Belum waktunya, Panwaslu Tangsel berharap parpol turunkan baliho kampanyenya

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sedang mendata baliho atau spanduk kampanye yang bertebaran di beberapa sudut Kota Tangsel.

“Baliho atau spanduk maupun iklan kampanye saat ini tidak diperkenankan karena belum waktunya,” kata Komisioner Panwaslu Tangsel Ahmad Jazuli di kantor Panwaslu, Perumahan Bukit Nusa Indah, Ciputat, Tangsel, Selasa (27/2).

Menurutnya, Panwaslu melakukan pencegahan dengan mendata kembali spanduk atau baliho kampanye sekaligus titiknya.

“Panwaslu juga akan membuat surat himbauan kepada partai politik mengenai spanduk kampanye yang sudah terpasang,” katanya.

Nanti Panwaslu akan mengumumkan ke parpol tentang jumlah dan titik spanduk kampanye. “Saya berharap partai sendiri yang menurunkan spanduknya,” jelasnya. (YCR)

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Gubernur WH terima vaksinasi Covid-19 dosis kedua
Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim, pada Selasa, 14 September 2021 telah menerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua. Sebelumnya, pemberian vakinasi dosis pertama telah dilaksanakan pada akhir bulan lalu, yaitu pada Rabu (24/8). Pemberian dosis kedua vaksin Pfizer itu dilakukan oleh tenaga vaksinator Dinas Kesehatan Provinsi Banten di kediaman Gubernur yang akrab disapat WH ini di Jalan Haji Jiran, Pinang, Kota Tangerang. Sebelum menerima suntikan vaksin dosis kedua, Gubernur WH sempet bertegur sapa dengan vaksinator, selanjutnya menjalani penapisan terlebih dahulu mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga pemeriksaan tekanan darah yang semuanya normal. Usai menerima suntikan vaksinasi Covid-19 dosis kedua itu, Gubernur WH mengaku biasa saja, tidak merasakan adanya keluhan. Usai menerima vaksin, Gubernur sempat foto bersama para tenaga kesehatan. Sebagai informasi, data Dinas Kesehatan Provinsi Banten per 13 September 2021, sasaran vaksinasi Covid-19 Provinsi Banten sebanyak 9.229.383 orang. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis 1 (pertama) cakupannya sudah mencapai 35,73% atau 3.297.230 sasaran. Untuk vaksinasi Covid-19 dosis 2 (kedua) cakupannya mencapai 20,35% atau 1.878.558 orang. Sedangkan untuk vaksinasi Covid-19 dosis 3 (ketiga) sudah mencapai 28.605 sasaran atau 62,78% dari 45.566 tenaga kesehatan. (1st/*)
Gelar Developer Day 2021, Huawei perkuat dukungan kepada mitra & developer Indonesia
Jakarta, SUARA TANGERANG – Saat ini, kita telah masuk di era baru kecerdasan dan interkonektivitas berkat makin meluasnya pengadopsian teknologi 5G dan AI. Selama beberapa tahun belakangan, kita telah melihat pesatnya kemajuan teknologi yang berimbas pada kehidupan manusia sehari-hari dan Huawei menjadi salah satu perusahaan teknologi yang secara kontinu mampu menghadirkannya lekat dengan keseharian konsumen. Komitmen ini ditunjukkan pula oleh Huawei melalui jalinan yang erat bersama mitra serta pengembang dalam mengembangkan Huawei Mobile System berikut ekosistemnya. Huawei Indonesia kembali mengetengahkan persembahan terbaru bagi seluruh industri vertikal di Indonesia melalui gelaran HUAWEI Developer Day 2021. Lebih dari 20.000 pengembang dan pirsawan hadir dalam gelaran tersebut secara daring. HUAWEI Developer Day (HDD) merupakan platform yang dibangun oleh HUAWEI sebagai sarana komunikasi bagi pengembang mereka. Platform ini menghadirkan beragam kapabilitas dan layanan mutakhir bagi pengembang, berikut dengan tren terbaru di industri perangkat mobile. Melalui gelaran ini, Huawei juga menyampaikan sejumlah pembaruan mengenai komitmen dalam mengembangkan ekosistemnya di Indonesia sekaligus peluncuran HarmonyOS di tingkat lokal. Ini sekaligus menunjukkan kuatnya komitmen Huawei dalam turut mendukung gaya hidup cerdas bagi pengguna Huawei. “Kini masyarakat Indonesia makin terkoneksi, dan sebagai brand yang punya komitmen tinggi mencetak hal-hal baru hingga di luar batas, Huawei siap meningkatkan perannya dalam memberdayakan para pengembangnya dengan menghadirkan sejumlah kapabilitas mutakhir yang penting dalam membangun ekosistem cerdas Indonesia,” ujar Patrick Ru, Country Head of Huawei CBG Indonesia. Luat Sihombing, Koordinator Business Matchmaking, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesiaberharap Huawei Developer Day 2021 ini dapat menginspirasi pihak lain untuk turut berkolaborasi dalam mendukung pengembang lokal dan berkontribusi lebih banyak lagi untuk transformasi digital dan pengembangan ekosistem digital di Indonesia. “Penghargaan yang tinggi