KPAI Susanto - Retno

KPAI : Kekerasan di satuan pendidikan pada awal tahun 2018 meningkat

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sekolah.

Awal tahun 2018 ini,  KPAI, khususnya bidang pendidikan telah menerima banyak pengaduan terkait kasus kekerasan terhadap anak didik yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, petugas sekolah lainnya, dan  anak didik.  Pengaduan yang diterima KPAI di dominasi oleh kekerasan fisik dan anak korban kebijakan (72%). Sedangkan kekerasan psikis (9%), kekerasan financial atau pemalakan/pemerasan (4%) dan kekerasan seksual (2%). Selain itu,  kasus kekerasan seksual oknum guru terhadap peserta didik yang viral di media, meski tidak dilaporkan langsung ke KPAI, tetapi KPAI tetap melakukan pengawasan langsung mencapai 13% kasus.

Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru terhadap anak didiknya menjadi trend yang menunjukkan bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik ternyata justru bisa menjadi tempat yang membahayakan anak-anak.

“Guru sebagai pendidik yang mestinya menjadi pelindung bagi anak, justru bisa menjadi oknum  yang membahayakan anak-anak,” kata Retno, di Jakarta, Senin (19/3).

Sambungnya lagi, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru tersebut sebagian besar dilakukan di lingkungan sekolah, seperti di toilet, di ruang kelas, di ruang OSIS, dan bahkan ada yang di mushola (ruang penyimpanan karpet).  Kekerasan seksual tersebut juga terjadi saat kegiatan ekstrakurikuler seperti di perkemahan dan bus pariwisata.  Selain itu, korban mencapai puluhan siswa/siswi, karena beberapa kasus pelaku telah melakukan aksi bejatnya selama beberapa bulan bahkan ada yang sudah beberapa tahun.

“Trendnya pun berubah, kalau sebelumnya korban kebanyakan anak perempuan, tetapi data terakhir justru korban mayoritas anak laki-laki,” ungkap Retno.

Korbannya pun mayoritas berusia SD dan SMP. Misalnya kasus kekerasan seksual oknum guru di kabupaten Tangerang korbannya mencapai 41 siswa, kasus di Jombang korbannya mencapai 25 siswi,  kasus di Jakarta korbannya 16 siswa,  kasus di Cimahi korbannya 7 siswi, dan kasus oknum wali kelas SD di  Surabaya korbannya mencapai 65 siswa.

“Oknum guru pelaku kekerasan seksual di sekolah juga beragam, ada guru yang berstatus sebagai wali kelas, khususnya di sekolah dasar, karena di SD di kenal guru kelas bukan guru mata pelajaran. Sedangkan di  jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat,  pelaku adalah oknum guru mata pelajaran yang diantaranya mengajar bahasa Indonesia, olahraga dan bahkan pendidikan agama.  Untuk kasus di Jombang, pelaku dikenal sebagai guru yang rajin mendampingi  kegiatan kesiswaan,  menjadi imam para siswa saat sholat berjamaah, dan guru yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tupoksinya. Mayoritas warga sekolah terkejut dan tidak menyangka bahwa pelaku bisa melakukan perbuatan bejat tersebut,” ungkap Retno yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Retno kemudian menyampaikan bahwa, modus oknum guru pelaku kekerasan seksual  beragam, misalnya korban dibujuk rayu dengan iming-iming memberikan kesaktian  seperti ilmu kebal dan ilmu menarik perhatian lawan jenis (semar mesem). Selain itu, ada yang dalih untuk pengobatan dan ruqyah.  “Ada juga modus yang meminta anak didik membantu mengkoreksi tugas, memasukan nilai   ke buku nilai, dan  bahkan dalih memberikan sanksi tetapi dengan melakukan pencabulan,” terang Retno.

Dia juga mengungkapan, bahwa berdasarkan wilayah, pada awal tahun 2018,  KPAI juga menerima pengaduan maupun pengawasan kasus yang viral di media, yang terdiri  dari 8 provinsi, yaitu  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Adapun untuk tingkat kabupaten/kota meliputi  24 kabupaten/kota yang terdiri dari : Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cimahi, Bandung Barat, Bekasi,  Indramayu,  Kabupaten Ciamis, Kota Semarang, Cilacap, Tangerang Selatan, kabupaten Tangerang, kota Tangerang, Jombang, Surabaya, Sampang, Lampung Timur, kabupaten Sekadau dan Lombok Barat.

“Pengaduan kasus pendidikan dari DKI Jakarta tertinggi, yaitu mencapai 58% dan urutan kedua Jawa Barat yaitu 16% dan Banten sebanyak 8%.  Diduga kuat, kantor KPAI yang berada di wilayah DKI Jakarta yang menjadikan masyarakat begitu mudah melapor langsung, sehingga jumlah pengadu terbanyak berasal dari DKI Jakarta,” ungkapnya.

Berdasarkan data dan fakta yang menggambarkan trend kasus kekerasan terhadap anak tersebut, KPAI kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh semua pihak.

Pertama,  KPAI mendorong adanya pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan peserta didik mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sampai SMA/sederajat. Sedari dini anak harus dididik untuk melidungi tubuhnya agar tidak disentuh oleh orang lain selain dirinya sendiri.

Kedua, Sekolah harus didorong membuka posko pengaduan dan mendorong Anak-anak berani melapor jika mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, financial, maupun seksual.  Sistem perlindungan bagi anak korban dan anak saksi  yang melaporkan kekerasan harus dijamin perlindungannya.

Ketiga, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan ternyata belum dipahami oleh para pendidik maupun para birokrat pendidikan, padahal isi Permendikbud ini sangat rinci dalam mendefiniskan jenis-jenis kekerasan dan sanksinya, upaya pencegahan dan penanganan kekerasannya jelas.  Untuk itu, Kemdikbud harus terus mensosialisasikan ke jajarannya, para guru dan para birokrat pendidikan.

Keempat, Para guru harus dibekali psikologi anak agar dapat memahami tumbuh kembang anak sesuai usianya, juga harus diberi pelatihan manajemen kelas sehingga dapat mengatasi anak-anak yang memiliki kecenderungan agresif, dan membangun disiplin positif dalam proses pembelaajaran.

Kelima, KPAI mendorong KPPPA, Kemdikbud dan Kemenag untuk bersinergi menciptakan sekolah aman dan nyaman bagi warga sekolah melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA).  Percepatan SRA harus dilakukan seluruh Kementerian Lembaga (KL) terkait. (1st/*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Tahukah Anda istilah Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau PSBM?

Jakarta, SUARA TANGERANG  – Terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang banyak dibicarakan di ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com