Sidang BPSK Tangsel

Sidang lanjutan, BPSK Tangsel: Paramount Land tak hadir di persidangan tanpa alasan

Tangsel, SUARA TANGERANG – Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang  Selatan (Tangsel ) pada Rabu (25/10) kemarin, kembali menggelar sidang sengketa antara Nancy Susiana versus PT. Paramount Land Development (PLD) di Gedung 1, Kantor Wali Kota Tangsel.

Sidang kali ini merupakan sidang lanjutan dari sidang sebelumnya, dimana konsumen yang merasa dirugikan menuntut PT. PLD melakukan ganti rugi sebesar 167 juta rupiah kepada Nancy Susiana yang telah melakukan pelunasan pembelian rumah di cluster Karelia Gading Serpong, namun belum keluarnya Akta Jual Beli (AJB), dan mengganti rugi kepada negara sebesar 3 miliar karena dianggap lalai menyediakan tanah makam yang dipersyaratkan ketika izin lokasi disetujui oleh pemerintah.

Dalam sidang 2 pekan lalu tersebut, PT PLD dianggap banyak merugikan konsumen karena tidak dapat memberikan fasilitas sesuai dengan brosur dan iklan yang dipasarkan. Seyogyanya, sidang kemarin merupakan ajang untuk mendengarkan jawaban dari pihak PT PLD atas tuntutan sebagaimana telah disebutkan. Sayangnya, pihak PT PLD tidak dapat hadir dalam sidang tersebut, padahal 1 minggu sebelum persidangan pihaknya sudah menyepakati akan hadir.

Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban yang dikirim melalui WhastApp Messengger pihak BPSK, tetapi di hari persidangan ternyata PT PLD tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Dari pantauan media, sidang sengketa konsumen dengan agenda pendalaman tuntutan itu, tetap berjalan tanpa kehadiran PT PLD.

”Saya sudah membayar lunas  4 tahun yang lalu namun hingga saat ini saya belum tahu kapan penanda tanganan Akta Jual Beli (AJB) dapat dilakukan, dan sepertinya PT PLD selalu menghindar ketika ditanya soal itu, bahkan yang anehnya ada tetangga yang sudah melakukan AJB tidak dapat mengetahui apakah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas unit rumahnya ada atau tidak, padahal AJB syarat untuk membuat sertifikat. Selain itu, beberapa fasiltas seperti kolam renang, ruang terbuka hijau, pemasangan teralis, kasa nyamuk dan pergola juga tidak ada padahal itu dijanjikan,  dan ada di dalam brosur dan iklan pada saat penawaran dulu,” ungkap Nancy kepada media usai sidang, Rabu (24/10).

Dalam kasus ini, PT PLD dianggap sebagai pelaku usaha yang beritikad tidak baik, dan tindakannya itu telah melanggar Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 huruf (f): pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Menyikapi ketidak hadiran PT PLD, Majelis BPSK Kota Tangsel akan memanggil termohon secara resmi untuk hadir dalam sidang berikutnya dalam agenda memberikan jawaban terkait tuntutan konsumen, kalau memang pihak termohon tidak hadir, maka  Majelis BPSK akan mengambil keputusan sela demikian yang terungkap dipersidangan. (1st / Ban)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kantongi 45.000 US dolar, pelaku pembobol brankas di Apartemen Amarta Puri dibekuk polisi

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Dua pelaku pembobol brankas di Apartemen Amarta Puri, Lipo Karawaci, ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com