Balai Kota Tangsel

Pemkot Tangsel tepis tuduhan TRUTH soal pelantikan pejabat administrator

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), menepis tudingan Tangerang Tranparancy Public Watch (TRUTH) yang menyebut Pemkot Tangsel menyalahi prosedur dan menabrak aturan perundang-undangan terkait pelantikan pejabat yang menduduki jabatan Administrator.

Apendi selaku kepala BKPP dalam keterangannya menjelaskan bahwa pelantikan 2 camat tersebut telah sesuai aturan. Menurut Apendi dalam tahapan mutasi itu ada aturan, dan mekanisme untuk pengangkatan administrator dan pengawas itu sudah mengikuti aturan yang berlaku. Sementara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) itu harus melewati seleksi Pansel yang dibentuk sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.

Namun Apendi juga mengakui, bahwa hingga saat ini Pansel tidak pernah diganti, lantaran dianggap masih profesional, dengan kapasitas yang mempuni. Keterangan Apendi diperkuat dengan pernyataan Asisten Daerah Bidang Tata Pemerintahan (Asda I) Rahmat Salam, saat ditemui Kepala Inspektorat, di Gedung Pusat Pemerintahan Tangsel Jalan Maruga No.1 Serua, Ciputat, Tangsel, Jumat (16/3) lalu.

“Camat itu tidak butuh lelang jabatan tapi lelang jabatannya malah panjang dengan pendidikan, Camat itu menempuh pendidikan Camat, kepamongan namanya, selama 9 bulan,  ada aturannya itu, kecuali mereka yang berasal dari IPDN, berasal dari sekloah kepamongan, itu tidak ikut lagi sekolah Camat, jadi keliru pandangan dari teman-teman kalau camat itu harus open biding, dia (Camat) tidak sama dengan jabatan yang lain, pemerintah (Pemkot Tangsel) memegang aturan dan ketentuan tidak mungkin pemerintah melanggar aturan,” paparnya.

Di sisi lain, peneliti TRUTH, Suhendar, melalui WhatsApp messenger mengatakan, pernyataan kepala BKPP dan Asda I perihala Pansel dan pelantikan pejabat administrator itu merupakan bentuk ketidakpahaman mereka terhadap perundangan-undangan.

“Itu karena mereka tidak memahami, biarkan saja, sebab persoalan lelang JPT dan Camat juga sudah dilaporkan kepada instansi di Pusat. Kita tunggu saja hasilnya, dan bila ternyata pelanggaran itu benar terjadi menurut instansi di pusat, maka hasil yang akan dibatalkan dan semua proses diulangi dengan pengawasan langsung oleh pusat,” ungkapnya.

Masih kata Suhendar, pengisian JPT dan Camat yang serampangan oleh Pemkot berdampak pada penghamburan Anggaran Pendapatam dan Belanja Daerah (APBD) karena harus mengulang serta membebani mental dan psikologi pejabat yg sudah ada.

“Bayangkan sudah duduk, tiba-tiba dicopot. Belum lagi bagaimana penggunaan APBD dan keputusan yang kemaren telah mereka buat,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, Gacho Sunarso, dalam menanggapi masalah ini mengungkapkan, bahwa selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan bahkan mengetahui proses lelang tersebut.

“Kalau wakil rakyat tidak diajak bicara dalam hal ini, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Pak TB Bayu Murnadi, sepakat saya, bubarkan saja Panselnya,” tegas Gacho.

Dalam kesempatana itu pula Gacho yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangsel menyatakan kalau Ketua DPRD tidak segera merespon permasalahan ini, akan segera turut dipanggil oleh BK.

Menurut informasi yang didapat, saat ini TRUTH telah melaporkan perihal terkait ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), seperti yang telah dilakukan oleh TRUTH sebelumnya yang telah mengirim laporan ke DPRD Tangsel. (H3n/Bo & Team)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ini tiga Raperda Kota Tangerang yang disahkan jadi Perda

Kota Tangerang, SUARA TANGERANG – Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Wakil Wali Kota ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com