Abdullah Hehamahua

Abdullah Hehamahua: Indonesia bisa bubar karena pengkhiatan bangsa

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG – Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua angkat bicara soal kondisi kekinian Indonesia yang oleh banyak pihak dinilai terasa mulai oleng.

Olengnya, kapal besar yang berinisial RI (Republik Indonesia) ini, terjadi karena para penumpang kapal besar mulai kehilangan kepercayaan kepada para nahkoda berikut sang kaptennya.

Menurut Abudllah, semua ini terjadi karena beberapa hal, diataranya, karena pengkhianatan bangsa.

Abdullah kemudian menjelaskan, bahwa dalam kajiannya, pada sekitar tahun 2045 – 2050-an, Indonesia berada dalam empat kemungkinan. Kemungkinan pertama, Indonesia akan hilang dari peta bumi, baik karena tsunami, gempa bumi atau naiknya permukaan laut.

Hal ini antara lain disebabkan karena penggundulan hutan, pertambangan yang tidak terkendali, yang tidak memerhatikan linkungan hidup serta eksplorasi laut secara liar atau berlebihan.

Semuanya, kata Abdullah, disebabkan karena pengkhianatan bangsa, yang dilakukan mulai dari kepala daerah, menteri sampai presiden.

Tragisnya, urai Abdullah, ketika ada Menko yang melarang reklamasi Tanjung Priok, karena akan mempercepat tenggelamnya kota Jakarta, ia (Rizal Ramli, red) malah dipecat presiden.

Dan, pengkhianatan bangsa yang teranyar adalah pengesahan RUU Minerba yang justru memberi peluang bagi konglomerat menpercepat tenggelamnya Indonesia.

Kedua, kemungkinan Indonesia akan menjadi beberapa negara baru. Papua dan Papua Barat, dua provinsi yang paling bersemangat untuk merdeka. “Penyebabnya, pengkhianatan bangsa yang dilakukan mulai dari kepala daerah, menteri sampai presiden,” tegas Abdullah, .

Lanjutnya, ketika ada menteri yang sadar bahwa terjadi pengkhianat bangsa dalam kasus papa minta saham (Freeport,red) dan membongkarnya, beliau dipecat oleh presiden.

Ketiga, Indonesia menjadi jajahan salah satu super power. Utang luar negeri Indonesia oleh rezim ini, sampai Februari 2020 sudah mencapai Rp 6.376 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam) triliun, yang kalau tidak bisa dilunasi pada waktunya, negara ini akan terjajah. Bahkan Menkeu menerbitkan surat utang yang ada di antaranya sampai tahun 2050. “Hal ini disebabkan pengkhianatan bangsa yang dilakukan mulai dari kepala daerah sampai presiden,” ujarnya.

Sambung Abdullah, bahkan ketika Dirjen Imigrasi tahun lalu mengatakan sudah ada 1,5 juta warga China masuk Indonesia, beliau dipecat. Padahal, banyak PHK yang terjadi atas tenaga kerja di Indonesia, banyak pengangguran serta banyak TKI dan TKW Indonesia mengadu nasib di luar negeri, pemerintah malah terus mengizinkan TKA China masuk ke Indonesia. Bahkan dalam suasana kepanikan pemerintah menghadapi virus corona asal Wuhan China ini.

“Bukankah virus itu mulai dari China. Istilah apa yang paling tepat untuk pemerintahan sekarang kalau bukan pengkhianatan bangsa?”, tanya Abdullah.

Keempat, jika kita bisa mengantisipasi ketiga kemungkinan di atas, maka insha Allah Indonesia dapat menjadi masyarakat madani sesuai tujuan kemerdekaan pada thn 2045-an nanti.

“Bagaimana caranya? Segera lakukan reformasi birokrasi yang meliputi: (1) Memiliki SDM, khususnya ASN yang berintegritas dan profesional. (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana sekalipun penghasilan tunai bulanan mereka kecil tapi anak-anaknya bebas biaya pendidikan sampai tingkat diploma. Bebas biaya kesehatan, serta kemudahan memeroleh perumahan dan lapangan kerja. (3) Fungsionalisasi IT mulai dari instansi pemerintah sampai masyarakat pedesaan sehingga lahir transparansi nasional, baik antara sesama rakyat, sesama ASN maupun antara rakyat, ASN dan pemerintah. (4) Eksplorasi sumber daya alam negara/daerah secara bertanggung jawab untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sesuai perintah UUD 45,” beber Abdullah, satu dari sembilan tokoh oposisi yang didaulat rakyat untuk melakukan kontrol tersendiri terhadap pemerintah saat ini.

Bang Dullah, sapaan akrab Abdullah Hehamahu, pun menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi yang diuraikannya tersebut akan berjalan lancar jika dimulai dengan pembersihan pemerintahan dari para pengkhianat bangsa, mulai dari daerah sampai tingkat nasional.

“Kapan? As soon as possible. Jangan lama-lama agar seluruh komponen bangsa tidak menyesal nanti,” pungkasnya. (1ST)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pilar ajak masyarakat ikuti anjuran Pemerintah perangi Covid-19

Kota Tangsel, SUARA TANGERANG  – Mengantisipasi penyebaran Coronavirus disease atau Covid-19, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com