ini atas komitmen Huawei melalui acara ini. Acara ini membuka kesempatan bagi pengembang lokal kami untuk meningkatkan daya saing dan memasarkan aplikasi mereka serta bermain di panggung yang lebih besar karena ini adalah bagian dari Huawei Developer Day. Program unggulan tahunan Huawei ini untuk berbagi kemajuan bisnis terbaru, kemajuan teknologi dan inovasi ekosistem Huawei untuk semua pengembang sejak 2019,” imbuh Luat. Perluas HMS Core 6.0, Harmony OS, dan HUAWEI AppGallery Helatan Huawei Developer Day tahun ini diramaikan dengan peluncuran pembaruan pada HMS (Huawei Mobile Services) Ecosystem dengan disematkannya beragam kapabilitas pada HMS Core 6.0 yang kehadirannya didukung oleh HarmonyOS2 berikut fitur Huawei Certified Developer Programme. HMS Core itu sendiri terdiri dari satu set kapabilitas yang lengkap dan terbuka yang mendukung pengembang dalam menerapkan pengembangan secara efisien, tumbuh dengan cepat, serta dalam memonetasi secara lebih fleksibel. HMS Core 6.0 mobile service framework menawarkan satu titik akses untuk pendistribusian seluruh terminal secara cerdas dan efisien. Hingga hari ini, ekosistem HMS menjadi ketiga yang terbesar di seluruh dunia dengan memiliki 550 juta pengguna aktif, 4,5 juta pengembang yang telah terdaftar, serta lebih dari 141.000 aplikasi HMS Integration. Kehadiran HMS Core 6.0 framework, berikut HarmonyOS 2.0 firmware yang menyertainya, diharapkan akan dapat memudahkan bagi pengembang dalam mengembangkan aplikasi karena menawarkan ekosistem yang kaya dan makin beragam bari konsumen. HMS Core 6.0 menawarkan sejumlah kapabilitas baru yang mencakup tujuh domain, di antaranya adalah 3D Modelling, AV Pipeline, Audio Editor, Video Editor, 5G Modem. Huawei juga menyampaikan sejumlah pembaruan pada HUAWEI AppGallery. Sebagai lokapasar aplikasi ketiga terbesar di dunia, HUAWEI AppGallery menampilkan pengalaman pengguna yang lebih lokal maupun global. Aplikasi-aplikasi yang memuncaki penggunaan tertinggi di wilayah APAC kini juga telah tersedia di HUAWEI AppGallery. Hingga kuartal kedua 2021, HUAWEI AppGallery memiliki lebih dari 550 juta pengguna aktif, 141 ribu aplikasi yang terintegrasi dengan HMS core, serta 4,5 juta pengembang resmi. Mitra untuk tumbuh bersama Selama gelaran berlangsung, sejumlah mitra, seperti BCA, Vidio, hingga Bluebird juga membagikan pengalaman mereka bergabung dalam Huawei Mobile System Ecosystem serta kolaborasi yang hendak mereka jalin berikutnya bersama Huawei. Sejumlah aplikasi milik BCA juga telah mengadopsi HMS, seperti BCA Mobile, Sakuku, eBranch BCA, myBCA. BCA Mobile dirilis di AppGallery pada Februari 2020. Mulanya mereka mengadopsi HMS Kit sejak Maret 2020 dan di bulan Desember 2020 berhasil mencapai tonggak baru dengan jumlah instalasi mencapai 1 juta di AppGallery. Ini menunjukkan bahwa mengadopsi HMS menjadi langkah krusial bagi mitra untuk menjangkau konsumen lebih luas lagi sekaligus dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang telah menjadi bagian dari ekosistem Huawei. Vidio, sebagai salah satu layanan video streaming OTT di Indonesia, juga telah bergabung menjadi mitra HMS sejak semula dan terus berkolaborasi dengan Huawei dalam sejumlah kegiatan kampanye marketing yang mereka lakukan, seperti peluncuran HUAWEI MatePad T10 Kids Edition dan HUAWEI Matepad 11 yang telah lalu. Setelah peluncuran aplikasi mereka di HUAWEI AppGallery, aplikasi mereka kini telah mencapai delapan juta lebih impresi per bulannya di AppGallery, pengunduhan aplikasi meningkat hingga rata-rata 30 kali lipat setiap bulannya, tingkat konversi juga meningkat hingga 969%. Ke depannya, Vidio dan Huawei berencana untuk menggelar kegiatan kampanye marketing bersama melalui perangkat-perangkat lainnya, serta peluncurannya di HUAWEI Vision (Smart TV) dalam waktu dekat ini. Bagi Blue Bird, proses integrasi dengan HMS berjalan mulus karena adanya kemiripan struktur kode antara Google Mobile Service dengan Huawei Mobility Service (HMS). Selain itu, dukungan yang responsif dari tim teknis Huawei membantu mitra-mitra seperti Bluebird memupus kendala-kendala yang mereka hadapi. Blue Bird menerapkan 5 HMS kit yang selesai dalam waktu 10 hari. Ini menunjukkan bahwa proses pengadopsian HMS bisa dilakukan dengan cepat. Langkah berikutnya dalam kemitraan ini adalah perilisan versi baru dari aplikasi Blue Bird, peningkatan integrasi dengan HMS kit, serta melakukan eksplorasi untuk navigasi pada peranti-peranti wearable Huawei. “Kami selalu menempatkan kepentingan pelanggan sebagai fondasi dalam kami mengembangkan