Fadli Zon

Fadli Zon minta Presiden segera batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, SUARA TANGERANG – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen atau BKSAP di DPR RI, Fadli Zon minta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang naik hampri dua kali lipat dari tarif saat ini.

Menurut Fadli, padahal, pada Maret lalu, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan sebesar rata-rata 100 persen yang diberlakukan Pemerintah sejak Januari, lebih dari empat bulan lalu itu.

Sebagai catatan, pada 2018, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2018 yang menetapkan besaran iruan BPJS Kesehatan masing-masing Rp 25.000 untuk kelas III, Rp51 ribu untuk kelas II, dan Rp 80 ribu untuk kelas I.

Pada 2019, melalui Perpres No. 75/2019, Presiden menaikan iuran tadi rata-rata sebesar seratus persen, Rp 42 ribu untuk kelas III, Rp 110 ribu untuk kelas II, dan Rp 160 untuk kelasa I.

Bukannya mengembalikan iuran BPJS Kesehan ke tarif semula, sesuai Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Presiden justru meneken Perpres No. 64/2020 yang isinya menaikkan kembali besaran tarif BPJS Kesehatan dengan kenaikkan antara 37, 25 persen hingga 96 persen.

Dalam Pasal 34 ayat ( 1 ) Perpres No. 64/2020, disebutkan iuran peserta kelas III pada 2020 dinaikkan menjadi Rp 42 ribu dari semula Rp 25 ribu. Tahun ini Pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp 16.500, sehingga peserta kelas III cukup membayar Rp 25.500.

Namun, subsidi ini akan dikurangi menjadi Rp 8.500 pada 2021, sehingga tahun depan peserta kelas III harus membayar Rp 35 ribu.

Sementara itu, iuran bagi peserta mandiri kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu, atau naik sebesar 96 persen. Begitu juga dengan peserta kelas I, naik dari semula Rp 80 menjadi Rp 150 ribu, alias naik sebesar 87,5 persen. Kedua kenaikkan ini mulai beralku 1 Juli 2020.

“Di tengah pandemi Covid-19, yang telah menekan perekonomian masyarakat, di mana semua sektor dan pelaku ekonomi saat ini sedang terpukul, keputusan Pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini, menurut saya adalah sebuah keputusan yang jahat sekali. Absurd,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon, Minggu (17/5).

Lanjut Fadli, ada dua alasan kenapa keputusan itu dianggap jahat oleh dirinya. Pertama, salah satu alasan kenapa MA membatalkan Perpres No. 75/2019 karena MA menilai kenaikan iuran di tengan kondisi ekonomi sedang lemah sangatlah tidak tepat.

“Bayangkan, sebelum terjadinya pandemi saja kenaikan iuran itu sudah dianggap tidak pantas, kenapa sesudah kondisi kita kian memburuk, Pemerintah justru kembali menaikkan tarif? Apa namanya kalau bukan jahat,” ujar Fadli.

Kedua, pada akhir Maret lalu Pemerintah baru saja menerbitkan Perpu No. 1/2020 tentang penanganan Covid-19, yang isinya memberikan legitimasi bagi pelebaran defisit serta penambahan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun.

“Dengan tambahan anggaran sebesar itu, Pemerintah seharusnya tidak perlu lagi membebani rakyat dengan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Sebab, mestinya prioritas penggunaan anggaran tadi kan untuk belanja kesehatan masyarakat termasuk untuk nomboki BPJS,”

Ini kan aneh, sambungnya. Di satu sisi anggaran belanja ditambah dengan dalih darurat kesehatan, namun beban iuran kesehatan masyarakat justru ditambah hampir seratus persen. “Sunggu ironis,” timpa Fadli.

“Jadi, anggaran yang besar tadi untuk belanja apa sebenarnya, kalau tidak digunakan untuk membantu belanja kesehatan dasar seperti BPJS ini?,” tanya mantan Wakil Ketua DPR RI, periode 2014 – 2019.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang hampir seratus persen di tengah pandemi ini, menurut Fadli kian menguatkan kecurigaan banyak pihak kalau tambahan anggaran APBN 2020 lebih dari Rp 400 triliun yang dirancang oleh Pemerintah tidak digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan yang lain.

“Apalagi, kalau kita membaca Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020 tetang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden pada 9 Mei 2020 lalu, yang mematok anggaran Rp 318 triliun bagi pemulihan ekonomi nasional,” bebernya.

Mantan Jubir Gerindra ini pun menambahkan, kalau anggaran itu habis untuk membiayai restrukturisasi kredit, rekapitalisasi perbankan, relaksasi pajak, serta menalangi modal BUMN (Badan Usaha Miliki Negara). Apa artinya?

“Anggaran publik kita tidak digunakan untuk menolong sebagian besar masyarakat kita, tetapi malah digunakan untuk menolong korporasi dan BUMN,” ungkap Fadli.

Tegasnya, menurut saya, ini tragis sekali. Darurat kesehatan digunakan untuk mencaplok anggaran publik secara besar-besaran, bukan untuk belanja kesehatan itu sendiri, tetapi untuk belanja kepentingan oligarki ekonomi.

“Jadi, kalau Presiden dan pemerintah ini merasa masih memiliki empati dan nurani, Perpres No. 64/2020 sebaiknya segera dicabut. Apalagi, Presiden seharusnya bisa jadi contoh praktik taat terhadap hukum. Patuhilah putusan MA, jangan mengakalinya dengan menerbitkan Perpres No. 64/2020,” pungkas Fadli. (1ST/*)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Peluang Benyamin menangkan Pilkada lebih besar dari Muhamad dan Azizah

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com