang.com, Sabtu (23/9).

Menurut Khofifah, nikah siri jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat negara.

Senada, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris meminta pihak berwajib menindak pengelola situs tersebut. Hal itu harus dilakukan untuk mencegah adanya korban dari program yang tidak berdasar dan berpotensi melanggar hukum ini.

Fahira juga meminta Kominfo untuk segera melakukan tindakan tegas baik kepada inisiator program dan segera menutup situs yang mereka kelola.

Menurutnya jika dicermati apa yang dilakukan ini sangat meresahkan dan sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Jadi, sebelum ada korban dari program-program mereka yang berpotensi melanggar hukum dan agama ini, saya minta polisi bertindak cepat. Jangan sampai terlambat,” ujar Fahira, Sabtu (23/9).

Selain itu, Fahira menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai sistus yang dikelolah sebuah partai baru yang menamakan diri partai ponsel yang menawarkan program-program tidak jelas, nyeleneh, mencari sensasi, dan berorientasi bisnis ini.

Lanjut Fahira, selain oleh MUI kawin kontrak dinyatakan hukumnya haram, program lelang keperawanan berpotensi dan patut diduga kuat akan melanggar banyak peraturan perundangan mulai dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk pelanggaran norma kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Senator Jakarta ini, paparan di situs yang mereka kelola sudah bisa menjadi dasar hukum bagi polisi untuk menindak. Tidak ada itu kemiskinan bisa dientaskan lewat nikah siri dan leleng keperawanan. “Ini adalah, bentuk pembodohan serta merendahkan derajat perempuan. Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi , lebih baik pihak kepolisian bertindak tegas mencegah program yang nyeleneh ini,.” tutup Fahira. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

SMSI: Media diminta arif dalam memberitakan produk DPR

Jakarta, SUARA TANGERANG – Para pengelola media massa, khususnya media siber diserukan untuk berhati-hati, dan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com