BREAKING NEWS
KPAI SMAN 1 Semarang

Ini rekomendasi KPAI soal penanganan kasus dugaan kekerasan di SMAN 1 Semarang

Jakarta, SUARA TANGERANG – Penanganan kasus dugaan kekerasan yang dilakukan AF dan AN bersama tujuh siswa lainnya di SMAN 1 Semarang, kini menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, perhatian KPAI dalam kasus ini berkaitan dengan kondisi para korban maupun pelaku dugaan kekerasan, khususnya kepada AF dan AN yang dikeluarkan dari SMAN 1 Negeri Semarang, dan tujuh siswa lainnya yang diskorsing.

“Baik korban maupun pelaku dugaan kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakukan yang setara di mata hukum, termasuk kondisi prikologis dan hak-haknya atas pendidikan,” kata Retno, Sabtu (17/3).

Karena itu, KPAI menurunkan tim untuk melakukan pengawasan kasus dugaan kekerasan di SMAN 1  Semarang , yang terdiri dari Retno Listyarti beserta asistennya.

Pengawasan yang dilakukan minggu lalu tersebut, tim KPAI berhasil mengali keterangan dan dialog dengan anak-anak yang diduga pelaku kekerasan  beserta para orangtuanya, termasuk meninjau TKP di SMAN 1 Semarang dan meminta keterangan manajemen sekolah, audiensi dengan jajaran Pemprov Jawa Tengah, seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DP3AKB, Inspektorat Provinsi, Kepala SMAN 1, 2 dan 6 Semarang, Ketua Komite SMAN 1 Semarang, Ketua Alumni SMAN 1 Semarang,  serta Ombudsman Jawa Tengah dan KPID Jawa Tengah.

Dari pemantauan tersebut, KPAI menemukan indikasi kuat bahwa ada budaya kekerasan yang sudah berlangsung lama di kalangan siswa SMAN 1 Semarang. “Bentuk kekerasannya bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik,  psikis,  sampai kekerasan finansial atau pemalakan/pemerasan.  Adapun pelaku kekerasan diduga kuat siswa senior dan alumni yang dikenal dengan sebutan sebagai siswa super senior.  Meski peran alumni diduga sebatas memberikan perintah dan menyusun scenario,” ungkap Retno.

Sambungnya, saat pengawasan, KPAI ditunjukan sekitar 10 video kekerasan di SMAN 1 Semarang yang diduga dilakukan oleh para siswa senior. “Meski video tersebut tidak menunjukkan waktu pengambilan gambar, namun beberapa siswa senior yang saat ini kelas XII ada dalam video tersebut sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa junior yang mengikuti LDK OSIS SMAN 1 Semarang,” tutur Retno.

“Kekerasan tersebut memang terjadi di lingkungan sekolah, KPAI pun sempat berkeliling  SMAN 1 Semarang  meninjau TKP (Tempat kejadian perkara), seperti di sayap kanan gedung  dan ruang OSIS/MPK,” kata Komisioner KPAI ini.

KPAI juga menemukan adanya indikasi kesalahan prosedur yang di lakukan oleh SMAN 1 Semarang dalam proses memberikan sanksi para siswa terduga pelaku kekerasan, terutama dalam proses mengeluarkan ananda AF dan AN.  Padahal keduanya sudah kelas XII dan satu bulan lagi ujian kelulusan, namun  diberi sanksi di keluarkan atau dikembalikan kepada orangtuanya.  “Atas hal ini, Pemprov Jawa Tengah akan membentuk tim investigasi yang terdiri dari pihak Dinas Pendidikan dan Inspektorat

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan tersebut, KPAI kemudian merokomendasiskan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Untuk kasus dugaan adanya budaya kekerasan yang sudah bertahun-tahun terjadi di SMAN 1 Semarang, maka Pemprov Jawa Tengah harus segera menyelidiki apakah budaya yang sama juga terjadi di SMA/SMK lainnya di wilayah Jawa Tengah. Penting Pemprov segera mengeluarkan PERGUB pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang merujuk pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015, agar sekolah yang aman dan nyaman dapat terwujud.
  2. Kekerasan tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik siswa terhadap siswa lainnya, guru terhadap siswa atau sebaliknya, maupun orangtua terhadap guru. Untuk itu, KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong percepatan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Jawa Tengah.  Sekolah Ramah Anak tidak melulu soal kekerasan, namun juga upaya menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung secara optimal tumbuh kembang anak.
  3. Karena pihak orangtua AN menggugat SMAN 1 Semarang ke PTUN dan sebaliknya pihak SMAN 1 Semarang juga meminta pihak kepolisian mengusut kematian salah satu siswa SMAN 1 pada Januari 2018 berinisal BT di kolam renang, maka KPAI mendorong semua pihak menghormati proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  4. KPAI mendorong manajemen SMAN 1 Semarang untuk menciptakan situasi kondusif demi ketenangan dan keamanan berlangsungnya proses ujian akhir sekolah. Para siswa yang sudah diberi sanksi skorsing wajib dipenuhi hak-haknya dan diperlakukan secara adil.  (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ini saran mantan Wakil Ketua KPK Zulkarnain soal RUU Kejaksaan

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Mantan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain ikut menyoroti revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com