Syawqi pertanyakan kesiapan Pemkot Tangsel soal pelaksanaan PSBB

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG  –  Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dipastikan akan segera dilakukan.

Pasalnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesetahatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Republik Indonesia (RI) Nomor Hk.01.07.Menkes/249/2020 yang mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ketiga wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten tersebut.

PSBB di wilayah ini akan dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah di tiga wilayah ini telah siap melaksanakan PSBB dengan segala konsekuensinya?   

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel),  Ahmad Syawqi misalnya, mempertanyakan kesiapan Pemkot Tangsel untuk melaksanakan PSBB di Tangsel.

Menurut Ahmad Syawqi, yang paling besar menerima dampak PSBB adalah warga Tangsel yang bekerja disektor informal, sebagian dari mereka berpenghasilan harian. Karenanya, perlu dipastikan sudah sejauh mana kesiapan Pemkot dalam melaksanakan PSBB.

“Karena itu kami mempertanyakan kesiapan Pemkot Tangsel dalam melaksanakan PSBB. Sebab, pelaksanaan PSBB tersebut akan berdampak terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat Tangsel,” kata Syawqi dalam pernyataan tertulisnya, pada Sabtu (10/4) lalu.

Kesiapan yang dimaksud Syawqi adalah :

Pertama, adalah kesiapan akan ketersediaan kebutuhan pokok, yang menjadi kebutuhan hidup dasar warga, Pemkot Tangsel perlu memastikan ketersediaan pasokan sembako dan stabilitas harga pasar.

Kedua, ketersediaan sarana dan prasanara Kesehatan, Pemkot Tangsel perlu memastikan ketersediaan ruangan isolasi bagi pasien Covid-19, untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah pasien covid-19. Termasuk tenaga medis sebagai front line dalam menangani pasien terinfeksi virus Covid-19, mereka perlu didukung dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam hal ini, Syawqi berharap kepada Pemkot Tangsel untuk memberi perhatian atau apresiasi khusus kepada para tenaga medis, mereka adalah pejuang kemanusian yang sekuat tenaga telah melayani warga untuk menjalani masa sulit saat ini.

“Kami juga memandang perlu diberikan penghargaan kepada para tenaga medis yang bertugas menangani covid-19,” ujar Syawqi.

Tambah Syawqi, perlu kami sampaikan bahwa partai Gerindra telah memberikan bantuan APD ke Puskesmas Pamulang yang menjadi salah satu tempat penanganan pasien Covid-19 di Tangsel, ini merupakan bentuk kepedulian Gerindra terhadap kerja tenaga medis sebagai front line agar mereka bisa bekerja dengan aman.

Ketiga adalah, soal anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial. Ini perlu dipastikan besaran anggaran dan rincian penggunaan anggaran serta sumber pergeseran anggaran untuk penanganan darurat Covid-19.

Anggaran tersebut perlu dipastikan pengalokasinya untuk kompensasi/ bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin atau yang berpenghasilan rendah serta warga yang bekerja disektor informal, yang tidak dapat bekerja atau pekerjannya terganggu karena pemberlakuan PSBB sehingga mereka tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya rendah.

Oleh sebab itu, Pemkot Tangsel harus memberikan kompensasi/ bantuan baik dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai kepada warga yang terdampak. Kemudian harus dipastikan juga penerima manfaat dari bantuan tersebut kepada orang yang seharusnya membutuhkan sebagaimana data kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Kementrian Sosial sesuai data yang sudah dimutahirkan.

Dan keempat, soal anggaran jaring pengaman sosial. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat di Kelurahan Keduang misalnya, penerima bantuan hanya 13 KK per RW, kemudian di Kecamatan Serpong setiap RT mendapat 5 KK dari bantuan Kemensos. Jumlah ini kami nilai kurang, oleh karena itu Pemkot Tangsel dan Pemprov Banten juga harus memberikan bantuan tunai atau non-tunai kepada warga yang terdampak dan yang tidak tercover oleh bantuan dari Kemenkes.

Karena itu, kami meminta kepada Pemkot Tangsel dan Pemprov Banten untuk menganggarkan juga dana untuk jaring pengaman sosial ini.

Terakhir, yaitu soal jaminan keamanan masyarakat. Pemkot Tangsel harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan PSBB. Pemkot Tangsel juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dilarang dan dibatasi serta yang diperbolehkan beroperasi selama pemberlakuan PSBB. Besar harapan kita bersama pemberlakuaan PSBB di kota ini dapat menghambat pandemi Covid-19 di wilayah Tangerang Raya khususnya di Kota Tangerang Selatan, dan Pemkot Tangsel dalam melaksanakan PSBB juga harus memperhatikan segala  kemungkinan terburuk, yaitu terkait eskalasi keamanan dari pelaksanaan PSBB di wilayah ini.

Selain mempertanyakan tentang kesiapan Pemkot Tangsel dalam melaksanakan PSBB, Syawqi juga menyampaikan bahwa pihaknya, yakni partai Gerindara telah melakukan aksi nyata dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga serta memberikan hand sanitazer  kepada warga di Tangsel.  Hal lainnya adalah, seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD Tangsel sejak 23 Maret lalu, dilarang untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota sesuai amanat partai.

“Kami juga menyampaikan bahwa anggota Fraksi Gerindra sejak 23 Maret kemarin sudah tidak melakukan kunjungan luar kota sesuai amanat partai.” pungkasnya. (1st)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Deklarasi dukungan, Bang Japar Tangsel siap menangkan Benyamin-Pilar

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG –  Jawara dan Pengacara Komando Wilayah Tangerang Selatan atau Bang Japar ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com