Dua pati Polri jadi Plt Gubernur

PSHTN FHUI desak Presiden tak terbitkan Kepres Plt Gubernur dari TNI atau Polri

Jakarta, SUARA TANGERANG – `Pusat Studi  Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) mendesak Presiden  Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menerbtikan Keputusan Presiden (Kepres) mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri).

Karena secara mengejutkan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan wacana untuk menjadikan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik disebabkan petahana yang cuti mengikuti Pilkada maupun karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum pilkada berlangsung.

Sesuai UU Pilkada, Plt Gubernur harus diisi oleh pimpinan tinggi madya yang berasal dari Kemendagri atau daerah bersangkutan, bukan dari Polri atau TNI.

Khususnya, untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat Gubernur di dua provinsi yaitu, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Karena jelang Pilkada serentak  nanti, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur kedua provinsi tersebut akan habis, pada 13 Juni 2018 untuk Jawa Barat dan 17 Juni 2018 untuk Sumatera Utara. Dengan demikian, maka terdapat kekosongan jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di kedua provinsi itu.

Menurut PSHTN FHUI, wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum dan justru telah mencederai semangat reformasi.

“Wacana ini merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini,” kata Ketua FSHTN FHUI, Mustafa Fakhri, Jumat (26/1).

Jika merujuk pada Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri seharusnya bersikap netral dalam kehidupan politik dan apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

“Itu artinya, bila Mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan “dwifungsi” Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru,” jelas Mustafa.

PSHTN FHUI juga menilai penunjukan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari unsur kepolisian secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil. Bila mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut. Padahal, seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, PSHTN menganggap bahwa wacana Mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan.

“Atas pertimbangan tersebut, kami mendesak Presiden untuk tidak menerbitkan Kepres terkait pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri),” ujar Mustafa.

Selanjutanya, PSHTN FHUI juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah untuk senantiasa mengelola negeri ini sesuai dengan koridor hukum yang berdasarkan Konstitusi. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah justru menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Paripurna Istimewa HUT ke 28 Kota Tangerang, Arief sampaikan capaian penanganan Covid-19 dan infrastruktur

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Dalam rangka HUT ke 28 Kota Tangerang, DPRD Kota Tangerang ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com