produk dan menghadirkan desain dan pengembangan. Kami terus berkomitmen dalam menawarkan pengalaman terbaik bari pelanggan melalui beragam inovasi terbaik di industri yang kami persembahkan kepada semua kalangan di sektor industri vertikal, dari produk, software, hingga layanan. Melalui komitmen ini, kami berharap dapat membangun sebuah dunia yang terkoneksi dan cerdas bagi seluruh konsumen di Indonesia di mana mereka bisa menikmati seluruh kenyamanan dan efisiensi yang dipersembahkan oleh AI dalam keseharian mereka. Kami sangat antusias bersama-sama dengan jutaan penggemar Huawei di seluruh dunia untuk siap menyambut kehadiran masa depan, hari ini,” pungkas Patrick. (1st/*)
Nahas, truk trailer tersangkut kabel FO, warung warga di Mekar Jaya rusak
Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Nahas, truk trailer yang tersangkut kabel fiber optik saat melintas traffic light di Kelurahan Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah merobohkan tiang penyangga kaber fiber optik di wilayah tersebut, Tiang penyangga kabel fiber optik yang roboh ternyata membuat kabel sejumlah fiber optik putus dan warung warga yang letaknya tak jauh dari tempat kejadian mengalami rusak berat. Menurut warga setempat, Muhammad (30) peristiwa nahas itu terjadi begitu cepat dan tak ada yang menyangkanya. “Ceritanya begini, sekitar pukul 12.30 WIB, ada truk tariler yang melintas dan tersangkut kabel fiber opitik banyak bergelantungan di wilayah ini, sebagian besar kabel-kabel tergantung tidak begituh tinggi. Karena tersangkut dan terseret truck trailer kabel-kabel iut putus, dan tiang penyangganya roboh menimpa warung warga,” tutur Muhammad, kepada wartawan, Kamis (16/9). Senada, Mama Azka (25) pemilik warung yang tertimpa tiang penyangga kaber fiber pun menyampaikan bahwa dirinya sempat merasa kaget saat kejadian nahas itu terjadi. “Iya warung juss saya tertimpa tiang penyangga kabel fiber opitik tadi pas truck trailer lewat dan tersangkut di truck itu, saya sempat kaget dan takut juga, tiangnya roboh kena warung saya, atapnya rusak,” ungkapnya. Sementara, di lokasi kejadian Amril (40), perugas dari Indihome,Telkom menjelaskan, akibat kejadian itu, sejumlah kabel putus. bukan hanya milik Telkom, tetapi beberapa perusahaan lainnya juga kabel fiber optiknya pun ikut putus. “Iya, ini bukan hanya kabel Indihome Telkom, itu yang ada biru biru ada 3 sampai 4 milik Biznet, dan sisanya milik Telkom,” bebernya. Masih di tempat kejadian nahas tersebut, Kanit Laka Lantas Polsek Serpong Iptu Hari. R menerangkan, pihaknya sejak kejadian sudah menghubungi pihak Telkom agar tidak mengganggu arus lalulintas di kawasan traffic light Mekar Jaya. “Ya alhamdulillah setelah kami hubungi dan menunggu hampir 2 jam petugas Telkom langsung memperbaiki kabel yang putus, dan alhamdulillah arus lalulintas di kawasan tersebut kemali lancar seperti semula, terangnya. Untuk diketahui, dari pantauan kontributor kantor berita www.suaratangerang.com dari lokasi kejadian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Saat ini, petugas dari perusahaan terkait telah memperbaiki kabel fiber opitik yang putus, dan menyangga sebagian tiang dengan bambu. (1st/ H3n).
PPKM Level 3 di Tangsel dilanjutkan, bioskop diizinkan beroperasi
Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan bahwa penerapan PPKM Level 3 kembali dilanjutkan hingga 20 September mendatang. Menurut Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Rabu (15/9) kemarin. Keberlanjutan PPKM ini dituangkan dalam SE 443/3224/Huk tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19. Benyamin Davnie juga menjelaskan, bahwa dari penerapan PPKM Level 3 kali ini terdapat fasilitas pelayanan yang berubah secara signifikan. Salah satunya pelayanan tempat hiburan yaitu bioskop. Dimana menurut pemerintah pusat bioskop diizinkan beroperasi dengan kuota 50 persen pengunjung. “Semoga dengan dibukanya bioskop ini bisa meningkatkan PAD Kota Tangerang Selatan dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini,” ujar Benyamin. Untuk ketentuan pelaksanaan PPKM Level 3 kali ini, beberapa sektor mengalami perubahan waktu operasional. Salah satunya bidang usaha makanan dimana yang berada dalam gedung/toko tertutup dapat menerima makan di tempat atau dine in dengan kapasitas maksimal 50%, kemudian satu meja maksimal dua orang dan waktu makan maksimal 30 menit, dengan jam operasional mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan skrining pengunjung dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (self assessment). Sementara, untuk