Tak memiliki diskresi, Gubernur WH mengaku belum puas menata kepegawaian di Provinsi Banten

Serang, SUARA TANGERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim menyampaikan sejak dilantik pada Mei 2017, lalu, hingga saat ini dirinya belum puas karena belum memiliki diskresi untuk menata kepegawai di Provinsi Banten.

“Saya dilantik pada Mei 2017, hampir tiga (3) tahun. Tapi soal urusan pegawai saya belum puas. Karena belum memiliki diskresi untuk menata kepegawaian di Provinsi Banten,” kata Wahidin Halim dihadapan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan perwakilan yang hadir di Sosialisasi Pembinaan Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Kab/Kota se-Provinsi Banten, dan Pencanangan Gerakan Membangun Sistem Merit (Gema si Merit) di Pendopo Gubernur. (4/3). Dengan tema “SDM Aparatur Sipil Negara yang Unggul Menuju Indonesia Maju” .
.
Lanjut Wahidin yang akrab di sapa WH, meritokrasi adalah sebuah penghargaan/bayaran/imbalan yang diberikan kepada pekerja/karyawan disesuaikan dengan keahliannya/jabatannya atau prestasinya. Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap dipakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme.
 
“Saya setuju prinsip itu, makanya kita melakukan open bidding. Itu turut menolong kinerja saya. Pansel saya beri keleluasaan. Siapa yang dapat nilai tinggi saya angkat,”

Harus ada kemerdekaan bagi kepala daerah untuk menentukan siapa yang diangkat. Sbg gubernur membutuhkan pegawai yang berkualitas, berpotensi, dan kompeten. Kalau pegawainya pinter, tugasnya sebagai gubernur tidak berat. “Sampai dimana otoritas seorang gubernur dalam menentukan kepala OPD? Berikan ruang kepada gubernur dan pansel untuk melahirkan orang yang mengikuti open bidding memenuhi syarat,” tanya Gubernur WH.

Dia pun menuturkan bahwa dalam enam bulan menjabat Gubernur, diri tidak boleh mengangkat kepala dinas. Disatu sisi ia dihadapkan pada tuntutan untuk melaksanakan delapan aksi pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi salah satu cara untuk melihat kinerja kepala dinas. “Eselon 2 belum ada yang Diklatpim 2. Akhirnya kita dorong BPSDM untuk mampu melaksanakan Diklatpim 2. Alhamdulillah kita juga bisa laksanakan pembinaan ASN dengan apel dan absensi sebagai upaya penegakan disiplin,” tutur WH. (1^ST)