ketua mpr ri bamsoet

Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Ketua MPR: Langkah Presiden tidak bisa dibenarkan

Jakarta, SUARA TANGERANG – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan sontak mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Salah satunya, penolakan datang dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Bambang Soesatyo.

Kepada media Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo,  menegaskan bahwa, kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus dikaji ulang mengingat saat ini masyarakat sedang dilanda Covid-19.

“Langkah Presiden menaikkan iuran BPJS Kesehatan tetap tidak dapat dibenarkan karena kenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit ekonomi negara. Terlebih di tengah resesi ekonomi saat ini,” tegas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5).

Seharusnya pemerintah, kata Bamsoet, lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Kenaikan iuran yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 itu dikhawatirkan justru akan menambah masalah baru bagi masyarakat.

“Kenaikan iuran BPJS kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,” demikian kata politisi Golkar ini.

Bamsoet pun meminta pemerintah untuk segera memberikan sosialisasi dan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat karena rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dengan kembali normalnya iuran BPJS Kesehatan yang beberapa waktu lalu diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) dan diundangkan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia Yasona Laoly pada Rabu (6/5) lalu.

Perpres 64/2020 mengatur perubahan besaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah. Peserta mandiri tersebut mencakup peserta di segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Iuran kelasa I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu berlaku 1 Juli 2020 dan iuran kelas II naik dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu berlaku 1 Juli 2020. Iuran kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu berlaku pada 2021. (1ST/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Two weeks president

Tangerang, SUARA TANGERANG – Two weeks president, istilah ini sengaja disematkan Jafar Bua kepada Presiden ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com