dengan area pelayanan terbuka, dapat beroperasi mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan kapasitas makan di tempat paling banyak 50%, satu meja maksimal dua orang dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan skrining pengunjung dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri. Dan, untuk tempat wisata tertentu, sementara akan dilakukan uji coba protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini dan daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan. Untuk kegiatan olahraga dapat dilakukan dengan ketentuan kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (outdoor) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jam operasional mulai pukul 05.30 WIB sampai pukul 20.00 WIB dengan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk ke dalam fasilitas olahraga, masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga. Menanggapi pemberlakuan PPKM Level 3 ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (Aspira) Kota Tangsel Haryono mengatakan, sesuai apa yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa level 2 dan 3 bioskop boleh beroperasi kembali. “Bioskop boleh buka tapi, tetap dengan kapasitas 50 persen dan tetap jalankan prokes,” ujarnya. Dengan diperbolehkannya beroperasi kembali bioskop artinya sebaran Covid-19 sudah sangat turun drastis dan Kota Tangsel sudah masuk zona kuning mengarah hijau. Pembukaan kembali bioskop tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, terutama disektor hiburan. “Rencana bioskop boleh dibuka, Kami berharap ini bisa meningkatkan perekonomian di kota Tangsel,”katanya. Meskipun bioskop boleh buka nantinya prokes tetap dijalankan, film yang diputarpun masih berupa list lama. Namun, tentunya dengan membuka bioskop ini, akan mengobati kerinduan masyarakat. Mekanismenya, pemutaran film pertama ke film kedua akan ada jarak sekitar satu jam dan ruangan akan disemprot dan disterilkan. Sehinnga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebersihan ruang bioskop karena sudah dibersihkan secara berkala. Untuk diketahui, perpanjangan PPKM ini berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. (1st/hmsktsl)
Politisasi sains dan riset ciri kemunduran kualitas demokrasi
Jakarta, SUARA TANGERANG – Dr. Wijayanto Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyatakan bahwa politisasi riset adalah salah satu ciri kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. “Hasil kajian LP3ES lewat hasil kajian/riset para ilmuwan politik dalam dan luar negeri memang menyatakan terjadinya kemunduran kualitas demokrasi secara signifikan di Indonesia.” Ungkap Wijayanto dalam diskusi “Politisasi Sains dan Lembaga Riset” Selasa malam (15/9). Wijayanto juga menyatakan bahwa kebijakan riset di kampus-kampus Indonesia saat ini justru menjadi legitimasi dari kebijakan. “Bukannya sebuah kebijakan pemerintah dievaluasi dulu dengan riset yang benar dari akademisi kampus, dan dinilai berdasar standar akademis?.“ Ia juga mencontohkan bahwa di Indonesia pada Januari 2021 saja telah terjadi 100-an lebih bencana alam. Sebab terbanyak ditengarai dari rusaknya lingkungan, ruang terbuka hijau yang berganti menjadi perumahan dan gedung, daerah aliran sungai yang juga rusak. “Ironisnya, dunia akademis malah memberikan rekomendasi dari sebuah kebijakan yang nyata-nyata tidak lulus AMDAL, misalnya.” Hal itu juga terjadi pada sikap dan kebijakan para pejabat tinggi di Indonesia yang cenderung anti sains dan mengabaikan suara-suara akademisi tentang sikap yang benar menghadapi awal merebaknya pandemi covid 19. Tergerusnya kebebasan sipil dan kebebasan akademik di Kampus agaknya juga menjadi dasar dari tergerusnya kemandirian dan kebebasan ilmiah melalui dileburnya lembaga-lembaga riset dan teknologi ke dalam suatu Badan Riset dan Inovasi (BRIN). “Hal itu ditengarai adalah akibat dari menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia yang dibajak oleh oligarki dengan memunggungi hak warga negara. Agaknya persekongkolan oligarki dengan kekuasaan adalah rangkaian dari upaya untuk melanggengkan kekuasaan.” Ia menyatakan bahwa politisasi ilmu pengetahuan dan dunia akademik menjadi ciri menurunnya kualitas Demokrasi berikutnya. Dunia akademisi kampus saat ini lebih didominasi oleh urusan teknis seputar borang akreditasi, urusan SPJ penelitian. “Urusan teknis ketimbang bergelut dengan data riset, diskusi ilmiah nasional dan internasional seperti yang dengan nyaman dilakukan oleh para ilmuwan dan akademisi di luar negeri.” Ujarnya. “Hal itu menjadi semakin runyam