Ibu Eliyah

Nahas, wanita paruh baya ini sandang status tersangka bertahun-tahun karena dilaporkan Bintaro Raya

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Nahas, Eliyah binti Sohab (50), wanita paruh baya, warga kelurahan Jurang Mangu Barat, kota Tangerang Selatan (Tangsel) ini harus menyandang status sebagai tersangka oleh Reskrinum Polda Metro Jaya selama bertahun-tahun dalam perkara pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KHUP, yang terjadi pada tanggal 2 September 2013, di Jalan Cikini  III, Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangsel oleh pelapor H Suyatno.

Menurut Eliyah, wanita yang juga berprofesi sebagai pemandi jenazah ini, kejadian terebut bermula saat dirinya ingin mempertahankan hak atas sebidang tanah warisan dari orang tuanya Fatimah/ Timah binti Maat yang tanpa sepengetahuannya masuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Bintaro Raya seluas ± 1.300 m2 tanpa adanya proses jual-beli dan atau peralihan hak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Eliyah

Eliyah binti Sohab

“Tanah seluas ± 1.300 m2 itu terletak di kampung Jurang Mangu RT 02 RW 01, kelurahan. Jurang Mangu Barat, kecamatan Pondok Aren, kota Tangsel, beralaskan surat girik peninggalan orang tua saya, yang juga telah diterangkan oleh Lurah Jurang Mangu Barat melalui surat keterangan tanggal, 26 Juni 2013, bahwa C.1499, Persil 64, D.II atas nama Timah Binti Maat benar tercatat pada C Desa Kelurahan,” kata Eliyah, Jumat (30/9).

“Adapun, adanya turunan dalam letter C tersebut kepada pihak lain tidak ada akta Akta jual-Beli Peralihannya,” tegas Eliyah.

Eliyah pun menyampaikan bahwa, dalam perkara tersebut dirinya berkeinginan agar dapat diselesaikan secara musyawarah atau secara kekeluargaan, dan hal tersebut pernah difasilitasi oleh pihak kecamatan Pondok Aren dengan mengundang dirinya, pihak PT. Bintaro Raya, Robby Iwan dan pihak terkait lainnya, namun musyawarah tidak menghasilkan satu pun kesepakatan apa-apa, bahkan sebaliknya pihak PT. Bintaro Raya menyarankan agar masalah ini diselesaikan saja secara hukum.

Hal ini tidak lantas menyurutkan perjuangan Eliyah untuk memperoleh keadilan di negeri ini. “Saya hanya ingin mencari keadilan dan mempertahankan hak waris dari orang tua saya, apabila pihak Bintaro memang mempunyai AJB dari almarhumah orang tua saya, maka saat ini juga saya akan berikan tanah tersebut. Tetapi kalau pihak Bintaro tidak mempunyai data dan alat bukti yang kuat atas peralihan dan perolehan tanah tersebut maka demi keadilan saya akan terus berjuang dan mempertahankan hak saya menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan dan atau undang-undang yang berlaku di negara ini,” jelas Eliyah.

Eliyah pun menurutkan bahwa kurun waktu lima tahun ini ia harus  bolak-balik demi memenuhi panggilan penyidik di Polda Metro Jaya. Dan pada tanggal 23 Mei 2016 telah diadakan gelar perkara di Polda Metro Jaya, dihadiri oleh dirinya dan pihak Bintaro Raya, dan dalam gelar tersebut ia mempertanyakan kepada Bintaro Raya terkait bukti peralihan hak baik dari Fatimah/ Timah Binti Maat kepada Sdr. Amat Boan maupun dari Fatimah/ Timah Binti Maat kepada Bintaro Raya, namun dalam gelar perkara tersebut pihak Bintaro tidak dapat memperlihatkan bukti peralihannya baik itu berupa Akta jual-beli maupun Surat Peralihan Hak (SPH) yang diminta oleh dirinya.

“Adapun dari hasil gelar perkara tersebut, saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan, telah cukup alat bukti berupa 9 keterangan saksi, surat dan petunjuk dan kesesuaian alat bukti,” ujar Eliyah.

