Simponie DPMPTSP Tangsel

Jadi primadona, DPMPTSP Tangsel banyak dikunjungi Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten

Serpong, SUARA TANGERANG –  Pungutan liar atau pungli, belakangan ini selain menjadi kata yang sering disebut juga menjadi momok bagi “Oknum” pejabat negara yang berperilaku menyimpang, khususnya setelah terbentuknya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber pungli).

Para pejabat terutama yang diberi kewenangan sebagai penyelenggara perizinan adalah pihak yang paling disorot dalam hal pungli tersebut. Berbagai cara untuk memberantas pungli telah dilakukan, dari imbauan sampai sanksi tegas bagi para pelaku, namun selama terjadi hubungan fisik (tatap muka) antara penyelenggara perizinan dengan pemohon izin maka sangat sulit untuk memberantas pungutan liar.

Kepala DPMPTSP Tangsel

Kepala DPMPTSP Kota Tangsel bersama Kepala DPMPTSP Kota Tangerang

Menghadapi hal tersebut, nampaknya sistem perizinan online menjadi salah satu alternative untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar. Sejalan dengan itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kepala Satuan Tugas Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Asep Rahmat Suwandha, mengajak seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ada di Kabupaten/Kota seluruh  Provinsi Banten untuk melakukan reformasi pelayanan perizinan berbasis online.

Setelah melakukan supervisi kepada seluruh Kabupaten/ Kota di Propinsi Banten, rupanya Korsupgah KPK melirik Sistem Manajemen Perizinan Online (Simponie) yang ada di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan dan menetapkannya sebagai proyek percontohan bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, SE, Ak mengatakan bahwa Simponie merupakan salah satu proyek perubahan Kepala Bidang kami, dan seluruh proses pembuatannya dikerjakan oleh pegawai kami, sehingga kami tidak menggunakan konsultan IT untuk membangun sistem tersebut.

“Bahkan Wali Kota kami telah mempersilahkan bagi daerah lain yang ingin mereplikasi sistem tersebut secara gratis.

Saat ditanya apakah rela jika Simponie direplikasi oleh daerah lain, Beliau menjawab, “Bukan kami bermaksud sombong, imbuhnya.

Lanjut Bambang, bahkan Kabupaten Badung Bali telah mereplikasi sistem kami dan semuanya diberikan secara gratis. Untuk itulah jika Kabupaten/Kota yang berada jauh di timur Indonesia saja kami bantu, manamungkin kami tidak membantu saudara-saudara kami yang ada di Provinsi Banten,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Haris Jaya Prawira, Sip menyebutkan bahwa setelah KPK menetapkan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan sebagai “model” perizinan online di Propinsi Banten. “Kami sudah menerima kunjungan dari Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan pintu kami selalu terbuka untuk menerima kunjungan dari Kabupaten/Kota manapun untuk dapat melihat proses perizinnan online Simponie yang kami miliki secara langsung,” tutupnya. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Besok, PC NU Tangsel gelar Konfercab

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PC NU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com