ketika kini para akademisi diwajibkan melakukan apel pagi setiap jam 10.00 meski pada jam yang sama ada jadwal mengajar.” Katanya. Prof. Didik J. Racbini menyatakan keprihatinannya terhadap masalah kebebasan akademik di kampus-kampus Indonesia mulai merosot seiring dileburnya LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan lembaga ilmiah lainnya di bawah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) “Bukanlah satu keputusan akademis yang berasal dari kajian ilmiah yang bersandar pada kebenaran ilmiah, tetapi lebih merupakan sebuah keputusan politik kekuasaan yang mengabaikan aspek kebebasan dan kebenaran ilmiah.” Didik menyoroti bahwa hal ini menjadi sebuah masalah yang sangat serius dan perlu dipertanyakan. Karena satu kebenaran ilmiah tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan politik darimanapun asalnya. Dr. Dipo Alam mantan peneliti LIPI, menyoroti tiga cacat serius kebijakan untuk melebur lembaga-lembaga riset dan LIPI di bawah BRIN. Pertama adanya cacat material, karena tidak didapat atau sulit ditemukan referensi untuk membandingkan kajian model pembentukan BRIN dan adanya Dewan Pengarah di dalamnya. “Hal itu hanya dapat diperbandingkan dengan struktur organisai politik Partai Komunis China (PKC) dimana adanya Dewan Pengarah.” Katanya. Menurut Dipo, yang kedua adalah cacat formil. Keberadaan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia telah diperintahkan oleh Undang-undang no. 11/2009 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun kelembagaan BRIN hanya diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres). “LIPI dibentuk oleh UU No 6 tahun 1956 juga oleh Ketetapan LPI melalui Tap MPRS No. 18b tahun 1967. BATAN dibentuk oleh UU No 31 tahun 1964 dan diperkuat oleh UU No 10 tahun 1997.’ Kata Dipo. Dipo mempertanyakan sejak kapan sebuah Kepres boleh melangkahi bahkan menganulir Undang-undang. “Tidak ada satupun pasal di UU Omnibus Law yang menyebutkan adanya perintah untuk melebur lembaga-lembaga Ilmu pengetahuan dan riset.” Ujarnya. “Menjadi masalah serius, dimana BRIN malah mem-bypass semua undang-undang yang membentuk semua lembaga riset. Bahkan kesemuanya hanya dibubarkan melalui sebuah Kepres.” Katanya. Ketiga, adanya Cacat Mental. BRIN yang dibentuk lewat Kepres No. 33 tahun 2021 tidak lagi didasari oleh spirit dari riset dan inovasi yang benar. Keberadannya tidak lagi mencirikan sebuah organisai riset level negara, tetapi sudah mirip ormas atau lembaga politik. Terlebih dengan adanya stuktur Dewan Pengarah di dalamnya. “Padahal, dalam Perpres BRIN lama No. 74 tahun 2019 tidak disebutkan adanya struktur Dewan pengarah. Pada Pasal 4 hanya disebutkan Struktur lama terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, dan Deputi Bidang Penguatan Inovasi.” Kata Dipo. Keberadaan Dewan Pengarah jelas bermasalah dan amat tidak lazim seperti halnya sebuah organisasi atau lembaga riset. Hal tersebut hanya lazim berada di partai politik atau ormas. Dari situ dapat disimpulkan tentang adanya orang kuat yang bisa mengarahkan jalannya organisasi riset dan ilmu pengetahuan. “Keberadaan orang kuat hanya biasa terjadi di negara-negara komunis. Lagipula, posisi Kepala BRIN terlihat hanya bersifat adminstratif, wewenang strategis pada Pasal 6 Kepres BRIN semua dipegang oleh Dewan Pengarah. “ katanya. Lebih lanjut menurut Dipo, terlihat secara umum keberadaan BRIN hanya sebuah akrobat politik dari sementara pihak yang lebih besar interest sumber daya ekonomi dari anggaran riset yang sepertinya digelembungkan. “Dulu pada anggaran 2017 UKP PIP Setkab hanya Rp7 Miliar/tahun. Setelah ada anggaran konsolidasi masuk ke BRIN menjadi Rp16,6 Triliun/tahun.” Kata Dipo. Hal tersebut lanjut Dipo, menjadi ironi di tengah pandemi dan resesi ekonomi seperti sekarang yang memaksakan pembentukan organisasi yang belum jelas blue print-nya, dan akan mengelola anggaran besar yag patut dipertanyakan. Sementara Ketua Dewan Pengarah juga seorang ketua partai politik dan unsur Dewan Pengarah sebuah lembaga pembinaan ideologi BPIP, tentu dipertanyakan. “Di negara totaliter seperti China sekali pun, integrasi lembaga riset hulu ke hilir belum pernah ada modelnya. Di sana lembaga ristek menjadi pengambil kebijakan dan kebijakan hasil lembaga riset tersebut di share ke lembaga-lembaga lain.” Kata Dipo. Masih menurut Dipo tidak ada model integrasi lembaga riset hulu ke hilir. Begitu pula di Korea Selatan, pada lembaga Korea Institute Science and Technology, juga pada lembaga KAIS (Korean Advance Institute of Science and Technology). (4t)

