BREAKING NEWS
Retno KPAI

Kebocoran soal UNBK, KPAI : Ancaman Mendikbud tidak mencerminkan perspektif perlindungan anak

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keberatan terhadap pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang mengancam akan memberikan nilai nol pada siswa yang terbukti mengunggah foto hasil jepretan soal UNBK ke media sosial.

Komisioner KPAI BIdang Pendidikan, Retno Lisyiarti menilai penyataan tesebut tidak tepat, karena Mendikbud harusnya mengedepankan  keadilan terhadap  anak-anak yang mengunggah foto soal UNBK ke media sosial.,  karena lolosnya anak-anak tersebut membawa handphone  ke dalam ruang ujian harus diinvestigasi,  sebab sudah ada aturan dilarang membawa handphone ke ruang ujian. “Artinya,  ada dugaan kelengahan dari pengawas dan panitia,” ujar Retno, Kamis (26/4).

Lanjutnya,  KPAI juga mempertanyakan dasar hukum dan aturan yang mana terkait  anak-anak yang memfoto dan mengunggah soal UNBK akan dihukum dengan diberi nilai nol?

“Seharusnya Kemendikbud menjatuhkan sanksi berdasarkan POS UN, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP),  UU kerahasiaan Negara dan lain-lain,  bukan tanpa dasar yang jelas,” kata Komisioner KPAI ini.

Secara institusi, KPAI menilai bahwa cara dan pendekatan Kemdikbud RI dalam menangani dugaan kebocoran soal tidak mencerminkan perspektif perlindungan anak,  bahkan tidak mengedepankan prinsip pembinaan dalam mendidik.

Seharausnya, Kemendikbud mempertanyakan mengapa anak melakukan hal-hal salah tersebut, yang pasti ada latar belakangnya.  Karena sepanjang UNBK masih dijadikan alat evaluasi selain pemetaan,  maka potensi kecurangan masih akan terjadi.

“Hasil UNBK SMP digunakan untuk seleksi masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,  yaitu SMA.  Ini adalah akar persoalan,  jadi seharusnya  Kemendikbid mau bergerak untuk memperbaiki sistem evaluasi yang selama ini diterapkan,  bukan menjadikan anak sebagai korban kebijakan dan akan dihukum pula,” ucap Retno.

Karena itu, KPAI menyesalkan ketika hukuman selalu menjadi kebijakan Kemendikbud, karena menganggap bahwa mendidik dan mendisiplinkan anak harus dengan hukuman dan kekerasan. “Penyelesaian masalah seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan dan prinsip dalam mendidik anak sesuai tumbuh kembangnya,” pungkas Retno. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

CDS Gelar Budaya

Candle Tree School Serpong gelar Festival Budaya Nusantara Indonesia 2018

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Guna mensyukuri indahnya kebersamaan dan keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com