Retno Listyarti

Ratusan siswa ilegal di Medan, Retno Listyarti : Ini korban kebijakan dan kesalahan orang dewasa

Lombok, SUARA TANGERANG – Polemik penerimaan ratusan siswa secara ilegal di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan belum berakhir. Karena para orang tua siswa tetap bertahan agar anak mereka bersekolah di dua sekolah tersebut.

Padahal dalam masalah ini, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi sebetulnya telah memutuskan dan memerintahkan pemindahan ratusan siswa ilegal itu ke sekolah lain.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy merespons keras penolakan orang tua siswa ilegal tersebut untuk dipindahkan. Dia meminta para orang tua patuh atas rekomendasi yang menurutnya telah menjadi solusi yang baik itu. Hal ini, demi kebaikan anak mereka sendiri.

“Ya, harus dipindahkan. Saya rasa itu sudah benar. Kalau mereka bertahan, salah sendiri,” kata Muhadjir saat berada di Medan, Jumat (26/1).

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti  menilai apa yang terjadi  terhadap ratusan siswa di Medan  itu merupakan korban kebijakan dan kesalahan orang dewasa.

Menurutnya, ini harus dijadikan pembelajaran yang berharga agar kita senantiasa menaati aturan main dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) sehingga tidak merugikan siswa. Yang mentaati aturan tentu semua pihak.

Pertanyaannya, “Kok berani sekali Kepala SMAN 2 dan SMAN 13 Medan menerima ratusan siswa diluar jalur non PPDB online,  padahal itu melanggar ketentuan? Apakah betul Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak mengetahui?  Tanya Retno. Lanjutnya, seharusnya Inspektorat Kemdikbud juga menyidik hal tersebut.  Karena sangat aneh kalau atasan para Kepsek tersebut tidak tahu menahu kebijakan tersebut.

Menurut Retno, hal ini harusnya diusut tuntas agar para  oknum pengambil kebijakan penerimaan ratusan siswa baru melalui jalur non PPDB online juga mendapatkan sanksi agar ada efek jera.

“Kasus ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena ini menyangkut hak-hak anak dalam menikmati pendidikan yg berkualitas dan berkeadilan. Karena kabarnya,  kepsek yang dicopot memang sudah waktunya pensiun dan penggantinya masih berstatus Plt hingga saat ini, “ kata Retno, di Lombok, Sabtu (27/1).

Lanjutnya, jika hal tersebut benar, apakah itu yang dimaksud dengan memberi sanksi?  Dan apakah hanya kepsek yang patut diberi sanksi dalam kasus ini?  Kalau sampai ada kasus serupa di dua sekolah,  apakah tidak ada keterlibatan atasan para kepsek tersebut?  (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Visang Education, “K-Edu” kian berekspansi lewat platform “EdTech” generasi baru

– Menjangkau berbagai pasar di Asia, Timur Tengah, Amerika Tengah/Selatan dengan platform pendidikan kreatif AllviA ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com