BREAKING NEWS
ASN Tangsel tolak grativikasi

Disupervisi, ratusan ASN Tangsel sepakat tolak gratifikasi

Setu, SUARA TANGERANG – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disupervisi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Kegiatan ini diprakarsai oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangsel.

Kegiatan bertajuk ‘Sosialisasi Gratifikasi’ ini diselenggarakan sejak, 7 – 8 November 2017 lalu, diikuti oleh tenaga pengajar dan pengelola sekolah-sekolah negeri,  kecamatan dan pejabat eselon III di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangsel.

Menurut Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie saat menjadi pembicara pada acara tersebut, kegiatan serupa beberapa hari sebelumnya juga telah diikuti oleh kepala daerah beserta pejabat tinggi di Tangsel, yang disampaikan langsung oleh dari Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lanjut Benyamin, “Dengan pemberitaan media yang semakin terbuka membuat pandangan masyarakat terhadap dunia birokrasi menjadi nyinyir, utamanya terhadap kita. Dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk mampu menepis anggapan tersebut,” ungkap Benyamin di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Kecamatan Setu.

Ia memaparkan point terpenting terkait persyaratan bagi setiap ASN ideal. Yakni, punya teguh iman dan takwa, senantiasa mengaktualisasikan ke dalam tugas pokok serta fungsinya sebagai Pamong Praja.

Yakni, mensyukuri apapun jabatan adalah amanah. Jangan hanya minta dilayani. Pesan moralnya, jangan pernah menanyakan apa yang akan kau dapat dari negara, tapi tanyakanlah kepada dirimu, apa yang dapat kau berikan kepada negara.

Taat pada aturan dan good governance. Prinsip kehati-hatian, sesuai prosedur atau undang-undang yang berlaku. Menyiapkan daya saing yang diimbangi adanya intelektual, kompetensi tinggi dan profesional.

Benyamin pun menyampaikan, ASN di Kota Tangsel harus bisa mengubah paradigma yang sudah usang. Meninggalkan budaya dilayani oleh masyarakat, menjadi melayani masyarakat

Menurutnya, definisi gratifikasi yaitu, pemberian dalam arti luas. Meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. “Akan lebih ruwet lagi kalau kita sudah dipanggil terkait permasalahan hukum,”

Sementara itu, di lokasi yang sama, Inspektur Satu Budi Yuwono, dari Kepolisian Resort (Polres) Kota Tangerang Selatan, mengungkapkan bahwa saat ini sudah dibentuk Tim Saber Pungli. Pembentukan Tim Saber Pungli yang dilaksanakan serentak se-Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016.

“Tapi jangan juga dengan adanya penegakan hukum ini membuat etos kerja bapak dan ibu jadi menurun. Kalau memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan maka tidak perlu takut,” terangnya.

Pada sesi tanya jawab, Sofyan, salah seorang kepala sekolah di Kota Tangerang Selatan coba memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia menanyakan perihal adanya amplop yang biasa diberikan oleh orangtua/wali murid saat pembagian rapot. Biasanya orangtua/wali murid memberi sebagai tanda terima kasih kepada pengelola sekolah.

“Selama pemberian tersebut tidak mengikat dalam arti paksaan ataupun tidak melebihi Rp 400 ribu sesuai aturan yang berlaku,” jelas Budi. (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wali Kota Arief buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Radio Republik Indonesia

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah hadir sekaligus membuka acara ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com