Soal naiknya iuran BPJS Kesehatan, LBH: Langkah Presiden bentuk pembangkangan hukum

Jakarta, SUARA TANGERANG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum dan bermain-main dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Diketahui, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Presiden Jokowi telah memutuskan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku Juli nanti.

Keputusan ini diambil tak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal tahun 2020 lalu.

“Langkah Presiden adalah bentuk pembangkangan hukum. Dalam putusan MA 7P/2020, terdapat kaidah hukum yang dinyatakan hakim agung bahwa kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah melanggar hukum sebab tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5).

Sambungnya, “Meskipun nominal kenaikkan iuran dalam Perpres 64/2020 berbeda, namun tindakan mereplikasi kebijakan serupa dengan dasar yang sama hanya menunjukkan Presiden bermain-main dengan Putusan MA dan tidak menghormati hukum.”

Presiden menuruf Arif, telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Mahkamah Agung dan juga Asas-asas pembentukan peruturan perundang -undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dengan mereplikasi pengaturan yang telah dinyatakan tidak sah.

“Lebih jauh, tindakan Presiden adalah bentuk pelecehan terhadap prinsip dasar negara hukum dalam UUD 1945,” ujarnya.

Selain itu, Arif mengatakan, penerbitan Perpres 64/2020 menunjukkan bahwa Presiden tidak peduli pada pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Alih-alih memperbaiki dan memperkuat keterjangkauan layanan BPJS bagi rakyat kecil, Presiden justru semakin membebankan rakyat dengan kenaikan iuran BPSJ Kesehatan, ucap dia.

Terpisah, Aisten peneliti dari Lokataru Flan Alaydrus menilai pemerintah sedang mempermainkan warga dengan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan.

“Kebijakan Presiden yang ngotot menaikkan iuran BPJS Kesehatan meski sebelumnya telah dibatalkan oleh keputusan MA adalah sebuah tabiat yang tidak terpuji dalam demokrasi dan kehidupan bernegara,” ucap Alaydrus, Kamis (14/5).

Menutnya, menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu hanya bertujuan untuk menambal devisit, bukan untuk memperbaiki manajemen lembaga tersebut.

Padahal, ujarnya, tata kelola BPJS Kesehatan penuh kesemerawutan yang mencakup data kepesertaan, ketiadaan tindakan tegas terhadap ribuan badan usaha yang tidak membayar dan menjamin tenaga kerjanya, hingga minimnya pengawasan dan pemberian sanksi bagi tindakan kecurangan (fraud).

“Lokataru Foundation sejak awal menilai kebijakan menaikkan iuran hanya untuk menutup lubang defisit BPJS Kesehatan, dan tidak dapat dipastikan bahwa dikemudian hari BPJS Kesehatan tidak akan mengalami defisit lagi,” ujar Alaydrus.

Sementara itu, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengaku enggan menanggapi penerbitan Perpres saoal iuran BPJS Kesehatan. Sebab, katanya, itu ranah pemerintah. (1st/blg)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kantongi 45.000 US dolar, pelaku pembobol brankas di Apartemen Amarta Puri dibekuk polisi

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Dua pelaku pembobol brankas di Apartemen Amarta Puri, Lipo Karawaci, ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com