Dengan menyandang status tersangka, perjuangan wanita paruh baya inii Eliyah semakin berat, tetapi itu tidak membuat kendur semangatnya dalam mempertahankan hak para ahli waris Almarhumah Fatimah/ Timah Binti Maat dan demi tegak kebenaran serta keadilan. Walaupun saat ini perkara pidana yang dilaporkan H. Suyatno ini sudah masuk tahap P-21 (sudah lengkap), berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : B-2362/O.6.4/Ep.1/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018, dan pada tanggal 29 November 2018 perkara tersebut telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten, yang bertempat di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, yang selanjutnya akan disidangkan.

Hal tersebut tidak membuat Eliyah gentar, bahkan sebaliknya ia semakin tegar dan berharap dengan perkara dibuka di persidangan mudah-mudahan kebenaran akan terungkap. “Yang hak adalah hak dan yang bathil adalah bathil,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam perjalanannya menempuh proses hukum tersebut, Eliyah kini didampingi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) DPP- PPPKRI- Bela Negara.

Menurut Baginda Harahap, SH,Sp.N, kuasa hukum yang menangani perkara Eliyah, bahwa perkara yang dihadapi oleh Eliyah saat ini sudah semakin jelas, karena selain perkara pidana yang sedang berproses di Kejaksaan, pihaknya pun telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang terdaftar dalam perkara No. 351/Pdt.G/2018/PN.TNG, tanggal 3 Mei 2018.

“Dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik sebenarnya atas tanah yang disengketakan dan dibuktikan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pihak yang berwenang menyatakan hal tersebut adalah pihak Pengadilan Negeri, yang tentunya setelah melalui proses persidangan,” kata Baginda Harahap.

Adapun pihak yang digugat secara perdata Eliyah Cs, yaitu PT. Jaya Real Property, Tbk ( PT. Bintaro Raya), Sdr. Robby Iwan (sebagai para Tergugat), Lurah Jurang Mangu Barat, Camat Pondok Aren dan Kantor Pertanahan Tangerang Selatan (sebagai Para turut Tergugat). Dalam perkara perdata tersebut sudah melalui beberapa agenda persidangan, seperti pembacaan gugatan, jawaban gugatan, Replik, Duplik, Putusan sela, Pembuktian surat-surat, Kesaksian dari Pihak Ibu Eliyah, Cs, Pemeriksaan Setempat (Ps), dan masih ada agenda persidangan yang akan ditempuh, yaitu Kesaksian dari pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, yang dilanjutkan dengan Agenda Kesimpulan, dan terakhir adalah putusan.

“Dalam persidangan Elliyah Cs mendalilkan tanah miliknya yang terletak di Jurang Mangu Barat tersebut belum pernah diperjual-belikan dan atau dialihkan haknya kepada siapapun baik perorangan maupun badan hukum termasuk kepada PT. J R P, Tbk (PT. Bintaro Raya) dan Sdr. Robby Iwan. Dalam agenda pembuktian pihak PT. Bintaro Raya (Tergugat I) tidak mengajukan adanya bukti Akte jual-beli dan atau peralihan hak dari Fatimah Binti Maat kepada Amat Bin Boan  dan atau dari Fatimah Binti Maat kepada PT. Bintaro Raya, adapun yang dibuktikan adalah bukti Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 1984 yang disaksikan oleh Tripeda Desa Jurang Mangu Barat dan ditanda tangani oleh Moch Sapri Miun (Kepala desa Jurang Mangu Barat) yang tidak ada kaitan dengan jual-beli dan atau peralihan hak. Sedangkan Kantor Pertanahan Tangerang Selatan (Turut Tergugat III) membuktikan bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2012/Jurang Mangu Barat atas nama PT. Bintaro Raya adalah salah satunya adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 2300/PPT/PHK/XII/1988, tanggal 23 Desember 1988, dan Surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 23/12/PPT/PHK/XII/1988, tangggal 23 Desember 1988,” ungkap kuasa hukum Eliyah.

