BREAKING NEWS
BPTJ

Kala berjuang untuk keluarga cukup dari rumah

Walau tidak bertemu muka, pintu maaf akan selalu terbuka

SUARA TANGERANG – Berlebaran tidak lengkap tanpa mudik. Tradisi yang sudah turun temurun. Lalu tiba-tiba diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, tradisi mudik terancam berhenti. Benarkah?

Sebelum menjawab pertanyaan yang sama dan datang bertubi-tubi, ada baiknya kita bertanya pada diri, apakah Ramadhan kali ini kita sudah menjadi manusia yang berarti apalagi di tengah wabah pandemi yang mengancam negeri?

Mudik telah menjadi tradisi. Esensinya silaturahmi. Maka ketika pandemi menyebar ke pelosok negeri, kolaborasi adalah kunci. Sama-sama berjuang agar silaturahmi tidak berhenti pada tahun ini tapi semoga terus bisa di tahun-tahun selanjutnya.

Di tengah situasi yang emergency, negara membutuhkan para pejuang. Tapi kali ini bukan pejuang yang membawa senjata yang negara butuhkan. Negara membutuhkan pejuang yang berdiam diri di rumah. Inilah kesempatan kita untuk menjadi manusia yang berarti, manusia yang berkontribusi menghentikan pandemi.

Pejuang yang menjadi bagian dari orang-orang yang bersama-sama menghentikan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan membangun tradisi baru merayakan Idul fitri di tengah pandemi.

Perjuangan melawan pandemi sudah setengah jalan, memaksakan mudik yang menimbulkan mobilitas sosial akan membuyarkan perjuangan. Maka kita harus kolaborasi memenangkan peperangan melawan pandemi.

Begitu juga bagi warga Jabodetabek. Mudik untuk mengunjungi saudara yang berada di seputaran Jabodetabek merupakan tradisi yang turun temurun. Mudik lokal begitu masyarakat menyebutnya. Tapi adanya PSBB, mudik lokal tahun ini harus ditunda karena pandemi berpotensi menyebabkan kerumunan yang masif.

Kita harus kembali ke esensi berlebaran, bersilaturahmi dan menjadi pribadi yang menyebarkan kebaikan. Jangan sampai dengan memaksakan mudik yang tujuannya baik berakibat buruk karena sanak famili terjangkit pandemi.

Tapi mengapa transportasi masih beroperasi di tengah pandemi? Kenapa tidak dilarang saja agar orang tidak mudik? Begitu banyak komentar di media sosial perihal transportasi di tengah pandemi.

Transportasi bukan untuk mudik tapi untuk keberlangsungan hidup. Transportasi tetap berjalan dengan pembatasan agar kita tidak mengalami krisis pangan, agar rumah sakit tidak mengalami krisis obat-obatan dan alat kesehatan. Dukungan transportasi sangat vital tapi bukan untuk mencari pembenaran agar kita bisa berlebaran di kampung halaman.

Kebijakan transportasi di Jabodetabek pada Idul Fitri 1441 tetap berlaku sebagaimana di awal penerapan PSBB di Jabodetabek yaitu transportasi tetap berjalan dengan pembatasan, transportasi bukan untuk mudik ke kampung halaman, tetapi transportasi untuk menopang kehidupan agar terus berjalan” Kata Polana B. Pramesti, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang memilih untuk terjun langsung memimpin sosialisasi transportasi di kala pandemi.

Pada prinsipnya kebijakan PSBB tidak sama sekali menghentikan semua aktifitas kegiatan, hanya sebagian yang diperbolehkan. Transportasi tetap berjalan dengan pembatasan untuk menopang kegiatan yang tidak boleh berhenti. Transportasi harus terus berjalan agar kebutuhan pokok terpenuhi di seluruh Jabodetabek agar warga Jabodetabek tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan.

Maka karena vitalnya transportasi untuk Jabodetabek, BPTJ mengatur ketentuan dan jadwal operasi transportasi selama pandemi sebagai berikut:

Bagi Angkutan umum dan angkutan pribadi jumlah penumpang maksimal 50% dari kapasitas,  Kereta Api jumlah penumpang 35% dari kapasitas, ojek online tidak diperbolehkan mengangkut penumpang dan sepeda motor pribadi diperbolehkan untuk mengangkut penumpang apabila pengendara dan penumpang dapat menunjukkan KTP dengan alamat yang sama sedangkan untuk  jam operasional Jakarta mulai pukul 06.00 WIB s/d 18.00 WIB sedangkan Bodetabek mulai pukul 05.00 WIB s/d 19.00 WIB.” Kata Polana B. Pramesti.

Selain itu, BPTJ yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pengelolaan transportasi di Jabodetabek telah mendorong daerah untuk mengantisipasi mudik lokal dengan kebijakan daerah. DKI Jakarta misalnya, sudah menyatakan melarang mudik lokal dan akan menggunakan Peraturan Gubernur DKI Nomor 47 Tahun 2020 sebagai perangkat hukumnya. Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bogor serta Pemerintah Kota Depok juga sudah menyatakan melarang warganya melakukan mudik lokal.

BPTJ telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Jabodetabek melibatkan seluruh komponen seperti Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati transportasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki pandangan yang sama untuk bergotong royong agar kita sementara waktu tidak mudik ke kampung halaman.  (Adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Jakarta PSBB lagi, penumpang MRT menurun

Jakarta, SUARA TANGERANG – Jumlah penumpang MRT Jakarta semakin menurun grafiknya, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com