BREAKING NEWS
Yusril Ihza Mahendara PBB

Yusril: Terungkap, semua fakta menunjukkan ada rekayasa secara sistematis untuk menjegal PBB ikut Pemilu

Jakarta, SUARA TANGERANG – Pengakuan yang mengejutkan terungkap di sidang Badan Pengawsan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memeriksa sengketa Partai Bulan Bintang (PBB) versus Komisi Pemilihan Umum (KPU) sore kemarin, Kamis (1/3). Komisioner KPU Papua Barat Yotam Seni mengakui memerintahkan Ketua KPU Manokwari Selatan (Mansel) agar mengubah status BMS (Belum Memenuhi Syarat) keanggotaan dalan Berita Acara Verifikasi menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat), yang berakibat tidak lolosnya PBB di kabupaten itu. Perintah itu dibenarkan Abraham, Ketua KPU Manokwari Selatan.

Menurut pengakuan Yotam, perintah perubahan itu adalah inisiatifnya sendiri secara pribadi di luar pleno KPU Provinsi. Ketika membacakan laporan ke pleno KPU Provinsi, Abraham menuruti perintah Yotam, status BMS yang seharusnya dibahas di pleno, menjadi tidak dibahas lagi karena Abraham melaporkan status keanggotaan PBB adalah BMS.

Namun dalam sidang Bawaslu itu, Yotam menerangkan bahwa ketika membacakan hasil rekapitulasi verifikasi, Ketua KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa 16 parpol di Papua Barat termasuk PBB semuanya lolos verifikasi (MS). Tapi usai pleno jam 8 malam, tanggal 12 Februari 2018, ketika lampiran Berita Acara Verifikasi diserahkan kepada pengurus PBB jam 1 dinihari tanggal 13 Februari, PBB dinyatakan tidak lolos lagi. Dalam sidang Yotam mengakui tidak ada pleno lagi yang mengubah status PBB menjadi TMS sebagaimana telah dibacakan Ketua KPU Provinsi Papua.

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB yang hadir dalam sidang Bawaslu itu sangat kecewa dengan apa yang terjadi di Papua Barat. Dalam sidang, KPU Mansel mengakui bahwa mereka tidak melakukan verifikasi faktual terhadap PBB pada bulan Januari 2018 pasca Putusan MK, karena verifikasi faktual telah mereka lakukan bulan Desember 2017 dan PBB sudah dinyatakan MS seluruhnya. Namun, tanpa verifikasi faktual lagi bulan Januari, keanggotaan PBB mereka nyatakan MS atau belum memenuhi syarat.

Terjadinya kekacauan dan perubahan-perubahan dalam keputusan KPU baik di Mansel maupun di Papua Barat menyebabkan PBB dirugikan. “Semua fakta yang terungkap dalam sidang Bawaslu hari ini, menunjukkan adanya rekayasa secara sistematis untuk menjegal PBB ikut Pemilu. Kami akan pidanakan mereka semua yang melakukan manipulasi dan rekayasa in” kata Yusril mengakhiri keterangannya kepada pers, di Jakarta, Kamis (1/3). (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Tak bijak, pengesahan UU Cipta Kerja di masa pandemi Covid

Jakarta, SUARA TAGERANG  – Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi menilai, pengesahan UU ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com