Lukman Hakim Hasan

Naikkan iuran BPJS Kesehatan, Ekonom UNS: Pemerintah tidak memiliki sense of crisis

Surakarta, SUARA TANGERANG – Lukman Hakim Hasan, Ph.D, Pakar Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) mengatakan Pemerintah tidak memiliki sense of crisis dengan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020 telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Namun Pemerintah tetap gigih untuk menaikan iuran BPJS, kegigihan tersebut dengan menerbitkan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Lukman Hakim Hasan, Ph.D, di tengah kondisi pandemik Covid-19 saat ini seharusnya pemerintah lebih empati. Sebab ada kelompok masyarakat yang rawan terdampak, mereka adalah kelas pekerja.

“Industri dan perusahaan ikut jadi korban. Saat ini sebagian darinya sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berbagai macam efisiensi. Bila ditambah ada kenaikan iuran BPJS, maka akan semakin berat,” tutur Lukman, Jumat (15/5).

Kemarin ada perdebatan, diungkapkan Lukman, bahwa untuk mengendalikan Covid-19 termasuk tes segala macam itu tidak bisa menggunakan BPJS. Kemudian kenaikan iuran ditolak MA, kini dinaikkan lagi oleh pemerintah. Bahkan mungkin lebih tinggi. Kenaikan tarif ini akan sangat terasa bagi kelompok kelas tertentu.

“Contohnya, pekerja korban PHK. Ketika iuran ini naik, maka orang tersebut tidak mampu membayar. Implikasinya, bukan jatuh miskin. Tapi tidak mampu membayar. Persoalannya, akan mengurangi ketahanan masyarakat dalam bidang kesehatan,” urainya.

Diterangkan Lukman, bayangkan saja ketika masyarakat tidak bisa membayar. Karena memang tidak punya income. Kemudian untuk bayar tarif iuran setinggi itu, mereka tidak bisa. Berarti dalam bulan-bulan ini mereka tidak ada jaminan kesehatan. Ketika nanti dia sakit, tidak bisa menggunakan BPJS. Menyebabkan ketahanan kesehatan masyarakat menurun.

“Padahal, kondisi pandemi Covid-19 saat ini seharusnya ketahanan kesehatan masyarakat meningkat. Sehingga ada yang bisa diandalkan bila dalam kondisi saat ini harus jatuh sakit. Bila masyarakat tidak mampu membayar iuran, saat sakit dan harus masuk UGD, mereka sudah pasti ditolak oleh pihak rumah sakit,”

“Ini merupakan kesempatan pemerintah untuk merelaksasi kebijakan. Artinya, kalau sudah dibatalkan MA, maka seharusnya kembali ke tarif awal. Apalagi pada masa pandemi seperti saat ini. Setidaknya akan mengurangi atau membantu mengurangi beban masyarakt. Harusnya begitu,” paparnya.

Senada, Fahira Idris, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang juga adalah seroang pengusaha, mengatakan, saat ini bukalah waktu yang tepat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Selain karena sebelumnya sudah dibatalkan MA. Menurut saya kebijakan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan ini memometumnya kurang tepat,  bila memang iuran harus dinaikkan, setidaknya pemerintah harus lebih sabar menunggu sampai kondisi ekonomi sudah lebih baik,” kata Fahira, Jakarta, Sabtu (16/5).

Baik Lukman maupun Fahira bersepakat, bahwa pelambatan ekonomi akibat Covid-19, di tambah kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikhawatirkan akan semakin menambah beban masyarakat. Walau kelas III baru akan naik pada 2021, tetapi tetap saja momentum menaikkan iuran untuk kelas I dan II, kurang tepat untuk saat ini.

Karena itu, keduanya pun berharap, agar tidak ada kesan pemerintah melawan konstitusi. Dan tidak menampakkan sense of crisis yang rendah. Maka, sebaiknya kebijakan ini tidak segera dijalankan pemerintah. (1st/*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Two weeks president

Tangerang, SUARA TANGERANG – Two weeks president, istilah ini sengaja disematkan Jafar Bua kepada Presiden ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com