Yusril Perpu Ormas

Yusril: Uji materi Perpu No. 2 tahun 2017 di MK sudah kehilangan obyeknya

Jakarta, SUARA TANGERANG – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) dan juga advokat yang mengajukan pengujian Perpu No. 2 Tahun 2017 atas nama mantan Pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra  dalam keterangan persnya yang diterima suaratangerang.com pada hari ini, Rabu (25/10) mengatakan bahwa dengan disahkannya Perpu tersebut oleh DPR menjadi Undang-Undang (UU), maka proses pengujian Perpu itu praktis terhenti.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) nanti akan menerbitkan penetapan menghentikan persidangan karena obyek yang diuji sudah tidak ada lagi, karena Perpunya sudah menjadi UU.

Lanjut Yusril, nasib Perpu memang tergantung kepada MK dan DPR. “Mereka adu cepat. Kalau MK putuskan lebih dulu misalnya membatalkan Perpu tersebut, maka pembahasan di DPR juga dihentikan karena obyek yang dibahas sudah tidak ada lagi. Demikian juga sebaliknya. Kini DPR lebih dulu menyetujui Perpu disahka menjadi UU, maka sidang MK yang kehilangan obyek pengujiannya,” ujar Yusril.

Namun begitu, para pihak yang mengajukan pengujian Perpu ke MK dapat mengajukan kembali permohonan pengujiannya, tetapi bukan lagi menguji Perpu, melainkan menguji UU tentang pengesahan Perpu tersebut. Prosesnya mulai dari awal lagi seperti pernohonan pengujian Perpu yang sudah dilakukan.

Yusril menilai MK lambat mengambil keputusan tentang pengujian Perpu ini, hal ini karena yang mohon terlalu banyak. Padahal cukup satu permohonan saja yang dikerjakan secara serius. Pemohonnya boleh banyak.  Sebab jika satu permohonan dikabulkan, keputusannya berlaku bagi semua.

“Masalah terlalu banyak pihak yang mencari panggung dan mengajukan permohonan sendiri-sendiri, sehingga sidang MK menjadi panjang dan berlarut-larut. Akhirnya didahului DPR, sedang semua pemohon kini tinggal gigit jari, ujar Yusril.

Kata Yusril, jauh hari ia sudah memprediksi bahwa DPR akan menerima Perpu ini. Sebab jika divoting, suara fraksi yang pro Perpu lebih banyak dari penentangnya. Pertimbangan DPR sangat politis, beda dengan MK yang menguji Perpu semata-mata yuridis-konstitusional. PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP  adalah partai pendukung Pemerintah Jokowi. Sudah pasti  mereka akan menerima Perpu. Partai Demokrat yang diperkirakan akan menolak, ternyata akhirnya setuju juga dengan Perpu.

Omas-ormas Islam menurut Yusril adalah kelompok yang paling khawatir dengan Perpu yang bersifat repressif ini. Namun masalahnya adalah kekuatan politik pro Islam di DPR sangat lemah, apalagi di Pemerintah. Sebagian umat Islam telah terkenan proses sekularisasi, sebagiannya lagi bersikap pragmatis dan kehilangan idealisme.

Pemerintah dan DPR yang seperti ini dengan mudah menggunakan kekuasannya untuk menuduh kelompok Islam sebagai kelompok radikal dan intoleran. Perpu yang sudah disahkan menjadi UU ini bisa menjadi alat untuk menekan dan membubarkan ormas-ormas Islam yang berseberangan dengan penguasa. “Ini masalah serius bagi umat Islam di negara ini,” kata Yusril. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Sidang putusan etik Dewas KPK ditunda

Jakarta, SUARA TANGERANG – Sidang  putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com