Gubernur WH terima vaksinasi Covid-19 dosis kedua
Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim, pada Selasa, 14 September 2021 telah menerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua. Sebelumnya, pemberian vakinasi dosis pertama telah dilaksanakan pada akhir bulan lalu, yaitu pada Rabu (24/8). Pemberian dosis kedua vaksin Pfizer itu dilakukan oleh tenaga vaksinator Dinas Kesehatan Provinsi Banten di kediaman Gubernur yang akrab disapat WH ini di Jalan Haji Jiran, Pinang, Kota Tangerang. Sebelum menerima suntikan vaksin dosis kedua, Gubernur WH sempet bertegur sapa dengan vaksinator, selanjutnya menjalani penapisan terlebih dahulu mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga pemeriksaan tekanan darah yang semuanya normal. Usai menerima suntikan vaksinasi Covid-19 dosis kedua itu, Gubernur WH mengaku biasa saja, tidak merasakan adanya keluhan. Usai menerima vaksin, Gubernur sempat foto bersama para tenaga kesehatan. Sebagai informasi, data Dinas Kesehatan Provinsi Banten per 13 September 2021, sasaran vaksinasi Covid-19 Provinsi Banten sebanyak 9.229.383 orang. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis 1 (pertama) cakupannya sudah mencapai 35,73% atau 3.297.230 sasaran. Untuk vaksinasi Covid-19 dosis 2 (kedua) cakupannya mencapai 20,35% atau 1.878.558 orang. Sedangkan untuk vaksinasi Covid-19 dosis 3 (ketiga) sudah mencapai 28.605 sasaran atau 62,78% dari 45.566 tenaga kesehatan. (1st/*)
APBD Banten 2021, Gubernur WH: Anggaran terbesar pada belanja pendidikan
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa Struktur Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 terbesar pada belanja pendidikan. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Hal itu dikatakan Gubernur yang akrab disapa WH ini kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda: 1) Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Mengenai Usulan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021; 2) Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Usul Gubernur tentang Pemerintahan Desa Adat; serta 3) Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Raperda Usul Gubernur tentang Pemerintahan Desa Adat. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, dihadiri 28 anggota secara fisik dan 18 anggota secara virtual di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (7/9) kemarin. Kepada wartawan, Gubernur WH mengaku optimis hingga Mei 2021 target RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Banten bakal tercapai. “Saat ini hampir memenuhi,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu Gubernur WH juga mengimbau kepada masyarakat Banten untuk tetap taat pada protokol kesehatan seiring dengan adanya pelonggaran pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Banten yang berlaku hingga 13 September 2021. “Saya percaya masyarakat Banten taat protokol kesehatan,” ungkapnya. Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Mengenai Usulan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 Gubernur mengapresiasi atas respon cepat DPRD Provinsi Banten yang mempercepat pembahasan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2021 serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas tersusunnya rancangan tersebut. Dikatakan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan, tidak hanya pada sisi kesehatan saja, tetapi juga pada sisi perekonomian baik dari sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. “Kondisi perekonomian saat ini masih dibayangi oleh pandemi Covid-19, namun demikian kita harus tetap optimis dapat pulih dan tumbuh positif seperti sebelum pandemi terjadi. Oleh karena itu upaya sungguh-sungguh mendorong pemulihan atau recovery ekonomi perlu menjadi perhatian kita agar tidak terjadi dampak yang lebih luas pada perekonomian nasional maupun perekonomian Banten,” ungkap Gubernur WH. Dijelaskan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Selain itu penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 juga telah mengacu pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD pada tanggal 02 September 2021. Secara garis besar, papar Gubernur WH, komposisi Rancangan Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: pertama, pendapatan daerah ditargetkan semula sebesar Rp 11,63 triliun lebih menjadi Rp 12,01 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp 379,15 miliar lebih atau 3,26%. Kedua, belanja daerah semula dianggarkan sebesar Rp 15,94 triliun lebih menjadi Rp 12,61 triliun atau berkurang sebesar 3,32 triliun lebih atau 20,87%. Ketiga, defisit anggaran semula sebesar minus Rp 4,31 triliun lebih menjadi minus Rp 607,46 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp 3,70 triliun lebih atau minus 610%, defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 607,46 miliar lebih. Keempat, pembiayaan daerah semula sebesar Rp 4,31 triliun lebih menjadi Rp 607,4 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp 3,70 triliun lebih atau 85,92%. