KPAI Retno Lisyarti

KPAI : Hak pendidikan anak korban konflik sosial di Lombok harus tetap dijamin negara

Jakarta, SUARA TANGERANG – Akibat penyerang dan pengusiran keluarga Ahmadiyah yang terjadi pada 19 -20 Mei 2018, di Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), sejumlah anak usia sekolah berpotensi putus sekolah.

Menurut keterangan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Lisyarti, penyerangan tersebut telah mengakibatkan sejumlah anak mengalami trauma.

“Anak-anak balita selalu menagis setiap kali ada orang banyak berkumpul di sekitarnya. Anak-anak usia sekolah pun berpotensi putus sekolah. Mereka sangat khawatir tidak dapat melanjutkan sekolah,” kata Retno, Minggu (27/5).

Dari 8 keluarga yang menjadi korban, terdapt 12 anak-anak, di antaranya anak-anak balita dan anak-anak usia sekolah (SD dan SMP) sebanyak 12 orang. “Saat ini bersama orang tuanya mengungsi di Balai Latihan Kerja milik Pemda Lombok Timur,” ungkap Retno.

Karenanya,  atas peristiwa nahas itu, KPAI menyampaikan sikap sebaagai berikut :

  1. KPAI menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan dalam konflik social ini yang mengakibatkan sejumlah anak mengalami trauma dan terancam putus sekolah.
  2. KPAI akan  segera melakukan pengawasan langsung ke Lombok Timur terkait kondisi anak-anak korban.
  3. KPAI menyerukan kepada Bupati dan  SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait  untuk segera melakukan tugas dan fungsinya dalam melindungi anak-anak.

Selain itu, KPAI juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khsusunya beberapa dinas terkait, untuk segera mengatasi masalah yang timbul dari peristiwa atau konflik sosial tersebut.  Di antaranya oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setempat untuk menjamin anak-anak korban agar tetap menjamin anak-anak mengikuti Ujian Kenaikan Kelas (UKK), hal ini mendesak karena saat ini berbagai sekolah sedang menyelenggarakan UKK. Kalau anak-anak korban tidak bisa mengikuti UKK maka mereka berpotensi tidak naik kelas.

Meski demikian, KPAI tatap berharap agar anak-anak korban dapat naik kelas dan bisa melanjutkan sekolah meskipun dalam pengungsian, maka mereka wajib diberikan kesempatan mengikuti UKK meskipun dalam kondisi mengungsi.

KPAI juga mendorong  SKPD terkait untuk membuat program bagi penanganan psiko social anak-anak korban. Dan, mendorong pihak Polres Lombok Timur untuk menjamin keamanan warga, terutama anak-anak yang akan mengikuti UKK dan akan tetap bersekolah di sekolahnya saat ini.

“Untuk itu, pada senin, 28 Mei 2018, besok, KPAI akan  mengirim surat resmi kepada Bupati Lombok Timur di tembuskan kepada Gubenur NTB dan SKPD terkait di Lombok Timur,” kata Retno.  (1st/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Jokowi Perpres pelibatan TNI

Presiden Jokowi tegaskan pentingnya peningkatan cadangan devisa untuk perkuat ketahanan ekonomi

Jakarta, SUARA TANGERANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa peningkatan cadangan devisa sangat penting ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com