tjahjo_kumolo_1

Ini alasan Mendagri angkat Penjabat Gubernur dari instansi lain

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Menanggapi pro kontra penempatan perwira tinggi Polri dan TNI sebagai Penjabat Gubernur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dirinya baru sebatas meminta Kapolri untuk menyiapkan perwiranya jika dibutuhkan sebagai Penjabat Gubernur.

Menurut Mendagri, dalam pengangkatan seorang Penjabat Gubernur tentu ada beberapa alasan dan pertimbangan serta kajian. Sebab tak mungkin ia mengeluarkan keputusan tanpa kajian, koordinasi dan konsultasi. Dirinya selalu menelaah dulu dari sisi payung hukum, apakah dimungkinkan atau tidak. Dan, setelah itu, dia juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pejabat terkait lainnya, khususnya Menkopolhukam, Kapolri dan Panglima.

Misalnya, kenapa saat pemilihan kepala daerah tahun kemarin, ia mengangkat Mayor Jenderal Soedarmo menjadi Penjabat Gubernur Aceh dan Irjen Carlo Tewu jadi Penjabat Gubernur di Sulawesi Barat. Pertimbangannya, adalah tingkat kerawanan daerah bersangkutan.

“Pilkada tahun kemarin saya  tempatkan Mayjen TNI di Aceh dan Irjen Polisi di Sulbar. Tidak jadi masalah dan Pilkada aman.  Pendekatannya  stabilitas dan gelagat kerawanan,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (25/1) lalu.

Begitu pun sekarang, opsi untuk menempatkan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur, pertimbangannya sama. Karena tidak mungkin semua eselon I di Kemendagri jadi Penjabat Gubernur di 17 provinsi. Bisa ada kekosongan di Kemendagri. ”

“Maka saya ambil dari instansi lain dan wagub yang tidak maju Pilkada dan belum habis masa jabatannya,” ujarnya.

Prinsipnya, dalam pengangkatan Penjabat Gubernur,  ia bekerja sesuai aturan saja. Dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Aturan lain yang jadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur, kata dia, adalah Permendagri Nomor 1 Tahun  2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur , Wagub, Bupati, Wabup, Wali Kota dan Wawali Kota

“Pasal 4 ayat (2), menyatakan Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat  di lingkup pemerintah pusat atau provinsi. Dan, Gubernur yang sudah dua kali jabatan, Plt-nya ya saat gubernur dan wagub habis masa jabatannya. Ada yang habis masa jabatan setelah selesai Pilkada serentak ya tetap ada Plt sampai pelantilan gubernur baru,” tuturnya. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Presiden Jokowi

Puncak peringatan Harsiarnas-88, Presiden Jokowi: Pentingnya keterbukaan dan ketepatan informasi

Surakarta, SUARA TANGERANG – Puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-88 diselenggarakan di Auditorium Sarsito Mangunkusumo, ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com