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp 681,4 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 73,9 miliar lebih yaitu sebagai penyertaan modal sebesar Rp 65 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT SMI sebesar Rp 8,9 miliar lebih, sedangkan penerimaan pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp 4,14 triliun lebih tidak direalisasikan. Namun, pada tahun Anggaran 2020 Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang berasal dari PT SMI telah direalisasikan Pemprov Banten dengan perhitungan pinjaman tanpa bunga serta sudah dialokasi untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Dijelaskan oleh Gubernur WH, belanja mandatory dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah terpenuhi, yaitu: Alokasi belanja fungsi pendidikan semula sebesar 31,04% menjadi sebesar 34,38% dari ketentuan paling sedikit 20% dari total belanja daerah; Alokasi anggaran kesehatan semula sebesar 14.96%, menjadi sebesar 10,31% dari ketentuan paling sedikit 10% dari total belanja di luar gaji; Alokasi belanja infrastruktur daerah telah memenuhi dari ketentuan minimal 25%; Belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) semula sebesar 0,38% menjadi sebesar 0,55% dari paling sedikit 0,30% dari total belanja daerah; serta, Belanja pengembangan sumber daya manusia semula sebesar 0,34% menjadi 0,44% dari paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah. “Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa beberapa program dan kegiatan yang semula akan didanai dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang bersumber dari pinjaman PT SMI, tetap masih dilaksanakan antara lain yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Banten 8 lantai dan pembangunan Kawasan Sport Centre dengan mekanisme tahun jamak (multiyears) yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Gubernur WH. Program kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan mampu mendukung capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2017-2022, serta dapat menyerap tenaga kerja melalui program padat karya, penggunaan bahan baku lokal, memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, mengurangi persentase tingkat kemiskinan dan diharapkan akan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga mengungkapkan nama Banten Internatuional Stadium untuk nama stadion di Kawasan Sport Center yang saat ini masih dibangun, pembangunan jembatan Bogeg di Kota Serang yang masih berlangsung serta rencana ground breaking pembangunan jembatan sungai Ciberang di Kampung Muhara, Desa Ciladauen, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. (1st/*)
Plt Sekda Muhtarom: Pemprov Banten berkomintmen cegah stunting
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Muhtarom menegaskan Pemprov Banten berkomitmen dalam penurunan dan pencegahan stunting dari tahun ke tahun, sehingga stunting di Provinsi Banten turun. “Pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, orang per orang atau keluarga” ungkapnya dalam Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (3/8) lalu. Dikatakannya, dalam hal pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy memiliki komitmen yang tinggi. Hal ini tertuang dalam visi dan misi beliau berdua dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Banten yang selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) serta disinkronkan dengan program Kementerian. “Pemprov Banten berkomitmen bagaimana generasi mendatang menjadi generasi yang kuat. Dari tahun ke tahun, stunting di Provinsi Banten turun,” ungkap Muhtarom. Dijelaskan, prevalensi stunting di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada kisaran 14% hingga 38%. Untuk Provinsi Banten prevalensi stunting ada dikisaran 23,4% lebih baik dibanding rata-rata nasional yg berada di angka 27,7 %. Dalam kesempatan itu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni mengungkapkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menargetkan pada tahun 2024 prevalensi stunting Nasional turun menjadi 14%. Saat ini prevalensi stunting Indonesia secara global berada di posisi 108 dari 132 negara. Dikatakan, penyebab stunting adalah masalah asupan gizi dan status kesehatan. Provinsi Banten saat ini berada pada posisi 9 Nasional atau di angka 24,11%. “Pada tahun 2024 harus turun menjadi 14%,” ungkapnya. Untuk diketahui, turut hadir acara tersebut antara lain, Asda II Setda Provinsi Banten M Yusuf, Kepala Bappeda Banten, Mahdani dan para Kepala OPD Pemprov Banten, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atau yang mewakili. (1st/*)
Gubernur WH: Masyarakat kaolotan di Banten harus dilundingi
Kota Serang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan sekitar 60 masyarakat adat atau masyarakat kaolotan bermukim di Provinsi Banten. Karena itu, pihaknya tengah menyampaik usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat adat di Provinsi Banten. “Ada sekitar 60 masyarakat adat di Provinsi Banten. Mereka harus dilindungi, harus dilestarikan dalam bingkai kehidupan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ungkap Gubernur Banten yang biasa disapa WH kepada wartawan usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Usul Gubernur Tentang Desa Adat dan Persetujuan DPRD Tentang Nota Kesepakatan KUPA Dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (2/9). Selanjutnya dikatan WH, masyarakat adat memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Masyarakat adat selalu tertib dan teratur, demokratis melalui musyawarah, bergotong royong serta menghargai dalam mengelola alam. “Kita hormati masyarakat adat. Dalam sistem ekonomi dan sosial, masyarakat adat tidak ada masalah,” ungkap Gubernur WH. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa penanganan Covid-19 di Provinsi Banten berjalan baik. Kondisi saat ini di Provinsi Banten, hanya Kota Serang yang masih Zona Oranye. Sedangkan 7 wilayah Kabupaten/Kota lainnya sudah Zona Kuning. “Semoga yang Zona Kuning cepat menjadi Zona Hijau. Direncanakan Senin pekan depan pembelajaran tatap muka akan dimulai,” ungkapnya. Sebelumnya, dalam rapat paripurna, Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten dalam pemandangan umumnya mendukung Raperda tentang Desa Adat usulan Gubernur Banten untuk dibahas lebih lanjut. Dalam rapat paripurna itu pula, DPRD Provinsi Banten menyetujui Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021. Atas dukungan itu, Gubernur WH mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terbangun selama ini antara Pemprov Banten dengan DPRD Provinsi Banten. (1st/*)

