BREAKING NEWS
Konferensi Press KPU RI

KPU tindak lanjut putusan Bawaslu, PBB sah sebagai partai peserta pemilu 2019

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Nomor: 008/PS REG/BAWASLU/II/2018 tentang diikutsertakan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta pemilu 2019.

Kata Ketua KPU, Arif Budiman sikap ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hukum berlaku. “Setelah melakukan rapat tadi malam, kami memutuskan untuk melakukan rapat pleno terbuka nanti malam pukul  19.30 WIB di KPU dengan dua agenda yaitu menetapkan PBB (sebagai) parpol pemilu dan menetapkan nomor urut PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019,” ujar  Arief Budiman di Media Center KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta, Selasa (6/3).

Arief mengatakan mekanisme yang dilakukan sama seperti penetapan partai politik pada 17-18 Februari 2018 lalu. Seluruh parpol akan hadir dalam acara tersebut termasuk perwakilan dari kementerian terkait serta Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Senada, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari menambahkan keputusan yang diambil KPU saat ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan. Seperti pertimbangan yang menyangkut putusan dari lembaga lain yang memang telah diberi amanat oleh Undang-undang (UU) untuk menyelesaikan sengketa tahapan pemilu. “Pertimbangan yang lain, Bawaslu dan KPU sama-sama penyelenggara pemilu, Bawaslu yang diberikan tugas menyelesiakan sengkata pemilu, inilah penting yang kami jadikan pertimbangan,” kata Hasyim.

Sementara itu Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyoroti bahasa pemberitaan yang banyak digunakan seolah putusan sengketa di Bawaslu  menjadi ajang menang dan kalah lembaganya menghadapi para pemohon. Yang perlu disampaikan adalah proses yang berlangsung di Bawaslu adalah konsekuensi dan bagaimana mengajarkan kepada masyarakat menghormati proses hukum yang berlangsung.

“Harus diakhiri polemik menang kalah atau benar salah, menjadi kewajiban kita untuk mengedukasi publik dengan infromasi yang mengedukasi, ini bukan ukuran menang kalah tapi perspektif yang harus dihormati, putusan Bawaslu adalah hukum, KPU adalah lembaga yang sangat menghormati hukum dan mengedepankan asas kepastian hukum,” tegas Wahyu.

Komisioner KPU lainnya, Evi Novida Ginting Manik kepada wartawan menyampaikan bahwa KPU akan melakukan evaluasi internal dan eksternal demi terwujudnya pemilu yang semakin baik ke depannya. “Kami menyadari punya kekurangan yang harus kami kejar dan harus ada langkah konkret untuk hal tersebut,” pungkas  Evi. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Tak bijak, pengesahan UU Cipta Kerja di masa pandemi Covid

Jakarta, SUARA TAGERANG  – Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi menilai, pengesahan UU ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com