Indonesia rawan bencana, sekolah darurat

Indonesia rawan bencana, KPAI minta Kemendikbud dan Kemenag siapkan kurikulum sekolah darurat

Jakarta, SUARA TANGERANG – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyiapkan kurikulum sekolah darurat.

Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Lisyarti permintaan disiapkannya kurikulum sekolah darurat tersebut terkait dengan kondisi Indonesia yang memiliki karakteristik geografis rawan bencana.

“Karena terletak di wilayah cincin api dunia, Indonesia sangat rawan diguncang gempa bumi hingga gelombang tsunami,” kata Retno, Jakarta, Senin pagi (8/10).

Tambah Retno, gunung-gunung berapi yang terdapat di hampir semua pulau juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana vulkanologi.

Selain itu, posisinya yang berada di atas garis khatulistiwa membuat Indonesia hanya memiliki dua musim, yakni panas dan penghujan. Musim panas dapat menyebabkan kekeringan juga kebakaran hutan, sementara musim hujan biasanya mengakibatkan banjir. Ada juga ancaman bencana angin seperti badai tropis dan putting beliung.

Oleh karena itu, Komisioner KPAI ini berharap kepada masyarakat maupun  pemerintah untuk memiliki kesiapan menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu, termasuk menyiapkan sekolah darurat dan kurikulum sekolah darurat di wilayah terdampak bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain.

Belajar dari sekolah darurat di Lombok

Minggu lalu,  tepatnya pada tanggal 28-30 September 2018, KPAI melakukan pengawasan ke beberapa sekolah darurat di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara, baik sekolah di jenjang SD, SMP, maupun SMA atau sederajat.  Pengawasan dilakukan dengan mendatangi sekolah darurat, masuk ke ruang kelas dan mewawancarai beberapa siswa dan guru serta kepala sekolah.

Jumlah ruang kelas darurat di setiap sekolah yang terdampak gempa jumlahnya berbeda, sangat tergantung pada “keberuntungan bantuan” baik dari pemerintah maupun dunia usaha, dan atau bantuan masyarakat, seperti orang ua siswa maupun perkumpulan kepala sekolah dari daerah lain di luar NTB.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sekolah darurat secara fisik ada berbentuk tenda ataui terpal dan ada juga bangunan semi permanen.

Tenda atau bangunan yang terbatas di sekolah darurat membuat para siswa harus menggunakan ruang kelas daruratnya secara bergantian atau dua shift, karena antara ruangan yang dibutuhkan dengan yang tersedia tidak berimbang jumlahnya, terutama untuk SMA atau sederajat. Di sekolah darurat, rata-rata jam belajar berkisar 5 jam.

“Padahal pembangunan ruang kelas baru membutuhkan waktu lama, mengingat bangunan sekolah banyak yang mengalami kerusakan berat, seperti sekolah-sekolah di Lombok Utara dan Lombok Timur, apalagi sekolah-sekolah di Palu dan Donggala yang secara gegrafis dekat dengan pusat gempa. Sekolah-sekolah terdampak ini tidak hanya membutuhkan sekolah darurat sebelum sekolahnya di perbaiki, namun juga membutuhkan kurikulum sekolah darurat,”urai  Retno.

KPAI desak  perlunya kurikulum sekolah darurat

Desakan disiapkannya kurikulum sekolah darut oleh KPAI dilakukan dengan pertimbangan, pertama, ruang belajar sekolah darurat tidak nyaman.

Tutur Retno, saat dirinya melakukan pengawasan langsung di beberapa sekolah di Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara, terungkap keluhan anak-anak dan para guru bahwa ruang kelas tenda sangat panas mulai pukul 09.00 wita dan  jika ditenda mereka kelelahan duduk bersila karena tidak dapat menggunakan meja dan kursi di kelas seperti di ruang kelas yang normal pada umumnya.

“Kalau di ruang kelas yang semi permanen bisa menggunakan meja dan kursi di kelas darurat, tapi kalau tenda sangat tidak memungkinkan karena sempit dan tidak tinggi. Bahkan jika hujan deras, kelas-kelas tenda akan bubar karena tenda  tertiup angina dan akan dibajiri air,” tambah Retno

Kedua, jam belajar lebih pendek karena keterbatasan ruang kelas. Keterbatasan ruang kelas dialami banyak sekolah di Lombok Utara, karena mayoritas sekolah di wilayah ini mengalami kerusakan berat sehingga perlu rehab total yang memakan waktu lama. Karena keterbatasan ruang tersebut, maka peserta didik terpaksa bergantiuan menggunakan kelas sehingga jam belajar dibagi 2 shift.

“Jam sekolah yang pendek dan kondisi sekolah darurat yang tentu tidak senyaman kelas di sekolah-sekolah yang kondisinya normal, maka KPAI memandang perlu pemerintah dalam hal ini Kemdikbud dan Kemenag untuk tidak sekedar berkosentrasi pada kelas darurat, namun harus juga menyiapkan kurikulum khusus untuk sekolah darurat,”terang Retno.

Ketiga, sistem penilaian dan prinsip keadilan bagi semua anak didik. Kata Retno, sangat tidak adil jika sekolah darurat harus menerapkan kurikulum nasional yang saat ini berlaku, sementara sarana prasarana sangat minim, kondisi pendidik dan kondisi psikologis anak-anak  masih belum stabil, serta rendahnya kenyaman dalam proses pembelajaran di kelas.

“Peserta didik dan pendidik di sekolah darurat sejatinya jangan di bebani dengan beratnya kurikulum nasional yang berlaku saat ini, namun sudah semestinya menyesuaikan kondisi riil mereka di lapangan. Oleh karena, kurikulum sekolah darurat menjadi penting dan mendesak dibuat oleh pemerintah, mengingat kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana,” tegas Retno

“Nanti sistem penilaian dan ujian sekolah serta ujian nasional peserta didik di sekolah-sekolah darurat, baik di Lombok, Palu dan Donggala dan tempat lainnya juga harus disesuaikan dengan kurikulum sekolah darurat, bukan disamakan dengan peserta didik lain di Indonesia yang wilayahnya atau sekolahnya tidak terdampak bencana, seperti gempa dan tsunami,” pungkas Retno. (R1f/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

SMSI Pemprov Lampung

Safari Digital, SMSI ajak Pemprov Lampung bersinergi

Lampung, SUARA TANGERANG  -Guna meningkatkan sinergi di dunia digital, pengurus Serikat Media Siber (SMSI) Pusat ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com