BREAKING NEWS
5000 senjata ilegal

Koalisi Mahasiswa UIN minta Jokowi klarifikasi impor 5000 pucuk senjata ilegal

Tangsel, SUARA TANGERANG  – Koalisi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (KMU) minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang adanya institusi yang berusaha impor 5.000 pucuk senjata ilegal.

Menurut KMU, hal tersebut perlu dilakukan demi menciptakan suasana yang harmonis antar lembaga non sipil dan stabilitas Nasional.

“Meski sudah diklarifikasi oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto, pernyataan Panglima TNI layaknya bola salju sehingga banyak menimbulkan kegaduhan, sehingga kami menilai Presiden Jokowi  harus turun gunung untuk menghentikannya,” ujar Nur Cholis Hasan Presiden KMU, Kamis.(28/9)

Nur Cholis mengatakan, bagaimanapun isu impor senjata ini terlihat saling memojokan antar sektor lembaga pemeritah yang bisa merusak keharmonisan lembaga keamanan nasional.

“Ada spekulasi yang menyudutkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan ada juga yang menyudutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dirinya mengkhawatirkan, apabila polemik ini terus berlanjut, akan terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Panglima TNI dan Badan Intelijen Negara atau Porli dan istitusi lainnya” –ungkapnya.

Lanjut Cholis, Spekulasi tersebut juga dapat menimbulkan penilaian dan penafsiran buruk dari masyarakat pada pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat menilai Presiden tidak mampu menjaga stabilitas politik. Sehingga antar sektoral pemerintahan di era Presiden Joko Widodo tidak kompak,”. ungkap Cholis.

Senada dengan Cholis, Rizki Irwansyah juru bicara KMU sesalkan sikap para pengamat politik beserta elit politik yang mengangap pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan manuver politik menuju Piplres 2019.

“Saya kira terlalu dini untuk dibicarakan hari ini, Pengiringan opini tersebut di nilai hanya akan memperunci kegaduhan yang ada,”. sebut Rizki, Kamis (28/9).

Tambah Rizki, dirinya khawatir isu pengadaan senjata merupakan salah satu bagian dari devide et impera yang dilakukan oleh asing untuk menguasai ekonomi dengan cara memecah kekuatan bangsa Indonesia melalui Kepolisian, BIN dan TNI.

“Inti kekuatan bangsa Indonesia adalah TNI,BIN, dan Polri, apabila salah satu dilemahkan tentu bangsa Indonesia akan secara terganggu stabilitas Nasionalnya. Maka perlu sekiranya Presiden kembali menegaskan peran dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut guna menetralisir kegaduhan serta terciptanya stabilitas keamanan dan politik nasional,” pungkas Rizki. (1st/RI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Diserang kubu lawan, ini tanggapan Benyamin Davnie

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Lebih kurang tinggal dua bulan lagi menuju hari pencoblosan, 9 ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com