Dewan Pers

PN Jakarta Pusat tolak gugatan SPRI dan PPWI terhadap Dewan Pers

Jakarta, SUARA TANGERANG – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Hakim Ketua Abdul Kohar, SH., MH, dan Hakim Anggota Desbenneri Sinaga, SH., MH serta Tafsir Sembiring, SH., MH, akhirnya menolak gugatan penggugat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) terhadap tergugat Dewan Pers.

Sebelumnya, pada akhir bulan April 2018, Dewan Pers telah digugat oleh SPRI dan PPWI. Menurut penggugat, Dewan Pers telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Dewan Pers telah membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Setelah melalui seluruh proses persidangan perkara  perdata yang memghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan ini, kemarin pada hari Rabu, 13 Februari 2019, Majelis Hakim telah memutuskan dan menyatakan bahwa “Gugatan Penguggat tidak dapat diterima alias ditolak” dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 845.000,00. Sesuai dengan nomor gugatan Nomor 235/PDT.G/PN.JKT.PST/2018.

“Dalam proses persidangan perkara  tersebut, Dewan Pers dengan tegas membantah dalil Para Penggugat tersebut dan Dewan Pers menyatakan secara tegas bahwa Dewan Pers memiliki fungsi berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 (Pasal 15 ayat 2, huruf f) adalah sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan dibidang pers khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan,” jelas Sekretariat Dewan Pers dalam perss release yang diterima Redaksi suaratangerang.com, pada Rabu (13/2).

Lebih lanjut dalam siaran pes tersebut dijalaskan bahwa, gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena gugatan perihal kewenangan Dewan Pers dalam memfasilitasi dan membuat peraturan tentang Standar Uji Kompetensi Wartawan yang digugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat, karena gugatan penggugatan tentang kewenangan Dewan Pers tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan badan peradilan lain, yang mana kebijakan (peraturan) Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga pengujian sah atau tidaknya kebijakan (peraturan) Dewan Pers adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Dan, apa yang telah disampaikan penggugat tidak bisa dijadikan bukti yang kuat sehingga gugatan tidak dapat diterima,” pungkas Sekretariat Dewan Pers mengakhiri press releasenya. (1st)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pegawai bonyok

Nahas, seorang staf kantor Kecamatan Ciputat babak belur dipukuli atasannya

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Nahas, Surya Malik Perkasa (27), seorang staf di kantor Kecamatan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com