“Dalam agenda kesaksian Eliyah, Cs telah menghadirkan 2 (dua) saksi dipersidangan yang salah satunya bernama Syeh Abdul Kodir, dimana dalam kesaksiannya bahwa pada tahun 1984 ia adalah Kasatgas Desa Jurang Mangu Barat, yang termasuk dalam Tripida Desa Jurang Mangu Barat, dan dalam persidangan ia menyatakan tidak mengetahui adanya musyawarah oleh para pihak yang terdiri dari Fatimah Binti Maat, Kasan Bin Maat, Amat Boan yang dipimpin oleh Kepala Desa Jurang Mangu Barat, dan tidak mengetahui adanya surat perjanjian tertanggal 28 Agustus 1984 sebagai hasil dari musyawarah tersebut, dan tidak pernah membubuhkan tandatangan pada surat perjanjian tersebut, dan menerangkan bahwa pada tahun 1984 Kepala Desanya bernama Sdr. Mursan HR dan bukan Sdr. Safri Miun. Kemudian terkait dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, yang dibuat pada tanggal 23 Desember 1988 yang dijadikan bukti oleh Kantor Pertanahan Tangerang Selatan ia menyatakan bahwa nama pejabat camat Pondok Aren pada tahun 1988 adalah Bapak Chudori Sutawinangun dan bukan atas nama Drs Nanang Komara yang bertugas pada tahun 1982-1985, dan yang bertugas sebagai Kepala Desa Jurangmangu Barat pada tahun 1988 adalah Safri Miun dan bukan Mursan HR. Artinya menurut saksi Syeh Abdul kodir ada kesalahan dalam surat-surat tersebut,” jelasnya lebih lanjut.

Terkait pembuktian dalam proses jual-beli tanah, menurut Baginda Harahap, SH,Sp.N, mengatakan bahwa bukti peralihan hak harus dibuat oleh PPAT dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berisi tanggal pembuatan, siapa pihak penjual dan pembeli, alamat objek tanah, alas hak yang digunakan, berapa meter yang diperjanjikan, ditentukan batas-batas tanahnya, dan harga yang diperjanjikan. Dengan akta tersebut maka jual-beli tanah tersebut menjadi terang dan tunai.

“Dengan tidak adanya akta jual beli dari Fatimah Binti Maat membuktikan tidak pernah ada penyerahan atas tanah dari Fatimah Binti Maat baik kepada Sdr. Amat Boan maupun kepada PT. Bintaro Raya. Dan terkait kesaksian Sdr. Syeh Abdul Kodir dipersidangan menunjukan adanya kesalahan yang mengakibat bukti-bukti yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat menjadi cacat hukum dan patut dibatalkan,” ucap Baginda.

Dengan adanya proses hukum ini baik secara pidana maupun perdata Eliyah berharap, agar majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga terjadi kepastian hukum. “Mudah-mudahan kebenaran berpihak kepada kami para ahli waris Fatimah Binti Maat,” ungkapnya.

Lebih lanjut kuasa hukum Eliyah ini mengatakan, bahwa pada hari Jumat 30 November 2018, lalu. Majelis hakim yang menyidangkan kasus perdata Eliyah di Pengadilan Pengadilan Tinggi Kota Tangerang telah melaksanakan Peninjauan Setempat (PS) yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Hakim Ketua Serliwati, SH serta dihadiri para tergugat I dan tergugat II, dalam agendanya Hakim Ketua Serliwati, SH telah melakukan pencocokan data serta melihat batas-batas tanah yang disengketakan dan selanjutnya persidangan berikutnya akan dilakukan pada hari Rabu 5 Desember 2018.

Sementara itu, saat ditemui di lokasi PS, Suyatno yang mewakili PT Bintaro didampingi oleh kuasa hukumnya mengatakan bahwa dirinya belum bisa memberikan penyataan apa pun terkait persoalan sengketa tanah tersebut. (1st)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Anak marbot otak pencurian di masjid

Anak marbot jadi otak pencurian di masjid

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Seorang remaja tanggung, MR (17) membuat malu ayahnya yang berprofesi ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com