Suara Tangerang Media Tangerang Raya

Nahas, truk trailer tersangkut kabel FO, warung warga di Mekar Jaya rusak

PPKM Level 3 di Tangsel dilanjutkan, bioskop diizinkan beroperasi

Gandeng SEMMI dan KOK , Polresta Tangerang gelar serbuan vaksinasi

Sandiaga Uno pimpin Minister Talk di Global Tourism Forum 2021

Tantangan dan masalah kritis pendidikan di masa pandemi

Mendag Muhammad Lutfi sambut gembira pengesahan RUU Niaga Elektronik se-ASEAN

Gelar Developer Day 2021, Huawei perkuat dukungan kepada mitra & developer Indonesia

Perluas akses pembiayaan UMKM segmen mikro, Modalku dan BukuWarung jalin kerja sama

Paket karantina dan ulang tahun ke-6 Swiss-Belhotel Airport, Jakarta

Politisasi sains dan riset ciri kemunduran kualitas demokrasi

Rancangan APBD-P Tangsel 2021: Anggaran Bansos dipangkas

Masa depan dan kesinambungan Failed State Afghanistan

Gubernur WH terima vaksinasi Covid-19 dosis kedua

APBD Banten 2021, Gubernur WH: Anggaran terbesar pada belanja pendidikan

Plt Sekda Muhtarom: Pemprov Banten berkomintmen cegah stunting

LAKSI: Hentikan dugaan dan spekulasi penyebab kebakaran Lapas Tangerang

Polsek Cikupa Tangerang berhasil bekuk empat pelaku curanmor

Menag: Semua penghina simbol agama harus diproses hukum

Kisah Dokter Beri Ivermectin kepada pasien Covid-19 di Indonesia

Terinspirasi Muhammad Salah, seorang suporter bola Inggris masuk Islam

Robocup 2018, Ichiro dan Barelang FC harumkan nama Indonesia

Musik Video: Yuk Vaksin telah ditonton 1.575 kali

CEO Tamasia sebut pengusaan bahasa asing mutlak hukumnya dalam dunia kerja

Inilah 5 pahlawan perempuan yang diabadikan dalam uang rupiah

Plt Sekda Muhtarom: Pemprov Banten berkomintmen cegah stunting

Jelang PON Papua, Menko Polhukam: Keamanan di Bumi Cendrawasi dalam kondisi baik

BioSaliva, alat tes PCR dengan metode kumur

Kata Anies Baswedan: “Ora Kolu”

Anies Gubernur Untuk Semua Pemeluk Agama

Anies Baswedan Ingkar Janji

Belum waktunya, Panwaslu Tangsel berharap parpol turunkan baliho kampanyenya

BERITA TERKAIT

Leave a Reply Cancel reply

Check Also

Komisi II DPR: Pemilu serentak tetap dilaksanakan 2024